Minggu, 20 Juli 2025
Beranda blog Halaman 268

Kadin Jabar Punya Potensi Besar untuk Bangkitkan Perekonomian Rakyat

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA – Komite Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) harus terus bergerak dan bergotong-royong untuk membangkitkan perekonomian rakyat, khususnya di wilayah Jabar, sebagai bagian dari implementasi bela negara dalam sektor perekonomian. Sebab Kadin Jabar dinilai memiliki potensi besar dengan para mitra Kadin di 27 kota/kabupaten se-Jabar.

Dengan potensi tersebut, Kadin Jabar punya kekuatan sosial, ekonomi, bahkan politik untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat Jabar. Terlebih Pemprov Jabar sudah memetakan tujuh potensi pengembangan ekonomi baru, yang dikenal dengan New Economic Jabar.

“Antara lain, merebut peluang investasi perusahaan pindahan dari Tiongkok, swasembada pangan teknologi, mendorong peluang di sektor kesehatan, digital ekonomi, penerapan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata lokal,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Kadin Jabar di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Para pengurus Kadin Jabar yang menemui Ketua MPR antara lain Ketua Umum Cucu Sutara, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Ferry Sandiyana, Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hilir Yayat Andhie, Wakil Ketua Umum BIdang Komunikasi dan Informasi Investasi Mahpudi serta Ketua Kadin Kabupaten Karawang Fadludin Damanhuri.

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, memaparkan periode Januari hingga Agustus 2020, Jabar tercatat sebagai provinsi penyumbang ekspor tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tambah Bamsoet, menyumbang sekitar 16,28 persen atau sekitar USD 16,79 miliar terhadap ekspor nasional.

“Dinas Penanaman Modal Jabar mencatat total realisasi investasi penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Januari hingga Desember 2020 yang direalisasikan oleh para investor di 27 kabupaten / kota mencapai Rp 120,4 triliun,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, walaupun pada 2020 menjadi tahun terberat bagi perekonomian Jawa Barat, namun para pengusaha bersama masyarakat bisa saling bergotongroyong menyelamatkan perekonomian. Karenanya, tahun 2021 ini harus dihadapi dengan penuh optimisme. (***/Husni)

Brigjend Roycke Digeser ke Bareskrim, Wakapolda Bali Dijabat Putra Buleleng

Penulis
redaksi
-
0

DENPASAR – Markas Kepolisian Daerah (Polda) Bali menggelar acara Serah terima jabatan (sertijab) Wakil Kepala Polda, Rabu (17/3/2021). Dipimpin oleh Kepala Polda Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, jabatan Wakapolda diserahkan dari Brigjen Pol. Roycke Harry Langie kepada Brigjen Ketut Suardana.

Dalam sambutannya, Kapolda Putu Jayan mengharapkan Wakapolda Suardana bisa melanjutkan tugas jabatan yang dilaksanakan dengan baik oleh Royce, sekaligus dapat menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugasnya ke depan.

“Khususnya, Wakapolda dapat menjalankan tugas bersama menjaga situasi kamtibmas aman dan kondusif, serta peran kepolisian dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Bali,” ujar Kapolda.

Sementara kepada Brigjen Roycke, Irjen Putu Jayan pun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi yang sangat baik dalam pelaksanaan tugas, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang sangat kondusif.

“Saya sampaikan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Roycke Harry Langie di tempat tugas yang baru, Bareskrim Polri. Juga atas kepercayaan pimpinan (Polri) ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi di wilayah hukum Polda Papua,” ujarnya.

Sebagai informasi, Brigjen Suardana lahir di Buleleng, 31 Desember 1967. Ia lulusan Akpol tahun 1990 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bali. Yaitu Kasatintelkam Polrestabes Denpasar tahun 2001, Kapolres Jembrana tahun 2008, Kapolres Gianyar tahun 2009 dan Karo Renmin Itwasum Mabes Polri.

