Kabarindo24jam.com | Jakarta — Menjelang peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Jawa Tengah, pemerintah mengumumkan capaian signifikan: sebanyak 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah resmi disahkan.
Pengesahan ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dan disebut sebagai bagian penting dari upaya kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari bawah.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendirian koperasi tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai wujud nyata kerja sama berbagai instansi dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.
“Beberapa hari menjelang peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden, Kemenkum melalui Ditjen AHU sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu, atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri, dan pemda setempat,” ujar Supratman di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pendirian koperasi ini merupakan bagian dari implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan dan penguatan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
“Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal AHU, Widodo, merinci data jumlah koperasi yang telah disahkan sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025. Dari total 80.068 unit, sebanyak 71.397 adalah koperasi desa baru, 8.486 merupakan koperasi kelurahan baru, sementara 141 koperasi lama telah bertransformasi menjadi KDMP dan 44 lainnya menjadi KKMP.
“Pencapaian ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkumham dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” jelas Widodo.
Dengan semangat kolaborasi antarlembaga, program ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah berharap, keberadaan koperasi-koperasi ini mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di akar rumput, khususnya di wilayah pedesaan dan perkotaan kecil.