Kabarindo24jam.com | Cibinong -Kabupaten Bogor menegaskan posisinya sebagai daerah dengan kinerja pengentasan kemiskinan yang menonjol. Pada 2025, persentase penduduk miskin di wilayah berpenduduk lebih dari 6 juta jiwa itu turun menjadi 6,25 persen—lebih baik dari rata-rata Jawa Barat 7,46 persen dan Nasional 9,63 persen . Capaian ini dinilai signifikan mengingat Kabupaten Bogor selama belasan tahun tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut di Jawa Barat.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa penurunan persentase tersebut menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah. Meski jumlah penduduk miskin masih mencapai 446.790 orang, rasio kemiskinan Kabupaten Bogor kini berada di bawah angka provinsi dan nasional. Ia mencatat tren penurunan yang konsisten sejak 2021, dari 8,13 persen menjadi 6,25 persen pada 2025, dengan sekitar 120 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Menurut Bambam, hasil tersebut tidak lepas dari intervensi terarah yang dilakukan Pemkab Bogor. Pada 2025, pemerintah daerah mengalokasikan Rp700 miliar melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk memperkuat berbagai program prioritas. Salah satu yang menyerap perhatian adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan target 3.406 unit, yang diharapkan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.
Selain perbaikan hunian, Pemkab Bogor juga mendorong program hunian tetap bagi korban bencana, pengembangan keterampilan kerja, hingga dukungan ekonomi mikro untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan. Bambam menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah daerah menargetkan percepatan penurunan kemiskinan melalui penguatan pembangunan fisik dan sosial. Pada 2026, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Meski tantangan tetap ada—mulai dari besarnya populasi hingga risiko bencana—Bambam menyebut kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan hasil yang lebih komprehensif. (Adul*/)