Kamis, 2 Desember 2021

Gatot Nurmantyo Dianggap Sebagai Sosok Berbahaya Bagi Keutuhan Bangsa

JAKARTA – Pernyataan Jendral Purn Gatot Nurmantyo yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disusupi PKI terus menuai kritik sekaligus kecaman dari banyak pihak. Gatot, eks Panglima TNI yang kini berdiri di barisan oposisi pemerintah itu, dinilai telah merusak wibawa dan dapat memecah belah TNI

Menurut Ketua Umum DPN Barikade 98 Benny Rhamdani, pernyataan pensiunan jenderal bintang empat yang sejak pensiun dinas militer aktif berjualan isu PKI tersebut bisa menyulut perpecahan di internal institusi pertahanan negara tersebut dan berpotensi memancing kemarahan rakyat kepada elit militer.

Dia juga memandang Gatot Nurmantyo kini menjelma sebagai sosok yang berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, bahkan juga menjadi ancaman serius terhadap kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Apa yang dilakukan Gatot dengan tuduhannya itu adalah pengkhianatan dirinya terhadap TNI itu sendiri,” kata Benny Rhamdani dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (2/10/2021). Dia pun curiga Gatot Nurmantyo yang gencar bicara isu PKI patut diduga memiliki agenda jahat.

Baca Juga :  Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

“Melihat narasi yang dilontarkan Gatot, mungkin tidak jauh dari kepentingan keluarga Cendana dan sisa rezim Orde Baru dalam agenda politik kekuasaan tahun 2024 nanti,” kata Benny.

Bagi dia, pernyataan Gatot Nurmantyo soal TNI disusupi PKI adalah tuduhan serius. “Bisa memunculkan ketidakpercayaan rakyat kepada TNI, bisa juga memicu kemarahan rakyat kepada TNI,” ucapnya.

Di sisi lain, Benny menilai tuduhan Gatot kepada TNI yang diyakininya tidak benar itu seharusnya mendorong Mabes TNI menyeret dia ke ranah hukum. “Sekalipun Gatot adalah mantan Panglima, tetapi bukan berarti Gatot menjadi manusia yang kebal hukum,” ujar Benny.

Sebab, kata Benny, Gatot ketika menjadi Panglima TNI seharusnya bisa membuktikan omongannya soal PKI dengan menunjuk hidung siapa saja tokoh partai terlarang itu, serta menyeretnya ke ranah hukum.

“Jika PKI dan komunis yang dikatakannya itu benar ada tetapi dia tidak menangkapnya, Gatot layak disebut sebagai pengecut. Namun, jika memang faktanya tidak ada, Gatot layak disebut sebagai pembohong,” pungkasnya. (***/Cok)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...
Baca Juga :  Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...

Presiden Jokowi Tegur Para Kepala Daerah agar Realisasikan Serapan ABPD

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kuasa menahan emosinya mendapati situasi banyaknya Pemerintah Daerah yang masih mengendapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here