Sabtu, 24 Juli 2021

BPKP Dapat Tugas Berat, Awasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Cegah Korupsi

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keinginan dan komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab (oknum pejabat dan aparatur negara) melakukan korupsi yang merugikan negara.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap anggaran seluruh kementerian dan lembaga.

Selain itu, dengan pengawalan BPKP pemanfaatan anggaran negara dapat tepat sasaran dan dirasakan masyarakat luas. Oleh karena itu, Presiden memastikan tidak akan melakukan toleransi terhadap penyelewengan anggaran negara.

“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran negara,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Presiden Jokowi menyebutkan, salah satu peran BPKP adalah menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Hal itu pun harus dicapai dengan akuntabel, efektif, dan efisien.

Saat ini, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat tengah menunggu hasil dari pembangunan, dan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca Juga :  KPK Perkuat Koordinasi dan Supervisi Dengan Penegak Hukum di Jawa Barat

“Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini kadang banyak kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itu manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini merupakan momen pemulihan ekonomi nasional. Tanda-tanda perbaikan sudah dirasakan sejak awal tahun pada kuartal pertama dimana meskipun masih tercatat minus namun kurva menunjukan perbaikan.

Sehingga, pada kuartal kedua pemerintah optimis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 persen. Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan, tambah Presiden, pemerintah saat ini sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hingga Rp 700 triliun yang harus diserap dengan tepat sasaran.

Dengan demikian,, peran BPKP sangatlah dibutuhkan untuk membantu pemerintah melakukan orkestrasi anggaran pemerintah bisa terkelola dengan baik. “Seperti disampaikan ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” pungkasnya. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...

Polri Pidanakan Penyebar Hoaks yang Mengganggu Upaya Penanganan Covid-19

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bakal menindak tegas siapapun pelaku penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan atau...
Baca Juga :  Audit Rampung, Kerugian Negara dalam Kasus Asabri Segera Diungkap BPK

Babinkamtibmas dan Babinsa se-Indonesia Siap Distribusikan Paket Bansos Covid

SIDOARJO-- Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia. Bansos...

Panglima Hadi Ajak Masyarakat bersama TNI-Polri Perang Lawan Covid-19

SOLO -- Masyarakat Dihimbau untuk terus mewaspadai serangan berbagai varian Virus Corona atau Covid-19 yang saat ini masih melanda tanah air. Mantan Kepala Staf TNI...

KPK Apresiasi Putusan 5 Tahun Penjara Terhadap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan

JAKARTA– Sejumlah pihak mengecam vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan...
- Advertisement -

Related news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Pendidikan Berbasis Digital Jadi Solusi Atas Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JAKARTA -- Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), kampus unggulan yang fokus pada pendidikan berbasis digital kini hadir di Indonesia. UICI menawarkan program studi yang relevan...

Panglima TNI Kembali Mutasi Ratusan Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi para jendral dan kolonel di lingkungan Markas Besar TNI dan tiga matra. Kali ini, sebanyak...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here