Upacara sertijab itu dihadiri juga seluruh pejabat utama Polda Bali, Kapolres dan jajaran Polda Bali hingga Ketua PD Bhayangkari Bali serta pengurus Bhayangkari. Upacara tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan. (*/Cokorda)

Marzuki Nilai AHY Menindas Demokrasi, Kubu Moeldoko Harus Selamatkan Demokrat

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Mantan Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina DPP Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit-Deli Serdang, Marzuki Alie, menyatakan bahwa Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejatinya mendukung pihak yang menindas dan membunuh demokrasi.

Oleh karena itu, mereka tak pantas disebut sebagai pembela demokrasi. “Mereka juga menindas kader-kadernya dan tidak menghargai hak asasi manusia,” ujar Marzuki dalam bincang seru di kanal video YouTube Refly Harun, Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Marzuki pun meminta agar Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak dilihat sebagai pihak pengkhianat. “Kami ini hanya berorganisasi, dan merasa harus melakukan sesuatu demi menyelamatkan Demokrat sesuai dengan niat dan komitmen para pendiri partai,” katanya.

Mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 itu juga berharap Partai Demokrat tidak menghadirkan oligarki politik di kemudian hari. “Harusnya, kehadiran Demokrat akan mengubah konsep pemerintahan dan tidak ada kongkalikong di tingkat negara,” jelasnya.

Menurut Marzuki lagi, politik yang bersih dan demokratis itu harus diawali dari partai politik. “Jika sudah terlatih di tingkat partai, insyaallah di lingkungan negara pun kita mampu menerapkan demokrasi dengan baik. Jadi kalau di tingkat partai saja sudah tak etis, di tingkat negara pun akan seperti itu,” imbuhnya.

Marzuki kemudian mengingatkan agar pihak di luar Partai Demokrat kubu Moeldoko, khususnya pengacara Bambang Widjojanto yang menjadi kuasa hukum DPP Demokrat kubu AHY, untuk menjaga diksi yang digunakan.

“Kalau anda (Bambang, Red) sebagai pekerja hukum, silakan. Tapi kalau Anda sebagai pembela demokrasi, harusnya melihat siapa sebenarnya yang ditindas dan siapa yang melakukan tirani. Jangan bicara seenaknya saja,” pungkasnya. (***/Husni)

Jokowi Yakin Himpunan Mahasiswa Islam Menjadi Lokomotif Kemajuan Bangsa

Penulis
redaksi
-
0

SURABAYA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di tengah era disrupsi yang begitu banyak. Dengan berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat di masa sekarang, Jokowi pun meminta para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk bekerja lebih sigap dan cerdas.

Hal itu dikemukakan Jokowi saat membuka Kongres XXXI HMI secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Saat ini, lanjut Jokowi, bangsa Indonesia berada pada era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat. Karenanya, warga bangsa termasuk kader HMI tidak boleh terpaku hanya pada kebesaran-kebesaran masa lalu.

“Kita harus terus mengasah kepekaan, adaptif terhadap perubahan dan lincah terhadap perubahan, sigap mengambil keputusan, cepat dan cerdas dalam bertindak,” kata Jokowi yang disiarkan melalui Video Streaming pada Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selain harus adaptif dan tanggap, tambah Jokowi, kader-kader HMI juga diminta untuk bisa menyesuaikan diri dalam agenda-agenda penting pembangunan bangsa. Serta, membangun kolaborasi di tengah upaya membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19.

“Termasuk dalam berikhtiar mengatasi pandemi dan dampaknya, serta membantu masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan, membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan agar bangsa kita segera pulih dan bangkit dari pandemi,” tuturnya.

Jokowi pun merasa yakin dengan potensi besar yang dimiliki HMI, maka bisa terus menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan dengan semangat pembaharuan. Ditambah banyaknya SDM-SDM unggul yang ikut dicetak oleh HMI, ia percaya ke depannya akan melahirkan pemimpin masa depan sebagai generasi yang semakin siap bersaing.

