JAKARTA — Akhir-akhir ini banyak pihak menilai pengurus masjid-masjid di lingkungan BUMN terpapar pemahaman intoleran dan kerap kali menghadirkan penceramah yang menjelek-jelekan pemerintah maupun pejabat negara. Sehingga Kementerian BUMN mengajak ormas Islam berpengaruh untuk masuk dan memberikan pendampingan kepada pengurus masjid di lingkungan BUMN.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun turut mengomentari hal tersebut. Menurutnya, Masjid-masjid yang dikelola negara, termasuk oleh BUMN itu, memang semestinya menjadi milik bersama. Bukan milik satu golongan, satu kelompok, satu paham, apalagi satu mazhab.

“Karena apa? Karena Negara itu tidak boleh bermazhab, kecuali Mazhabnya Pancasila. Dengan pemahaman seperti ini, tentunya pengelolaan Masjid negara atau BUMN ini tentunya akan lebih terarah dan dapat sesuai harapan bersama,” ujar Haedar di sela-sela peresmian Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (11/3/2021).

Dengan dirawatnya pemahaman itu juga, tambah Haedar, masjid-masjid milik negara (BUMN) beserta masjid milik ormas-ormas lain, akan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

“Tapi kalau mengedepankan ananiyah hizbiyah (egoisme kelompok), semangat golongan, termasuk semangat golongan yang paling baik, itu nanti akan terjadi keretakan di tubuh bangsa kita,” tambah Haedar

Ia pun menyinggung sila pertama Pancasila harus menjadi acuan bagi pengelolaan tempat ibadah yang dimiliki oleh negara, termasuk masjid. Negara harus mampu merawat keragaman dan perbedaan.

“Saya tidak tahu kalau negara punya masjid, tentu ya simbolnya bintang Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang itu tentu akan menjadi milik bersama, karena Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi milik bersama,” katanya.

“Gambar bintang Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi kekuatan pencerah batin, pencerah hati, pencerah pikiran, pencerah sikap dan tindakan bangsa Indonesia yang religius, yang meletakkan agama, Pancasila dan nilai luhur bangsa sebagai mozaik kita dalam berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar. (***/Husni)

JAKARTA — Sebagai wujud kepedulian atas kesehatan jamaah yang beribadah di Masjid pada masa pandemi Covid-19, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Gerakan Nasional Penyediaan 1 Sajadah Pelindung Covid-19 yang diinisiasi ormas Pemuda Pancasila (PP).

Atas hal itu, Puan Maharani secara simbolis menyerahkan sajadah anti Covid tersebut kepada ketua umum DMI Jusuf Kalla (JK) pada acara “Gerakan Nasional Mengisi Masjid Dengan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19” yang digelar di Aula masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, dihadiri oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PP, Bambang Soesatyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta sejumlah pengurus dewan masjid dan tokoh-tokoh utama Pemuda Pancasila.

Kepada DMI, Puan berharap agar Sajadah tersebut segera didistribusikan ke masjid- masjid di tanah air yang masuk dalam wilayah rawan Covid. “Dewan Masjid sebagai organisasi yang memiliki akses ke masjid yang ada di tanah air dapat melakukan distribusi terutama ke daerah rawan Covid, demi dapat terputusnya mata rantai penularan Covid” kata Puan.

Ketua Umum DMI, JK, mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan upaya Ketua DPR RI, Ketua MPR dan ormas PP, dalam memutus mata rantai penularan Covid. JK mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan ormas PP dalam membuat sajadah anti Covid ini suatu hal yang patut diapresiasi.

“Saya berterima kasih kepada Ketua DPR Ibu Puan dan pengurus PP atas gerakan nasional mengisi masjid dengan sajadah anti Covid ini, memang salah satu media penularan Covid adalah sajadah. Dan sejak awal masa pandemi, DMI sendiri telah menghimbau jamaah yang hendak beribadah ke masjid untuk membawa sajadah sendiri,” jelas JK.

Sebagai informasi, sudah 1 tahun lebih terjadi pandemi Covid di Indonesia, lebih dari 1 juta masyarakat telah terjangkit virus tersebut. Salah satu media penyebarannya adalah sajadah yang umumnya dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat. Penyebaran melalui sajadah ini terjadi ketika seseorang yang memakainya dalam kondisi telah terinfeksi virus.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi ormas Pemuda Pancasila melakukan kreatifitas dengan membuat sajadah Pelindung Covid yang terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Lalu bersama MPR dan DPR RI, ormas PP mengadakan gerakan nasional mendistribusikan 1 juta sajadah ke masjid-masjid di tanah air. (**/Husni)

JAKARTA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengungkapkan ada berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara secara nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kerukunan hidup berbangsa.

Di sini, peran Polri sangat krusial, khususnya dalam rangka menjaga suasana kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melakukan penegakan hukum yang presisi untuk mewujudkan Indonesia maju.

“Tantangan saat ini adalah tantangan polarisasi yang masih ada barier (hambatan) saat Pilkada dan Pilpres lalu, dimana banyak yang belum move on untuk bersatu membangun bangsa ini,” kata Kapolri Listyo Sigit.

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum kebangsaan yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Pascasarjana sekolah kajian stratejik dan Global di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (10/3).

Salah satu langkah Polri, tambah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu, adalah dengan mengambil peran dalam menangani persoalan tersebut dengan mengarusutamakan moderasi beragama.

“Moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama,” urainya.

Kapolri juga memaparkan bagaimana merubah mindset Polsek di seluruh Indonesia sebagai basis problem solving. “Dan juga kita memberikan ruang dalam UU ITE untuk diberikan mediasi,” jelasnya.

Jendral Listyo Sigit pun tak lupa mengajak Alumni UI untuk melihat peluang bonus demografi di Indonesia agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi. “Tentunya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat salah satunya dengan merawat khebinekaan,” imbuhnya. (***/Nurali)