Minggu, 17 Oktober 2021

75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Perlu Diikutkan Program Pendidikan di Lemhanas

JAKARTA — Wakil Ketua MPR merangkap anggota DPR RI Arsul Sani menyarankan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) guna membuat program terkait dengan pegawai KPK lainnya yang tak lulus tes wawasan Kebangsaan (TWK).

Politisi senior PPP ini mengatakan bahwa bagi para pegawai KPK yang tak lolos TWK dapat diikutkan dalam program pendidikan kebangsaan dengan Lemhanas sebagai lembaga yang melakukan pembinaan.

“Yang harus dilakukan pimpinan KPK saat ini ialah mencreate sebuah program bekerjasama dengan Lemhannas. Karena kalau kita bicara wawasan kebangsaan itu ya Lemhannas jadi leading sector,” kata Arsul di gedung DPR RI, Selasa (18/5/2021).

Arsul berharap Ketua KPK Firli Bahuri segera berkomunikasi dengan Lemhannas. Termasuk apakah mereka yang tidak lolos TWK akan dikarantina di Lemhannas agar memiliki wawasan kebangsaan yang diinginkan.

“Apakah programnya itu sekian hari, kemudian mereka meninggalkan tugas dulu, atau misalnya di akhir pekan, itu dibicarakan,” katanya seraya menegaskan bahwa karantina di Lemhannas untuk pendidikan wawasan kebangsaan adalah hal yang wajar.

Bahkan, dia mengaku juga melewati masa karantina pendidikan di Lemhannas saat pertama kali menjadi anggota DPR. “Kan dulu saya pertama kali jadi anggota DPR juga di Lemhannas,” ungkap Arsul Sani.

Baca Juga :  Pembangunan Terintegrasi di Kawasan Wisata Danau Toba Mendongkrak Perekonomian Masyarakat dan Daerah

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berpendapat bahwa sebaiknya seluruh pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan cukup menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian, tak ada satu pihak pun yang dirugikan.

“Kalau tidak lulus asessment TWK, pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK. Karena itu, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. KPK menegakkan aturan, ya harus ikut aturan,” kata politisi PDIP tersebut.

Sesuai perintah UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU KPK kemudian Surat Keputusan Ketua KPK No. 652/2021 pada 7 Mei 2021, TWK diberlakukan sebagai syarat utama untuk dapat dialihkan sebagai ASN atau aparatur sipil negara.

Junivert pun meminta kepada 75 pegawai untuk menaati aturan yang berlaku. “Semua orang kerja taat pada aturan, bukan mempersoalkan aturan. Ini yg disebut pekerja yang punya integritas,” pungkasnya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....
Baca Juga :  Wapres Ingin MES Menjadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Syariah di Tanah Air

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...

Peningkatan Nilai Tambah Industri Sangat Penting untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai tambah dari industri energi dan mineral di Tanah Air harus terus ditingkatkan. Oleh karena nilai tambah yang...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here