“Saya percaya HMI bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa, lebih aktif menyiapkan melahirkan SDM-SDM unggul, mencetak dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengantarkan bangsa ini siap berkompetisi dalam era hiperkompetisi saat ini. Dan semakin maju menjadi pemenang dan yakin usaha sampai,” pungkasnya.

Sementara acara puncak Kongres XXXI HMI berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut memberikan sambutannya dan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah membuka acara kongres ini.

“Ini sirkulasi elite yang dibangun HMI. Ada proses, baik secara pemikiran, pergerakan, bahwa pergerakan yang dihadirkan dari produk Kongres ini sesuai dengan tema besar. Betul-betul akan jadi bagian yang merajut persatuan dan berkeadilan,” ungkap Khofifah. (***/Iwan)

Rakyat Dibunuh dan Dipenjarakan, Pemimpin Sipil Myanmar Segera Gelar Revolusi Lawan Militer

Penulis
redaksi
-
0

YANGOON — Sejak awal Februari hingga menjelang akhir Maret 2021 ini, rakyat Myanmar terus melangsungkan aksi unjuk rasa dan bermacam protes menentang tindakan petinggi militer merebut pemerintahan pada 1 Februari lalu.
Aksi rakyat tersebut telah menelan korban meninggal lebih dari 150 orang, dua ribuan orang dipenjarakan dan ratusan orang dilaporkan hilang.

Pembantaian, penyiksaan dan penahanan rakyat tersebut dilakukan oleh pasukan keamanan rezim militer yang bengis dan kejam. Tak ayal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringatan keras atas tragedi kemanusiaan yang terjadi akibat tindakan petinggi militer Myanmar yang haus kekuasaan.

“Dan sepekan terakhir ini, jumlah korban tewas melonjak di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan mematikan secara agresif terhadap pengunjuk rasa damai,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan, seperti dikutip kantor berita reuters, Selasa (16/3/2021).

Secara total, menurut Ravina, Kantor HAM PBB telah mendata lebih dari 149 orang tewas dalam penumpasan protes sejak 1 Februari. Tetapi, lembaga itu menekankan, jumlah kematian ini sebenarnya pasti jauh lebih tinggi.

Selain pembunuhan, Ravina mengungkapkan, bahwa pasukan keamanan kian brutal dan mengenyampingkan hukum dengan terus menangkap dan menahan orang secara sewenang-wenang di seluruh negeri. “Sedikitnya 2.084 orang saat ini ditahan,” ujar Ravina.

Sementara Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok pemantau lokal yang melacak penangkapan dan korban jiwa, mengatakan sedikitnya 20 orang tewas dalam kekerasan hari Senin (15/3). “Korban meningkat secara drastis,, korban jiwa sudah lebih dari 180 orang,” katanya dalam pernyataan Selasa (16/3),

Selain memakan korban dari pihak demonstran anti kudeta, beberapa orang yang tewas juga berasal dari warga sipil yang bahkan tidak berpartisipasi dalam protes. Mereka tertembak peluru dari senapan serbu tentara yang secara brutal menembak ke jalanan.

Sebelumnya, kerusuhan hari Minggu (14/3) lalu menandai satu hari paling mematikan sejak kudeta sejauh ini, sedikitnya 44 orang tewas dalam kerusuhan di seluruh negeri di hari itu, termasuk dalam aksi pembakaran dan penjarahan pabrik-pabrik China.

Sementara itu, pemimpin pemerintahan sipil Myanmar menyampaikan tekadnya untuk menggelar ‘revolusi’ melawan rezim militer melalui pesan politik Wakil Presiden Mahn Win Khaing Than di laman Facebook. Ia dalam pelarian bersama petinggi-petinggi partai National League for Democracy Party (NDL) pimpinan Aung San Suu Kyi.

