BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mengirimkan surat kepada DPRD Jabar terkait dua usulan dari Daerah Induk untuk pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) atau pemekaran daerah, yaitu Kabupaten Bogor Timur (pemekaran dari Kabupaten Bogor) dan Kabupaten Indramayu Barat (pemekaran Kabupaten Indramayu).
Atas hal itu, dalam surat 373/OD.04.02/ PEM.OTDA tertanggal 22 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan pembentukan CDPOB kepada Ketua DPRD Jabar. “Usulan ini menindaklanjuti aspirasi pembentukan/ pemekaran daerah di Jabar, dan untuk mendukung RPJMD Provinsi Jabar Tahun 2018-2023, ” sebut Ridwan Kamil dalam suratnya.
Beserta surat tersebut juga dilampirkan Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Administrasi yang telah disesuaikan dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni CDPOB Kabupaten Bogor Timur dan CDPOB Kabupaten Indramayu Barat.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami usulkan kedua daerah dimaksud untuk dilakukan pembahasan di DPRD Jabar sebagai dasar persetujuan bersama pembentukan CDPOB Bogor Timur dan Indramayu Barat antara Ketua DPRD Provinsi dengan Gubernur untuk melengkapi persyaratan administrasi pengusulan kepada pemerintah,” bunyi alinea kedua surat tersebut.
Terkait hal itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan Bogor Timur (Botim) yang juga penasihat Presidium Pembentukan Botim, H.Beben Suhendar, mengatakan dirinya menyambut gembira dan sangat mengapresiasi kecepatan proses pembentukan Botim yang dilakukan Gubernur Ridwan Kamil.
Menurutnya, wilayah Botim sudah sangat siap menjadi daerah otonomi baru lepas dari Kabupaten Bogor. Sebab selain potensi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI dan daerah industri seperti Bekasi dan Karawang, Botim juga memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar, yaitu berkisar Rp 750 miliar.
Pembangunan di wilayah Botim sedemikian pesat, tambah Beben, ditambah besarnya potensi PAD dari berbagai sektor, tentu saja Botim sangat siap dan layak menjadi daerah otonomi baru. Terlebih, populasi penduduknya yang tiap tahun terus meningkat, sehingga Botim semakin padat. Karenanya, Beben berharap DPRD Jabar dapat menyegerakan proses pembentukan DOB Botim.
Dikatakannya lagi, selain kesiapan kewilayahan dan anggaran, mekarnya Bogor Timur akan meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan pelayanan bagi warganya. “Kalau saya hitung PAD kita bisa 500 hingga 750 miliar, bahkan kalau dimaksimalkan bisa Rp 1 triliun,” kata mantan Camat Jonggol ini kepada kabarindo24jam, Rabu (17/2/2021).
“Kami rekan-rekan anggota DPRD Dapil Botim mengucapkan terimakasih atas respon Gubernur Jabar yang konsisten untuk mengusulkan CDPOB Botim dan Indramayu Barat pasca usulan 3 CDPOB sebelumnya yaitu Bobar, Garut Selatan dan Sukabumi utara. Karena Jabar sangat membutuhkan tambahan DOB minimal menyamai Provinsi Jatim maupun Jateng,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar F-PDIP Abdy Yuhana menegaskan bahwa pemekaran kedua wilayah tersebut merupakan langkah strategis Pemda dan DPRD Jabar. “Selain aspek geografis dan demografis di kedua wilayah itu juga bagian untuk mempermudah aspek pelayanan ke masyarakat,” ujar Abdy saat dihubungi awak media, Selasa (16/2/2021).
Andy menekankan pada aspek keadilan hubungan pusat dan daerah, anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. Bilamana dibandingkan antara Jabar dan Jatim, selisihnya berbeda hampir Rp 2 triliun dari dana desa saja. “Dari aspek demografis populasi penduduk di Jabar hasil survei BPS Itu sudah hampir 50 juta jiwa,” ujarnya.
Sebelum Dua CDPOB ini diusulkan, tiga daerah CDPOB lainnya telah disahkan rapat paripurna DPRD Jabar pada 4 Desember lalu 2020, yakni Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Ketiga CDPOB itu sudah diserahkan dan sekarang dalam kajian DPR RI dan pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi, saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,7 juta jiwa, sementara Kabupaten Indramayu sebanyak 1,7 juta jiwa. “Kami tentu sangat berharap pemerintah pusat segera untuk membuka ruang bagi Jabar untuk persiapan daerah otonomi baru,” pungkas Andy.
(CP/***)