Kabarindo24jam.com | Bogor kota – Wali Kota Dedie A Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor patut gembira dan juga bangga, lantaran angka warga miskin di wilayah berjuluk ‘Kota Hujan’ ini terus menurun dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Berdasarkan data terkini Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan, jumlah warga miskin tercatat sekitar 60 ribu jiwa, ini artinya terjadi penurunan drastis dari jumlah 99 ribu jiwa pada masa pandemi COVID-19 atau dua tahun yang lalu.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai intervensi pemerintah daerah. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Tahun ini data kemiskinan Bogor, berkurang. Dari 2024 di angka 6,55 persen, sekarang di 5,34 persen. Artinya, dari 2024 ke 2026 sudah berkurang,” kata Jenal usai mewakili Wali Kota Dedie Rachim memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan (TP2K) Kota Bogor di Balai Kota, Kamis (30/10/2025).
Ia menuturkan, meski angka kemiskinan menurun, Pemkot Bogor tetap melanjutkan berbagai upaya penanganan berbasis data agar intervensi tepat sasaran. Salah satunya melalui sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BUSDATIN.
“Kita sudah lakukan banyak upaya, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat lewat belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus merujuk pada DTSEN. Supaya langkah-langkah kita terekam dalam penurunan angka kemiskinan nasional,” jelas Jaenal.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor juga terus mendorong keterlibatan publik agar warga miskin yang belum terdata bisa segera dilaporkan dan masuk ke DTSEN. Sehingga program bantuan pemerintah dipastikan dapat menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan.
“Karena itu, kami juga butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkan warga miskin yang belum masuk DTSEN. Supaya intervensi yang dilakukan by name by address dan benar-benar tepat sasaran,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Jenal kemudian mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memastikan setiap program dan bantuan sesuai dengan data resmi yang digunakan pemerintah pusat. Sehingga nantinya tidak ada perbedaan persepsi antara data lapangan dan data nasional.
“Kadang data kita ini kan tidak tersinkronisasi, padahal bantuan sudah terlanjur didistribusikan. Maka hari ini kita samakan persepsi agar semua bantuan yang disalurkan tercatat dalam DTSEN,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini.
Dia menambahkan, TP2K Kota Bogor telah terbentuk melalui surat keputusan wali kota, dengan dirinya sebagai ketua. Tim ini juga berperan dalam koordinasi penurunan stunting dan kemiskinan di Kota Bogor. “Tim ini saya ketuanya. Dan saya ketua dalam koordinasi penurunan stunting dan kemiskinan. Kita ingin semua langkah ini terukur dan berbasis data yang valid,” tutup Jenal. (Man/*)