“Ini masa tergelap dalam sejarah bangsa, dan fajar akan segera tiba,” kata Mahn Win Khaing Than dalam laman Facebooknya. Khaing Than ditunjuk sebagai wakil presiden pekan lalu oleh anggota parlemen yang sudah dibubarkan, Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

CRPH mengumumkan niat mereka untuk membentuk pemerintah demokrasi federal dan pemimpin-pemimpinnya telah bertemu dengan perwakilan organisasi etnik bersenjata terbesar di Myanmar yang telah menguasai sebagian besar wilayah negara itu. Beberapa diantaranya menjanjikan dukungan.

“Untuk membentuk demokrasi federal, semua etnik yang bersaudara yang telah menderita berbagai penindasan dari diktaktor selama puluhan tahun, benar-benar ingin melakukan revolusi yang menjadi kesempatan bagi kami menyatukan usaha kami,” kata Mahn Win Khaing Than.

CRPH juga telah mendeklarasikan junta militer sebagai ‘organisasi teroris’. “CRPH akan berusaha membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri mereka sendiri dan pemerintah publik akan tangani oleh ‘tim administrasi rakyat sementara’,” kata Mahn Win. (***/Rtr/AFP)

Pemerintah Daerah Lamban, Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Baru Mencapai Setengahnya

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA —  Sejak awal tahun ini digelar, pengajuan formasi seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) tidak mencapai target. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB, hingga Maret 2021, formasi guru yang diajukan pemerintah daerah baru mencapai 568.238 orang.

“Kemen PAN-RB bersama Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) ingin rekrut 1 juta guru jadi PPPK. Tapi itu pun sulit, sampai Maret baru separuh saja yang kita dapatkan,” tutur Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Menurut Tjahjo, jumlah 1 juta guru itu sangat dibutuhkan saat ini. Tapi formasi yang didapat dari pemerintah daerah justru masih jauh dari target yang diharapkan. “Padahal keberadaan guru-guru ini sangat dibutuhkan,” ujarnya menyayangkan sikap slow respon Pemerintah Daerah.

Tjahjo mengatakan kebutuhan itu baru meliputi tenaga guru saja. Ia menyebut pemerintah juga membutuhkan banyak tenaga di banyak bidang lain, mulai dari tenaga bidan, perawat, dokter dan masih banyak lagi.

Dia mengungkapkan, saat ini ada 4,2 juta aparatur sipil negara yang bekerja di lintas kementerian, lembaga hingga pemerintahan daerah. Sebanyak 1,6 juta ASN di antaranya adalah tenaga administrasi yang difungsikan menjadi pengajar dan penyuluh.

Merespons permasalahan ini, Tjahjo mengatakan akan terus mendorong pemenuhan ASN berbarengan dengan target kebijakan lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas di lingkungan birokrasi penting dilakukan untuk mendorong inovasi di masyarakat. (***/CP)

Peras 61 Kepala Sekolah, Eks Kepala Kejaksaan Inhu Dihukum 5 Tahun Penjara !

Penulis
redaksi
-
0

PEKANBARU – Terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai penegak hukum dengan memeras 61 Kepala Sekolah yang diduga menyelewengkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Hayin Suhikto, divonis 5 tahun kurungan penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

Dalam sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (16/3/2021), Majelis Hakim Pengadilan menyatakan terdakwa Hayin terbukti menerima suap dan melakukan pemerasan terhadap 61 Kepala SMAN seluruh Inhu. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya yang hanya 3 tahun penjara.

“Terdakwa telah mencoreng institusi Kejaksaan dengan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat pemerasan. Dengan ini saudara Hayyin Suhikto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dikurangi masa tahanan,” kata Hakim Ketua Saut Maruli Tuan Pasaribu.

Saut Pasaribu mengatakan, jika terdakwa Hayyin tidak mampu membayar denda Rp 200 juta akan diganti dengan subsider 3 bulan penjara. “Perbuatan terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, malah terlibat sehingga terdakwa terbukti bersalah,” tegas Saut.

