Sabtu, 18 September 2021

Dianggap Gagal Kerja dan Langgar Aturan, Rapat Pleno Pengurus DPP KNPI Berhentikan Ketua Umum

JAKARTA – Kepemimpinan Haris Pertama selama menjabat ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2018-2021 dinilai gagal dan bahkan dia dianggap melakukan sejumlah pelanggaran atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Oleh karena itu, Haris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Keputusan ini mencuat dalam rapat pleno pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri bersama Sekretaris Jendral DPP KNPI Jackson Kumaat dan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI Ahmad Syarif.

Bahri menyebutkan sejumlah pelanggaran AD/ART yang dilakukan Haris. Yaitu, pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kedua, yang bersangkutan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengelola organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dan hasil kongres secara konsekuen. Serta tidak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oganisasi, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Ketiga, sebagai ketua umum, Haris telah mengkhianati semangat keberhimpunan, kerjasama dan persatuan sesuai dengan semangat berdirinya KNPI. Juga termasuk dalam menjalankan roda organisasi, Haris dinilai ugal-ugalan serta otoriter, tidak prosedural sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART KNPI.

Adapun poin keempat atau terakhir ialah, sebagai Ketum DPP KNPI, Haris tidak mampu lagi menjalankan roda organisasi, dimana sampai dua tahun kepengurusan, tidak pernah menjalankan salah satu amanah Kongres KNPI XV yaitu melaksanakan dan memfasilitasi Rapat Majelis Pemuda Indonesia atau MPI.

Baca Juga :  LPPI Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Upaya Penanganan Covid - 19 oleh Pemerintah

“Karena itu, forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI, dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021,” kata Ahmad A Bahri dalam rilis pers yang diterima media massa, Minggu (7/3/2021).

Usai ditetapkan menjadi Plt Ketum KNPI, Mustahuddin mengatakan, setelah keputusan rapat pleno pengurus DPP itu diambil, maka Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai bagian KNPI.

“Atas putusan tersebut, sejak sekarang saudara Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol organisasi KNPI karena sudah diberhentikan/ dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI,” tegas Mustahuddin.

Secara terpisah, Haris Pertama yang dihubungi wartawan, mengatakan dirinya ikhlas dan tidak ingin melawan keputusan tersebut hanya demi mempertahankan jabatan sehingga justru merusak organisasi.

Selama memimpin, Haris mengatakan telah menjalankan roda organisasinya dengan baik, mulai dari merajut komunikasi dengan semua DPD KNPI provinsi, kota/kabupaten serta dengan segenap OKP yang ada hingga membawa KNPI hadir di tengah-tengah bencana untuk membantu rakyat.

Bahkan, dalam waktu dekat dia akan menggelar rapat pleno untuk menyaksikan langsung sidang pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2019-2022. Dalam forum tersebut, Haris akan mempertanggung jawabkan tuduhan kesalahan di depan seluruh pengurus DPP dan DPD KNPI se-Indonesia. (***/Cok)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  LPPI Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Upaya Penanganan Covid - 19 oleh Pemerintah

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

JAKARTA -- Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Rabu (15/9/2021) malam, KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap tujuh orang dan...

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

Spekulasi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG -- Menyusul musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang-Banten, pada Rabu 8 September 2021, beragam spekulasi dan juga hoax seputar penyebab...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here