Rabu, 17 Agustus 2022

DPR Akan Uji Kemampuan Jendral Andika Sebelum Jadi Panglima TNI

JAKARTA — Rapat internal Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (4/11/2021), memutuskan jadwal pelaksanaan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digelar pada Sabtu (6/11/2021).

Proses fit and propert test itu dimulai dengan tahap verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI akan dilakukan Jumat, 5 November pukul 11.00 WIB oleh pimpinan Komisi dan Kapoksi.

Ada pun penelitian administrasi calon Panglima TNI, terdiri dari Bukti Penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Keterangan Berbadan Sehat.

Kemudian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00 WIB. “Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal hal strategis. Kehadiran fisik,” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangannya.

Kemudian akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk pemberian persetujuan, pada Sabtu 6 November pukul 13.00 WIB. “Selanjutnya diserahkan kembali kepada pimpinan DPR, direncanakan dapat diparipurnakan Senin tanggal 8 November,” jelas Meutya.

Baca Juga :  Polri Inginkan Cetak Polisi Handal Dengan Menanamkan Keimanan dan Ketakwaan

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Paulus, menyebut bahwasanya Andika Perkasa musti menyiapkan makalah singkat yang berisi visi dan misinya. Adapun makalah diwajibkan berisi sebanyak 53 eksemplar.

“Sebagai kelengkapan administrasi, Komisi I DPR mengharapkan kiranya saudara dapat menyampaikan makalah singkat berisikan visi dan misi (sebanyak 53 eksemplar),” ujar Lodewijk yang pensiunan jendral AD bintang tiga ini.

Di dalam makalah tersebut, juga diwajibkan menyantumkan daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat dari rumah sakit, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Pajak tahun terakhir. Andika juga diharuskan membawa bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (***/CP)

Latest news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...
Baca Juga :  PPATK Dukung Kerja Penyidik Kejagung Sita Harta Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Partai Berkarya Gelar Upgrading Pengurus DPP untuk Hadapi Pemilu

KARAWANG -- Partai Berkarya kubu Ketua Umum Mayjend Purn TNI Muchdi Purwopranjono menggelar upgrading Pengurus DPP atau pembekalan materi khusus dalam rangka persiapan dan...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here