Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto menjawab tantangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempercepat serapan belanja keuangan daerah pada tahun 2026. Rudy menegaskan tidak ambil pusing soal pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menkeu Purbaya pada tahun 2026 yang pemangkasannya mencapai Rp622 miliar.
Bupati Rudy mengaku bahwa saat ini dirinya bersama jajaran Pemkab Bogor tengah berupaya memilah program prioritas atau proyek-proyek pembangunan dengan nominal cukup besar untuk dilakukan pemberkasan percepatan lelang atau tender di awal tahun 2026.
“Untuk program prioritas tahun depan, kami akan lalukan pemberkasan lelang di Desember 2025. Sehingga, pada Januari lelang sudah bisa berjalan dan di triwulan I tahun 2026 bisa mulai pekerjaan di lapangan,” ungkap Bupati Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, bahwa langkah percepatan itu kemudian akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, bahwa Pemkab Bogor telah melakukan upaya, untuk kembali menyeimbangkan neraca keuangan Kabupaten Bogor.
“Pemotongan TKD ini tentunya sangat berdampak terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Bogor. Tapi di sisi lain, kebijakan itu menjadi pelecut semangat agar kami semakin baik dalam tata kelola keuangan, terutama anggaran pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat,” imbuh Bupati.
Meski demikian, Menkeu Purbaya sudah memberi jaminan bahwa dana TKD akan meningkat, jika penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2026 di setiap daerah cukup baik. Sehingga ia memiliki dasar untuk mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan TKD di sisa tahun anggaran 2026.
Sebelumnya secara terpisah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor melaporkan bahwa serapan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 baru sebesar Rp7,696 triliun atau hanya 61,82 persen dari total anggaran Rp12,449 triliun.
Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan sebelum tutup tahun anggaran 2025, diakui oleh pihak BPKAD, capaian ini terbilang rendah. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu pihak ketiga atau penyedia jasa belum mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana atau SP2D.
“Faktor utamanya memang itu, masih banyak yang belum mengajukan tagihan pembayaran dari pihak ketiga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat penyerapan anggaran cepat meningkat setelah pencairan tagihan pihak ketiga,” kata Sekretaris BKPAD Achmad Wildan.
Ia mengungkapkan realisasi belanja daerah sebesar 61,82 persen itu, merupakan hasil pencatatan per 7 November 2025. Sementara realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama mencapai Rp9,317 triliun atau 76,34 persen dari target Rp12,205 triliun. (Cky/*)