BOGOR — Sejumlah kalangan mempersoalkan keberadaan mobil dinas (Mobdin) jenis Toyota Harrier tahun 2015 yang digunakan Bupati Bogor periode 2015-2018, Nurhayanti. Mobil tersebut tak pernah diserahkan ke Bidang Aset oleh Nurhayanti sejak masa jabatannya sebagai Bupati selesai pada 31 Desember 2018 lalu.

Pihak Bidang Aset Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengungkapkan fakta sebenarnya, mobdin tersebut sudah pindah tangan alias dibeli oleh Nurhayanti. Hal ini sesuai aturan memang dibolehkan, namun pembelian ini terasa janggal lantaran pembelian baru dilakukan pada Desember 2020.

Hal itu terlihat dari kuitansi pembelian tertanggal 27 Desember 2020 dengan nilai Rp.146 juta. “Mobdin itu sudah dibayar oleh ibu Nurhayanti. Ini kuitansi pembayaran ke Bank Jabar,” kata Kasubid Perencanaan Bidang Aset DPKAD, Rahmad, ketika dikonfirmasi kabarindo24jam, baru-baru ini.

Rahmad yang mewakili Kepala Bidang Aset, Bangun Sapta Siswa, mengatakan pembelian mobdin itu sudah sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dan Perda Kabupaten Bogor, pembelian mobdin dapat dilakukan pejabat negara/daerah pengguna mobdin tanpa melalui lelang.

Namun demikian, Rahmad tidak menjelaskan berapa harga jual wajar mobdin bernopol F 13xx G tersebut di pasaran. Disinggung mengenai biaya pemeliharaan kendaraan selama belum dibeli oleh Nurhayanti, Rahmad mengatakan bahwa selama ini pemeliharaan mobdin itu ditanggung bersama.

“Untuk perawatan kendaraan satu tahun ditanggung ibu Nurhayanti, satu tahun lagi oleh Pemkab Bogor,” kata Rahmad sekaligus meralat pernyataan sebelumnya yang menyebutkan biaya perawatan mobdin selama dua tahun ditanggung Pemkab Bogor. Namun Rahmad tak merinci total biaya yang dikeluarkan selama ini.

Hal ini cukup aneh, sebab Nurhayanti menggunakan mobil dinas tersebut selama hampir 2 tahun dengan cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya pemeliharaan mobil mewah tersebut. Padahal kapasitas Nurhayanti bukan lagi Bupati.

Uniknya lagi, mobdin tersebut tidak langsung dikembalikan atau ditarik Pemkab bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Nurhayanti. Namun faktanya mobdin itu terus terparkir di rumah pribadi Nurhayanti selama dua tahun. Bahkan Pemkab Bogor pun mendiamkan saja, seolah-olah mobdin itu bukan dibeli dari uang rakyat. (Husni)

JEMBER — Memasuki hari ke 12 menjabat, Bupati Jember Hendy Siswanto didampingi Wakil Bupati KH. MB Firjaun Barlaman mengukuhkan sebanyak 631 pelaksana tugas (Plt) jabatan tinggi pratama, administratur, dan pengawas (eselon II, III dan IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Setelah dilantik, akan dilakukan penilaian kinerja terhadap para pelaksana tugas selama kurang dari 3 bulan sebelum didefinitifkan.

Berdasarkan rilis resmi Dinaskominfo Jember, Jumat (12/3/2021), penyerahan SK Plt ini juga berkaitan dengan berakhirnya SOTK 2016 yang digantikan oleh SOTK 2021. Dalam acara yang dilangsungkan pada Jumat siang di Pendopo Wahya Wibawagraha ini, Bupati Hendy berharap visi misi pemerintahan era dia dan Wabup Firjaun dapat segera tercapai.

“Oleh karena itu, saya dan pa Wabup minta para pejabat pelaksana tugas terpilih untuk menjunjung profesionalisme dan loyalitas,” kata Hendy seraya menambahkan khusus untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) dengan kewenangan yang lebih besar dari Plt.

Dikatakannya lagi, sehari setelah ditunjuk menjadi Plt, pejabat yang menjadi kepala dinas atau setingkatnya, langsung diminta untuk bekerja menyusun APBD Jember 2021. “Sabtu ini, saya minta mereka menyusun APBD, lalu sampai Minggu selesai. Senin pagi kita bawa ke DPRD untuk di bahas bersama,” ujar Hendy.

Dengan pola seperti itu, Hendy mengaku optimistis pembahasan APBD bersama dewan bisa dikebut dan selesai pada akhir Maret ini. “Selama proses pembahasan, saya minta para pejabat Pemkab untuk menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Saya ingin, mereka harmonis seperti hubungan suami istri,” tuturnya.

Sebelumnya, hubungan Bupati Faida dengan DPRD Jember memburuk sejak awal menjabat. Faida kerap melarang pejabatnya untuk hadir memenuhi undangan rapat dengan DPRD Jember. Akibatnya, dua tahun terakhir, pembahasan APBD Jember selalu gagal disahkan.

“Dan saya minta, kalau diundang DPRD, para pejabat pemkab datang saja. Tidak perlu menunggu izin dari kami (bupati dan wabup). Cukup pemberitahuan. Pembahasan juga tidak harus di gedung, bisa juga secara informal,” tutur Hendy.

Namun, Hendy menegaskan, hubungan harmonis dengan DPRD bukan berarti untuk menumpulkan fungsi pengawasan dari legislatif. “Bukan berarti kita ingin kongkalingkong. Tetapi ini hubungan kolaborasi kemitraan kerja yang didasari prinsip profesional,” tutupnya.

Pengisian pejabat Plt tidak hanya pada kepala dinas, namun juga camat hingga kepala bagian serta kepala seksi, yang selanjutnya diharapkan menjadi efektif dalam upaya pembahasan dan penyelesaian APBD 2021. (***/Iwan)