JAKARTA — Mutasi jabatan yang diwarnai praktek jual beli, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga serta dana hibah harus menjadi hal yang diwaspadai oleh para Kepala Daerah. Karena hal tersebut merupakan pintu masuk terjadinya korupsi di berbagai daerah.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan titik-titik rawan korupsi di tingkat daerah itulah yang bisa membuat para Kepala Daerah terpeleset ke dalam jurang korupsi. Sebab akibat dari hal itu sudah sering terjadi di banyak daerah.
Firli mengungkapkan hal itu dalam pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Hasil Pilkada Serentak 2020 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (9/6/2021).
Dalam hal rekrutmen dan promosi jabatan, pada kasus-kasus ini KPK banyak menangkap para kepala daerah yang terjerat suap jual beli jabatan. Kemudian, Pengadaan barang dan jasa. Biasanya, mereka yang berwenang akan hal ini berkolusi dengan penyedia jasa dan melakukan markup anggaran.
Lalu, Firli juga meminta agar Kepala Daerah hati-hati terhadap sumbangan pihak ketiga. Jenderal bintang tiga polisi ini menekankan agar setiap pemberian pihak ketiga atau yang disebut dengan hibah itu selalu dicatat, baik penerimaan dan penyaluran bantuannya.
Pada kasus ini, banyak Kepala Daerah yang terjerat korupsi karena penyelewengan dana hibah. Lalu disaat pandemi Covid-19, harus cermat dalam merfocusing anggaran untuk pengendalian Covid. Juga, kata Firli terkait penyelenggaraan jaring pengaman sosial alias bantuan sosial (bansos) serta dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak tepat sasaran.
Dan yang paling klise ialah pengesahan RAPDB dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, di mana kerap terjadi suap terhadap legislator alias DPRD setempat. Firli pun menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang menadi donatur saat Pilkada.
Menurutnya 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam konstestasi Pilkada Serentak. Donatur ini, kata Firli, berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung.
“Kepala Daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada. Kepala Daerah harus mewaspadai hal jni, jangan sampai lengah,” ujar Firli mengingatkan.
Firli juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang hadir tentang peran penting seorang kepala daerah. “Antara lain menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,” pungkasnya. (*/CP)