JAKARTA – Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus Asabri menggencarkan pengejaran serta penyitaan aset milik beberapa tersangka utama kasus Asabri yang juga dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Para tersangka yang dijerat TPPU tersebut adalah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Jimmy Sutopo.

Kali ini, Tim Kejagung menyita lahan seluas 179 hektar di Kabupaten Bogor milik Benny Tjockrosaputro, “Hari ini, ada aset lagi Benny Tjockro yang disita, yaitu tanah di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Andriansyah di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Febrie menjelaskan, tanah tersebut merupakan aset Benny Tjockro yang ada kaitannya dalam bisnis dengan Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Property sekaligus pemilik Mal Pasific Place Tan Kian. “Benny dan Tan Kian kerjasama membeli tanah, sehinga dapat dianggap milik Benny, jadi sah untuk disita,” ujarnya.

Disinggung apakah Tan Kian tahu kerjasama dengan Benny Tjockro menggunakan dana dari Asabri, Febrie mengaku belum bisa memastikan. “Penyidik masih belum menemukan alat bukti itu masih digali, karena konteks ketemu mereka ini dari sisi bisnis antara pengusaha,” kata Febrie.

“Kalau kami melihatnya sejauh ini masih kerja sama bisnis, alat buktinya belum didapatkan. apakah Tan Kian turut melakukan pencucian uang, masih didalami,” kata Febrie menambahkan.

Diketahui, pada Sabtu (6/3/2021), Tim Jaksa penyidik juga telah menyita aset milik atau terkait Benny Tjokro berupa 18 unit kamar di Apartemen South Hills sebagai tindak lanjut dari proses penggeledahan di Apartemen Soulth Hills beberapa waktu lalu.

Penyitaan unit kamar di Apartemen Soulth Hills tersebut telah mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan ijin kepada Penyidik dari Kejagung untuk melakukan penyitaan terhadap bangunan/unit di Apartemen Soulth.

Selain itu, tim penyidik Kejagung juga menyita 41 bidang tanah di Kota Bandung terkait dengan tersangka korupsi Asabri lainnya atas nama Sonny Widjaja, mantan Direktur Utama Asabri yang juga purnawirawan jendral bintang tiga.

Sebagai informasi, Benny Tjockrosaputro (BTS) Dirut PT Hanson International Tbk, Heru Hidayat (HH) sebagai Komisaris PT Trada Alam Minera dan Jimmy Sutopo selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, dianggap sebagai pihak luar yang berperan penting memutar dana investasi Asabri.

Enam tersangka lainnya adalah Dirut PT Asabri periode 2011 – Maret 2016 (Purn) Mayjen Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri 2016 – Juli 2020 (Purn) Letjen Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi dan Direktur PT Asabri periode 2013 – 2014 dan 2015 – 2019 Hari Setiono.

Kemudian Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 – Januari 2017 Ilham W Siregar dan Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya. (***/CP)

JAKARTA — Para pejabat di daerah, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan dan Dinas, ternyata banyak yang menganggap remeh aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, LHKPN ini sangat penting, yaitu salah satu upaya induk pencegahan tindak pidana korupsi.

LHKPN sendiri, merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan atau ditargetkan untuk menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi setiap saat oleh pihak berwenang.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati menjelaskan, bahwa bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara sebagai salah satu upaya pencegahan perbuatan korupsi.

“Aturan LHKPN tersebut tertuang pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,” dalam siaran persnya yang dilansir pada Minggu (7/3/2021).

Dalam tindaklanjut terkait proses penyerahan LHKPN sejak 2020 hingga kini, Uli mengatakan, KPK telah menyurati 239 penyelenggara negara / daerah terkait berkas LHKPN yang tidak lengkap.

“KPK telah meminta agar penyelenggara negara segera melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020 dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” katanya.

Adapun 239 penyelenggara negara tersebut, terdiri atas 146 penyelenggara negara atau 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 penyelenggara negara atau 34 persen dari instansi pusat. “Sisanya, 11 penyelenggara negara atau 5 persen dari BUMN,” ucap Ipi.

Berdasarkan kelompok jabatan, Ipi menuturkan, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 orang. Di urutan kedua, kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 kepala kantor.

Berikutnya, 31 kepala badan yang berasal dari beberapa daerah. Kemudian, Bupati berjumlah 18 orang. “Jenis harta yang paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Umumnya mereka lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan,” ujar Ipi.

Dalam pemeriksaan khusus, KPK telah menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 orang dari 239 penyelenggara negara. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 penyelenggara negara.

Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini, misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. “KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 penyelenggara negara,” kata Ipi.

Oleh karena itu, KPK juga mengimbau agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. “Hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan,” ujar Ipi.

Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan. “Dan apabila hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK mengangap penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” pungkasnya. (***/Ded)