Berdasarkan dakwaan JPU, Eliksander Siagian, dalam sidang secara virtual pada Selasa 9 Februari 2021 lalu, terdakwa Hayin Suhikto beserta dua stafnya terbukti melakukan pemerasan dengan total Rp 1,5 miliar. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan badan,” kata Eliksander.

Sedangkan dua orang lainnya, Kasi Pidsus Kejari Inhu, Ostar Al Pansri dan Rionald Febri Rinando sebagai Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Barang Rampasan, yang masih menjalani proses sidang penuntutan, dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 50 juta.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan barang bukti berupa uang Rp 1.505.000.000 yang disita dari Pahala Eric Silvandro, dikembalikan ke guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Inhu, Eka Satria. Majelis hakim kemudian mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, ketiga terdakwa didugaan melakukan pemerasan terhadap kepala SMP negeri di Inhu, Kamis, 10 Desember 2020 lalu. Para terdakwa didakwa melakukan pemerasan Rp1,5 miliar.

Dijelaskan, perbuatan para terdakwa terjadi pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 lalu. Hayin menerima uang Rp 769.092.000, Ostar menerima Rp275 juta dan satu unit iPhone X sedangkan terdakwa Rionald menerima uang Rp115 juta. “Seluruh dana diterima Rp1.505.000.000,” kata JPU.

Penerimaan uang itu berawal ketika kepala SMP itu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 hingga 2018. Ada laporan pengelolaan dana diduga diselewengkan.

Akan tetapi, bukannya melakukan penyelidikan, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS itu, para terdakwa justru meminta uang kepada para kepala SMP agar kasus tidak berlanjut. (***/Nurali)

Laga Sepakbola Pra Musim Piala Menpora 2021, Duel Klub-Klub Terbaik Indonesia

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Panitia Turnamen Sepakbola Piala Menpora 2021 telah merilis jadwal resmi perubahan yang dibagikan kepada seluruh klub peserta turnamen pra musim tersebut. Perubahan dengan menyesuaikan kondisi terakhir dilakukan agar pertandingan antar klub terbaik di tanah air ini berlangsung menarik.

Pada jadwal perubahan, semua jadwal pertandingan pada babak semifinal dan final dibagi menjadi dua leg dari sebelumnya hanya sekali main. Sementara jadwal pertandingan grup tetap seperti semula.

“Tujuan perubahan dengan dua leg ini agar pertandingan lebih kompetitif dan berkualitas. Dan kami pun meyakini, perubahan itu akan menjadikan duel lebih seru, lebih menarik,” jelas Ketua Panitia yang juga direktur utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) , Ahmad Hadian Lukita, dalam keterangan persnya, Selasa (16/3/2021).

Pada jadwal terbaru, babak perempatfinal digelar 9-12 April. Dengan perincian juara Grup A akan bersua runner-up Grup B di Jumat (9/4). Pada Sabtu (10/4), juara Grup B akan bersua runner-up Grup A. Sedangkan Minggu (11/4) akan digelar pertandingan juara Grup D versus runner-up Grup C.

Esok harinya, Senin (12/4) akan dipertandingkan juara Grup C melawan runner-up Grup D. Duel di babak semifinal, leg 1 akan digelar 15-16 April. Adapun untuk pertandingan leg 2, dihelat pada 18-19 April. “Untuk laga babak final akan digelar pada 22 April dan 25 April. Dan tanggal 24 April akan digelar perebutan tempat ketiga,” jelas Akhmad.

Sebagai informasi, Piala Menpora akan bergulir pada 21 Maret-25 April, sedangkan untuk venue sudah dipastikan akan diadakan di empat kota. Solo, Bandung Sleman dan Malang. Laga pertama akan mempertemukan Arema FC menantang Tira Persikabo di Stadion Manahan-Solo, diikuti dengan laga antara PSIS Semarang melawan Barito Putera pada hari yang sama.

