JAKARTA – Kepemimpinan Haris Pertama selama menjabat ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2018-2021 dinilai gagal dan bahkan dia dianggap melakukan sejumlah pelanggaran atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Oleh karena itu, Haris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Keputusan ini mencuat dalam rapat pleno pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri bersama Sekretaris Jendral DPP KNPI Jackson Kumaat dan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI Ahmad Syarif.

Bahri menyebutkan sejumlah pelanggaran AD/ART yang dilakukan Haris. Yaitu, pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kedua, yang bersangkutan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengelola organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dan hasil kongres secara konsekuen. Serta tidak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oganisasi, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Ketiga, sebagai ketua umum, Haris telah mengkhianati semangat keberhimpunan, kerjasama dan persatuan sesuai dengan semangat berdirinya KNPI. Juga termasuk dalam menjalankan roda organisasi, Haris dinilai ugal-ugalan serta otoriter, tidak prosedural sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART KNPI.

Adapun poin keempat atau terakhir ialah, sebagai Ketum DPP KNPI, Haris tidak mampu lagi menjalankan roda organisasi, dimana sampai dua tahun kepengurusan, tidak pernah menjalankan salah satu amanah Kongres KNPI XV yaitu melaksanakan dan memfasilitasi Rapat Majelis Pemuda Indonesia atau MPI.

“Karena itu, forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI, dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021,” kata Ahmad A Bahri dalam rilis pers yang diterima media massa, Minggu (7/3/2021).

Usai ditetapkan menjadi Plt Ketum KNPI, Mustahuddin mengatakan, setelah keputusan rapat pleno pengurus DPP itu diambil, maka Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai bagian KNPI.

“Atas putusan tersebut, sejak sekarang saudara Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol organisasi KNPI karena sudah diberhentikan/ dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI,” tegas Mustahuddin.

Secara terpisah, Haris Pertama yang dihubungi wartawan, mengatakan dirinya ikhlas dan tidak ingin melawan keputusan tersebut hanya demi mempertahankan jabatan sehingga justru merusak organisasi.

Selama memimpin, Haris mengatakan telah menjalankan roda organisasinya dengan baik, mulai dari merajut komunikasi dengan semua DPD KNPI provinsi, kota/kabupaten serta dengan segenap OKP yang ada hingga membawa KNPI hadir di tengah-tengah bencana untuk membantu rakyat.

Bahkan, dalam waktu dekat dia akan menggelar rapat pleno untuk menyaksikan langsung sidang pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2019-2022. Dalam forum tersebut, Haris akan mempertanggung jawabkan tuduhan kesalahan di depan seluruh pengurus DPP dan DPD KNPI se-Indonesia. (***/Cok)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara bersinergi melakukan upaya penguatan ekosistem pengawasan APBN yang terintegrasi. Hal itu ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

Kerjasama ini dirasa penting untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sejak 2020 hingga saat ini menjadi instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Dimana salah satu turunan APBN adalah Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp699,43 triliun yang dalam hal ini dikelola oleh Kemenkeu. Untuk itu, BPKP berperan penting melakukan pengawasan umum.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari, menjelaskan kerja sama antara Kemenkeu dan BPKP akan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Daerah serta Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN dan BLU.

Nota Kesepahaman Kemenkeu dengan BPKP mencakup ruang lingkup pengawasan APBN secara end-to-end, manajemen pengawasan, pencegahan dan penanganan kasus berindikasi kecurangan, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP dan SPI,

“Kemudian dukungan pelaksanaan anggaran atas beban APBN, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional,” kata Rahayu dalam siaran persnya yang diterima media massa, Jumat (5/3/2021).

Kemenkeu dan BPKP menyadari perlunya memperkuat kerja sama pengawasan APBN mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program, APIP, aparat penegak hukum, dan BPK. Pengawasan APBN dilakukan untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan akan dapat dibangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi, dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat terbesar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa,” ujar Rahayu.

Terakhir, lanjut Rahayu, peran aktif masyarakat juga diperlukan sebagai kontrol sosial. Masyarakat diharapkan turut mengawasi pengelolaan APBN dan memberikan informasi kepada aparat pengawas jika mengetahui adanya penyimpangan. (***/CP)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah terus menggenjot percepatan penyederhanaan birokrasi sesuai target Presiden Jokowi yang ingin menyederhanakan birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan fungsional.

Harapannya, kata Tjahjo, dengan penyederhanaan birokrasi ini berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi. Termasuk juga upaya untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis dan mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya.

“Penyederhanaan birokrasi itu sendiri merupakan salah satu arahan Bapak Presiden yang bertujuan untuk memangkas rangkaian hirarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang. Sehingga selama ini kerap kali menghambat proses pelayanan publik,” papar Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya, Jumat (5/3/2021).

Tjahjo menambahkan, terkait dengan penyederhanaan birokrasi, berdasarkan laporan terbaru, Kemenpan RB telah menetapkan 42 jabatan fungsional baru. Dan masih ada sekitar 124 usulan jabatan fungsional baru yang sedang dalam proses pembentukan. “Sehingga secara total jabatan fungsional yang telah kita miliki sebanyak 242 jabatan saat ini,” ujarnya.

Namun demikian, Tjahjo pun mengingatkan jabatan fungsional baru yang dibentuk bukanlah jabatan fungsional rasa struktural. “Disamping itu, Bapak Presiden pada hakekatnya menginginkan seluruh ASN, khususnya para penyelenggara negara, daerah dan yang terkait pelayanan publik, dapat merubah pola pikirnya,” katanya.

Sebab, menurut Tjahjo, pada umumnya para birokrat lebih berorientasi pada jabatan struktural. Seolah-olah bahwa para pemangku jabatan struktural memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sedemikian kuat. Sehingga pegawai ASN seringkali cenderung lebih meminta dilayani ketimbang melaksanakan tugas utamanya. Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui penyederhanaan birokrasi, pola pikir seperti ini akan kita ubah menjadi pola pikir yang lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi spesifik tugas pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Karena itu, kata dia, proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui proses penyederhanaan struktur organisasi, dan tidak dengan serta merta memindahkan kewenangan dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan pertimbangan yang matang. Ini sangat penting untuk menjaga agar di satu pihak ASN yang dialihkan tidak dirugikan.

“Akan tetapi di lain pihak ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berlaku dalam jabatan fungsional. Kita tidak ingin proses pengalihan ini menjadi “jabatan fungsional rasa struktural” yang berarti tidak menghilangkan hirarki,” tegas Tjahjo.

Sejauh ini, kata Tjahjo,sampai dengan bulan Februari 2021, ditingkat pusat atau di level kementerian atau lembaga, pemerintah berhasil menyelesaikan 90 persen proses penyederhanaan birokrasi. Konkritnya, sekitar 39.000 jabatan setingkat eselon III dan eselon IV atau jabatan administrasi yang berhasil dipangkas, dialihkan ke jabatan fungsional.

“Dan dalam kaitan dengan penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah, Kemenpan RB bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tampaknya masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Namun segera siapkan strategi untuk percepatan di daerah,” pungkasnya. (***/Husni)