Kabarindo24jam.com | Jakarta – Dorongan agar kasus judi online yang menyeret nama mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi diusut tuntas kembali mencuat. Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman menegaskan aparat penegak hukum tak boleh ragu membawa kasus ini ke meja hijau.
“Siapa pun yang terlibat dalam kasus perjudian, harus dibawa ke pengadilan untuk dihukum,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Nama Budi Arie muncul dalam persidangan perkara penjagaan situs judi online di Kominfo. Dalam surat dakwaan nomor register PDM-32/JKTSL/Eku.2/02/2025, peran Ketua Relawan Projo itu disebut oleh saksi maupun terdakwa. Denden Imadudin Soleh, mantan pegawai Kominfo yang menjadi saksi mahkota, bahkan menyebut Budi mengetahui praktik tersebut.
Budi Arie sendiri telah membantah tuduhan menerima 50 persen keuntungan dari situs judi online yang tidak diblokir. “Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya pada 19 Mei 2025. Ia menegaskan justru aktif dalam pemberantasan situs terlarang selama menjabat sebagai Menteri Kominfo.
Budi baru saja terdepak dari kabinet usai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pada 8 September 2025. Kursinya kini ditempati Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri.
Benny menambahkan, jika bukti keterlibatan Budi Arie terbukti kuat, proses hukum wajib ditegakkan. “Kalau ada bukti, kalau enggak ya jangan,” tegas politikus Demokrat itu. Ia juga menekankan Presiden Prabowo sangat anti terhadap perjudian serta berkomitmen memberantas korupsi, narkoba, dan terorisme.
Selain kasus ini, Benny turut menyinggung dugaan korupsi BTS Kominfo 2023 yang sempat menyeret mantan Menpora Dito Ariotedjo. “Kami mendukung Presiden untuk menindak tegas,” ucapnya. Saat itu, Dito dituding menerima Rp27 miliar, meski ia membantah dan pernah dihadirkan jaksa sebagai saksi tambahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Benny menilai pemerintah memiliki dua instrumen penting, yaitu kepolisian dan kejaksaan, untuk menuntaskan kasus korupsi. Ia juga mendorong penguatan KPK dengan tambahan anggaran agar pemberantasan kejahatan serius bisa lebih maksimal.
Kasus judi online ini pun kembali mengemuka, seiring dengan tuntutan transparansi dan komitmen pemerintah baru dalam membersihkan praktik-praktik kotor di tubuh birokrasi. (Man*/)