Kabarindo24jam.com | Cibinong – Ribuan warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang dipastikan kehilangan mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup segala aktivitas pertambangan di ketiga wilayah Kecamatan tersebut pada akhir September 2025.
Demi mencegah gejolak yang muncul di wilayah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Tercatat, sebanyak 9.628 warga di Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang menerima bantuan uang tunai Rp 3 juta dari Pemprov Jawa Barat selama tiga bulan ke depan.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang populer dengan sapaan KDM itu pun datang dan melihat langsung proses penyaluran bantuan kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan aktivitas tambang ini di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Senin (3/11/2025).
“Apa yang saya sampaikan sebelumnya, kini mulai kita laksanakan. Untuk tahap pertama, para warga penerima kompensasi dampak penutupan operasional tambang di tiga kecamatan mendapatkan sekitar Rp 3 juta karena anggarannya baru sebagian dialokasikan dalam APBD 2025,” kata Dedi kepada wartawan.
Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Jabar dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari kebijakan penghentian kegiatan tambang di kawasan tersebut. “Kami juga telah menyiapkan anggaran lanjutan untuk tahun berikutnya,” papar Dedi.
Secara teknis, 9.628 warga akan mendapatkan uang tunai Rp 3 juta pada akhir 2025 ini. Sisanya akan dicairkan pada Januari 2026. “Tahun 2026 nanti sudah kita siapkan kembali untuk pembayaran dua bulan berikutnya. Jadi, hari ini disalurkan Rp3 juta, dan pada Januari mendatang akan ditambahkan Rp 6 juta, sehingga total kompensasi yang diterima mencapai Rp 9 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto, menyebut bahwa untuk bantuan bulan Desember, pencairannya akan dilakukan pada awal tahun 2026 karena belum termasuk dalam postur anggaran tahun berjalan. “Bantuan bulan Desember baru akan direalisasikan pada Januari 2026 dengan nilai Rp6 juta sekaligus untuk pembayaran bulan Desember dan Januari,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai sekitar 9.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tiga kecamatan terdampak. “Kurang lebih 9.000 KK sudah terdata. Namun, sesuai arahan Pak Gubernur, data ini akan terus diverifikasi agar tidak ada warga yang merasa terlewat atau menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya. (Man)