Berikut jadwal yang dirilis Panitia Piala Menpora;

Grup A

Pertandingan yang akan diadakan di stadion Manahan, Solo ini akan mempertemukan 4 klub besar Indonesia, yakni berisikan Arema FC, PSIS, Barito Putera, Tira Persikabo dan Persipura. Berikut jadwal lengkapnya:

1. 21 Maret 2021

  • Arema FC Vs Persikabo 1973 Pukul 15.15 WIB
  • PSIS Semarang Vs Barito Putera Pukul 18.15 WIB

2. 25 Maret 2021

  • Persikabo 1973 Vs PS Semarang Pukul 15.15 WIB
  • Barito Putera Vs Arema FC Pukul 18.15 WIB

3. 30 Maret 2021

  • Barito Putera Vs Persikabo 1973 Pukul 15.15 WIB
  • Arema FC Vs PSIS Semarang Pukul 18.15 WIB

Grup B

Jadwal Piala Menpora 2021 grup B akan diselenggarakan di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Grup B berisikan Persija, Bhayangkara FCm Borneo FC dan PSM.

Berikut adalah jadwal pertandingan pada grup b:

1. 22 Maret 2021

  • Bhayangkara Solo FC Vs Borneo FC Samarinda Pukul 15.15 WIB
  • Persija Jakarta Vs PSM Makassar Pukul 18.15 WIB

2. 27 Maret 2021

  • PSM Makassar Vs Bhayangkara Solo FC Pukul 15.15 WIB
  • Borneo FC Samarinda Vs Persija Jakarta Pukul 18.15 WIB

3. 31 Maret 2021

  • Borneo FC Samarinda Vs PSM Makassar Pukul 15.15 WIB
  • Persija Jakarta Vs Bhayangkara Solo FC Pukul 18.15 WIB

Grup C

Lalu jadwal Piala Menpora grup C berisikan Persebaya, Persik, Persela, PSS dan Madura United.

Pertandingan yang diadakan di stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung ini akan menghadirkan sepuluh pertandingan, yakni:

1. 23 Maret 2021

  • Madura United Vs PSS Sleman Pukul 15.15 WIB
  • Persebaya Surabaya Vs Persik Kediri Pukul 18.15 WIB

2. 28 Maret 2021

  • PSS Sleman Vs Persela Lamongan Pukul 15.15 WIB
  • Madura United FC Vs Persebaya Surabaya Pukul 18.15 WIB

3. 1 April 2021

  • Persik Kediri Vs PSS Sleman Pukul 15.15 WIB
  • Persela Lamongan Vs Madura United Pukul 18.15 WIB

4. 3 April 2021

  • Persik Kediri Vs Madura United Pukul 15.15 WIB
  • Persebaya Surabaya Vs Persela Lamongan Pukul 18.15 WIB

5. 7 April 2021

  • Persela Lamongan Vs Persik Kediri Pukul 15.15 WIB
  • PSS Sleman Vs Persebaya Surabaya Pukul 18.15 WIB

Grup D

Penyisihan fase grup D ini akan diadakan di stadion Maguwoharjo, Sleman. Berikut adalah jadwal pertandingannya:

1. 24 Maret 2021

  • Persiraja Banda Aceh Vs Persita Tangerang Pukul 15.15 WIB
  • Persib Bandung Vs Bali United Pukul 18.15 WIB

2. 29 Maret 2021

  • Bali United Vs Persiraja Banda Aceh Pukul 15.15 WIB
  • Persita Tangerang Vs Persib Bandung Pukul 18.15 WIB

3. 2 April 2021

Persita Tangerang Vs Bali United dan Persib Bandung Vs Persiraja Banda Aceh.

Bupati dan Walikota se-Jabar Ditegur KPK untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat warning dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, agar segera menerapkan upaya-uoaya pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah kekuasaannya masing-masing.

