Selasa, 26 Oktober 2021

BPKP Dapat Tugas Berat, Awasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Cegah Korupsi

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keinginan dan komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab (oknum pejabat dan aparatur negara) melakukan korupsi yang merugikan negara.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap anggaran seluruh kementerian dan lembaga.

Selain itu, dengan pengawalan BPKP pemanfaatan anggaran negara dapat tepat sasaran dan dirasakan masyarakat luas. Oleh karena itu, Presiden memastikan tidak akan melakukan toleransi terhadap penyelewengan anggaran negara.

“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran negara,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Presiden Jokowi menyebutkan, salah satu peran BPKP adalah menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Hal itu pun harus dicapai dengan akuntabel, efektif, dan efisien.

Saat ini, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat tengah menunggu hasil dari pembangunan, dan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca Juga :  Dilarang Anggarkan Pengadaan Pakaian, Sekretaris Dewan Nekat Lawan Ketua DPRD Jambi

“Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini kadang banyak kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itu manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini merupakan momen pemulihan ekonomi nasional. Tanda-tanda perbaikan sudah dirasakan sejak awal tahun pada kuartal pertama dimana meskipun masih tercatat minus namun kurva menunjukan perbaikan.

Sehingga, pada kuartal kedua pemerintah optimis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 persen. Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan, tambah Presiden, pemerintah saat ini sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hingga Rp 700 triliun yang harus diserap dengan tepat sasaran.

Dengan demikian,, peran BPKP sangatlah dibutuhkan untuk membantu pemerintah melakukan orkestrasi anggaran pemerintah bisa terkelola dengan baik. “Seperti disampaikan ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” pungkasnya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  Dinilai Tak Ilmiah, Panglima TNI Tolak Berpolemik Terkait 'Ocehan' Gatot Nurmantyo

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Pandemi Covid, Kredit Perumahan BTN Tumbuh Signifikan pada 2021

MEDAN -- Di tengah Badai Pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai sektor tetapi seakan-akan tidak dirasakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here