Firli juga meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menegur Bupati atau Wali Kota di Jabar yang nilai Monitoring Centre for Prevention masih rendah demi mendorong upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial,” tegas Firli usai rapat koordinasi dengan para kepala daerah se-Jabar di Bandung, Selasa (16/3/2021).

Menurut Firli lagi, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat, yaitu terhentinya pembangunan akibat uang negara dikorupsi.

Sesuai data KPK per 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Jawa Barat yang tercakup dalam sistem aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah 91,80 persen. Total skor tersebut terdiri atas optimalisasi penerimaan daerah sebesar 67,79 persen, manajemen aset daerah 93,70 persen.

Kemudian perencanaan dan penganggaran APBD 96,40 persen, pengadaan barang dan jasa 91,68 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 100 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 94,96 persen, dan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 96,72 persen.

Dalam pertemuan dengan KPK tersebut, seluruh 27 kepala daerah di Jabar yang hadir juga diminta menandatangani komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan bupati dan wali kota di wilayah Jabar, khususnya yang baru saja menjabat untuk waspada atau berhati-hati dalam mengelola pemerintahan di daerahnya.

“Pertemuan kali ini penting karena banyak kepala daerah baru sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasi-nya. Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru,” imbuh Gubernur.

Sesuai arahan KPK, juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Harga termahal kepala daerah adalah political will. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauhi praktik transaksional,” ucap dia.

Kemudian terkait program sertifikasi aset daerah, berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jabar, hingga akhir tahun 2020 total sertifikasi yang sudah diterbitkan untuk seluruh pemda di Jabar adalah 1.912 bidang tanah.

Jumlah tersebut terdiri atas pemerintah provinsi sebanyak 355 bidang, pemerintah kabupaten dan kota 1.480 bidang, dan pemerintah desa 77 bidang. Sedangkan sertifikasi yang telah terbit untuk BUMN di wilayah Jabar sebanyak 590 bidang serta untuk BUMD sebanyak 49 bidang. (***/CP)

Baharkam Ujung Tombak Polri Dalam Penindakan dan Pelayanan Masyarakat

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

BANDUNG — Di hadapan para perwira tinggi, menengah dan prajurit Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan saat ini dan kedepan hampir 70 persen kegiatan polisi itu adalah tindakan preemtif, preventif, dan sisanya represif.

Saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri 2021 di Lembang, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021), Kapolri menjelaskan preemtif dan preventif dilakukan oleh polisi berseragam yang representasinya sebagian besar ada di jajaran Baharkam, selain Korps Lalu Lintas dan Brigade Mobil.

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini pun memerintahkan jajaran Baharkam untuk membuat program yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi untuk Keadilan). Sementara Prediktif didapatkan dengan turun langsung membantu masyarakat.

Pada saat bertatap muka, polisi bisa mendengarkan keluhan masyarakat. Hal ini lalu dibantu dengan teknologi informasi seperti layanan 110 dan Lancang Kuning sehingga bisa mengambil langkah-langkah secara presisi dan akurat.

Termasuk untuk mencegah kerusuhan, bencana alam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengawasan masyarakat melaksanakan protokol Covid. “Bagaimana rekan-rekan bisa melaksanakan tugas-tugas dengan hati, sebab kalau tidak, maka yang akan dilakukan hanyalah suatu kewajiban saja,” kata Listyo.

“Polri yang selalu ada di masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan selalu ada di hati masyarakat. Oleh karena itu mohon izin Bapak Kabaharkam, agar Polri di jajaran Baharkam betul-betul bisa menjadi Polri yang mampu mengubah potret Polri,” kata Listyo.

Atas hal itu, Kapolri meyakini Baharkam Polri di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto akan membuat polisi berseragam bisa lebih tegas namun humanis.

“Saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab Kabaharkam kepada Bapak Komjen Arief Sulistyanto. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau maka polisi berseragam bisa menjadi polisi yang gagah, berwibawa, tegas namun humanis,” kata Listyo. (Louis/***)

1...267268269...310Halaman 268 dari 310

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca