Sabtu, 19 Juli 2025
Beranda blog Halaman 273

Sepakbola Harus Terus Bergulir untuk Pembinaan Jangka Panjang dan Ekonomi

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Direktur Teknik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Indra Sjafri, menegaskan bahwa kompetisi sepakbola harus segera bergulir demi meningkatkan kemampuan teknik bermain para pesepakbola nasional dan juga untuk pembinaan jangka panjang

Terlebih, kata Indra, banyak kehidupan yang bergantung pada bergulirnya ajang sepakbola atau berpengaruh pada perekonomian nasional. “Sepakbola Indonesia harus tetap berjalan, jangan sampai terhenti,” kata Indra Sjafri dalam keterangan persnya di laman resmi PSSI, Kamis (4/3/2021).

“Turnamen Piala Menpora 2021 dan kompetisi Liga 1 dan 2 juga akan berjalan. Karena dengan adanya kompetisi, pembinaan akan terjadi, dan muaranya ke timnas Indonesia juga. Selain itu, banyak orang yang menggantungkan rezeki di sektor sepakbola,” tambahnya.

Menurut Indra lagi, jika Piala Menpora, Liga 1 dan 2 tidak bergulir, maka para pemain, pelatih, wasit, dan ofisial tim akan kehilangan pendapatan. Bahkan pemain dan pelatih juga akan kehilangan sentuhan teknis mereka.

Hal tersebut, menurut mantan pelatih tim nasional dan sejumlah klub besar di tanah air ini, bahkan lebih buruk pengaruhnya ketimbang mendapatkan sanksi FIFA seperti yang dialami pada tahun 2015 silam. 

Padahal saat itu PSSI bisa membuat turnamen seperti Piala Bhayangkara, Piala Presiden, dan Piala Sudirman. “Tetapi, itu tidak cukup. Itu sebabnya kompetisi harus berjalan,” pungkasnya. (***/Cok)

Nahdlatul Wathan Harus Manfaatkan Teknologi untuk Dakwah dan Pendidikan Umat

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Berkaitan dengan peran ormas Nahdlatul Wathan (NW) di tanah air, Wakil Presiden (Wapres) KH.Ma’ruf Amin mengemukakan bahwaajaran Islam sebagai agama yang wasathy harus mampu menjangkau secara luas dan dapat berkontribusi positif dalam memberikan kesejukan serta kedamaian kepada masyarakat luas. 

Karena itu, sebagai pusat wasathiyah, metode dakwah dan pendidikan NW haruslah diperkuat dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital saat ini yang begitu cepat dan canggih. Tujuannya, memanfaatkan teknologi informasi untuk pendidikan umat.

“Dakwah dan pendidikan harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bukanlah suatu pilihan tapi sudah menjadi keharusan, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Wapres Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Jadi Nahdlatul Wathan ke-68, awal pekan pertama Maret 2021.

Selain metodenya, Wapres menekankan, di bidang pendidikan NW juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM)nya. “Dalam kaitan inilah NW memiliki tugas penting dalam menyiapkan SDM yang tidak saja unggul, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan takwa yang kokoh,” ujar Wapres.

Di sisi lain, menurut Wapres lagi, NW sebagai organisasi yang lahir dari pendidikan pesantren, perlu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan misi pesantren, terutama di bidang ekonomi, baik sektor keuangan maupun sektor riil.

“Sebagai misal di sektor keuangan dapat dikembangkan bank wakaf mikro, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan koperasi Syariah. Sedangkan di sektor riil dapat dikembangkan program One Pesantren One Product (OPOP) yang sudah berjalan di banyak daerah,” imbuhnya.

Wapres pun berharap agar NW tetap berkomitmen membangun bangsa dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait. “Semoga NW semakin kuat dan jaya dalam khittah-nya, dan terus bersinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun negeri,” harap Wapres.

Seperti diketahui, NW merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada 1 Maret 1953. Saat ini NW mengelola sejumlah lembaga Pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. (***/Sup)

Bertemu Tiga Pemimpin Partai, Politisi Golkar Tampik ada Pembicaraan Pilpres

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Setelah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dalam dua pekan terakhir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan juga bertemu secara khusus dengan pemimpin Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (2/3/2021). 

Menariknya, hampir semua yang terkait pertemuan berbau politis tersebut tidak mengakui adanya pembicaraan politik atau terkait agenda Pilpres. “Pertemuan itu bagian upaya kita semua membangun kebersamaan dalam menghadapi krisis dampak pandemi,” ujar Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Doli menuturkan, selain bertemu dengan Prabowo, ketua umumnya juga bertemu dengan Surya Paloh dan Suharso Monoarfa. Tujuannya, Golkar merasa perlu mebangun komunikasi dengan atar partai politik untuk memperkuat soliditas.

“Golkar merasa perlu untuk tetap terus membangun komunikasi dan soliditas antar elite politik. Dan silaturrahim saling mengunjungi antar sesama ketua umum partai politik sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya oleh Pak Airlangga,” tambahnya.

Apakah pertemuan tersebut membahas mengenai Pilpres? Doli mengatakan untuk hajatan besar di 2024 mendatang tersebut Partai Golkar tetap mencalokan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai Capres. “Soal Pilpres, hingga saat ini, yang ada hanyalah mencalonkan Pak Airlangga sebagai Calon Presiden,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait foto Prabowo bersama Airlangga, pihak Gerindra pun memberikan penjelasan. “Bahwa beredar foto Bapak Prabowo dengan Pak Airlangga. Perlu kami luruskan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan di holding room pada saat sidang kabinet hari ini,” kata Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan.

Dasco memastikan tidak ada pertemuan khusus antara Prabowo dan Airlangga. “Jadi, kalau kemudian ada pertemuan-pertemuan yang diberitakan ada pertemuan-pertemuan khusus, dan lain-lain, itu adalah pertemuan yang terjadi saat sidang kabinet dan berfoto bareng,” ujarnya.

Terpisah, Suharso Monoarfa sempat mengungkapkan pertemuan dengan Airlangga melalui Instagram resminya, @suharsomonoarfa, pada Selasa (2/3). Dalam unggahannya, Suharso mengaku berbincang dengan Airlangga terkait prospek ekonomi Indonesia.

“Di sela-sela makan siang, kami berbincang santai mengenai prospek ekonomi Indonesia ke depan. Saya dan Bapak Airlangga optimis perekonomian Indonesia dapat pulih kembali setelah adanya vaksinasi,” kata Suharso yang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara itu, Sekjen NasDem Johnny G Plate menjelaskan, pertemuan Surya Paloh dan Airlangga. Keduanya disebut membahas perpolitikan nasional. “Pertemuan hari Minggu, 14 Februari yang lalu, di kediaman Vila Pak Surya Paloh di Pulau Kaliage-Kepulauan Seribu, juga mendiskusikan situasi terkini politik nasional,” kata Johnny. (***/CP)

Pengurus Aspperwi Bogor Raya Jalin Kerjasama dengan Media dan Organisasi Pers

Penulis
admin
-
0

BOGOR — Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia (DPP Aspperwi) Bogor Raya ingin menjalin silaturrahmi sekaligus kerjasama dengan berbagai kalangan, khususnya para wartawan, pimpinan media massa dan organisasi profesi pers. Untuk itu, pengurus DPW Aspperwi Bogor Raya bersilaturahmi dengan pimpinan media siber kabarindo24jam.com di kawasan Sukasari, Bogor Timur-Kota Bogor, Rabu siang (3/3/2021).

Dalam kunjungan silaturrahmi tersebut, jajaran pengurus DPW Aspperwi Bogor Raya dipimpin oleh Penasihat DPW Ugi Asrianto yang didampingi Sekretaris DPW Rini dan Ketua Litbang Riki. Mereka diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) kabarindo24jam.com Coky Pasaribu, Pemimpin Perusahaan Louis Martin dan jajaran redaksi.

“Kami tentu merasa terhormat diterima dengan hangat dan penuh keramahan. Kedatangan kami ini untuk berkenalan dan silaturrahmi kemudian membahas rencana kerjasama dengan media massa terkait berbagai program yang akan kita gelar pada tahun ini,” ujar Ugi.

Dia menjelaskan, Aspperwi merupakan wadah bagi para penyelenggara perjalanan wisata untuk saling membantu, bertukar informasi maupun bekerjasama mempopulerkan potensi wisata alam, budaya, sejarah serta potensi wisata yang berada di seluruh Nusantara pada masyarakat Indonesia khususnya dan pada Masyarakat Internasional umumnya.

“Aspperwi juga mendukung, membantu dan mensukseskan juga menyelaraskan program pemerintah bidang pariwisata. Terutama di masa pandemi Covid saat ini, kami mendorong para pelaku usaha wisata untuk berinovasi dan berkreatifitas serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” jelas Ugi.

Ditambahkan olehnya, saat ini Aspperwi sudah terbentuk di 68 wilayah dan 28 Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 4,620 pelaku usaha wisata. “Anggota kami terdiri dari pengusaha travel wisata, konsultan, rumah makan, penginapan dan lainnya yang bergerak di bidang pariwisata,” imbuhnya.

Sementara Pemred kabarindo24jam.com Coky Pasaribu mengatakan kunjungan Aspperwi selain untuk saling mengenal dan silaturahmi, juga menjadi momentum untuk membangun kemitraan, dimana pihak Aspperwi berkepentingan untuk publikasi program dan kegiatan, sebaliknya kabarindo24jam.com membutuhkan informasi terkait kepariwisataan. (Husni/Nurali)

KPK Umumkan Dugaan Suap Pajak, Menteri Keuangan Langsung Copot Anak Buah

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Pasca pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tentang adanya penyelidikan dugaan suap di Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pegawai Ditjen Pajak yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait pajak telah dibebastugaskan alias diberhentikan sementara.

“Terhadap pegawai Ditjen Pajak yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap, telah dibebas-tugaskan dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK,” kata Sri Mulyani dalam keterangan persnya yang disiarkan akun YouTube Kemenkeu RI, Rabu (3/3/2021).

Ditambahkannya, pegawai yang dimaksud sebenarnya telah mengundurkan diri dan telah diproses dari sisi administrasi aparatur sipil negara. “Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif kepada kinerja dari organisasi Ditjen Pajak,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, dugaan suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak ini merupakan bentuk pengkhianatan dan telah melukai semua pegawai Kemenkeu di seluruh Indonesia yang berpegang pada prinsip integritas dan profesionalitas.

Namun begitu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kemenkeu akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK atas dugaan suap yang diduga melibatkan pegawai Ditjen Pajak.

“Kemenkeu tidak mentoleransi terhadap tindakan-tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yg dilakukan oleh seluruh atau oleh siapapun di lingkungan pegawai Kemenkeu,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK saat ini sedang mendalami dugaan suap bernilai puluhan miliar Rupiah di lingkungan Ditjen Pajak. Penyidik KPK sudah beberapa pekan ini menelusuri bukti serta menghimpun keterangan terkait dugaan suap yang ditengarai melibatkan pejabat dan staf Ditjen Pajak.

“Kami sedang penyidikan dan terus mendalami, tapi tersangkanya nanti masih dalam proses, sebab penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai acara Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Dijelaskannya, modus kasus korupsi ini sangat klasik. Di mana, wajib pajak (WP) setor duit ke pejabat pajak agar nilai pembayaran pajaknya bisa diatur serendah mungkin. “Dalam kasus ini, keuangan negara yang dirugikan. Praktik haram seperti ini marak terjadi yang berdampak kepada melesetnya setoran pajak dari target,” ujarnya.

Namun, Alexander tak menyebut siapa wajib pajak yang diduga melakukan penyuapan tersebut. Termasuk pejabat pajak yang terseret. “Seperti penanganan kasus sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah dan ada imbal baliknya, ada kepentingan WP dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya,” kata dia.

Alexander menuturkan, nilai suap dalam kasus ini diperkirakan lumayan besar, yakni mencapai miliaran Rupiah. “Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar,” katanya seraya menyebutkan sudah ada beberapa tempat yang digeledah tim penyidik. 

Penggeledahan dan penanganan kasus ini, kata dia, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Dia mengatakan KPK akan menangani kasus suapnya. Sementara, Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut. (***/CP)

Validasi Organisasi TNI AU, Komandan Kodiklatau Kini Berpangkat Marsekal Madya

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Tak hanya matra Darat dan Laut saja yang melakukan validasi organisasi Komando Utama (Kotama), TNI Angkatan Udara (AU) juga memvalidasi Kotama di jajarannya. Salah satunya adalah Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Pelatihan TNI AU (Kodiklatau), dari sebelumnya dipimpin perwira tinggi atau Pati berbintang tiga, kini dijabat oleh Pati bintang tiga.

Berdasarkan peraturan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Nomor 53 tahun 2020 tentang perubahan organisasi dan tugas Kodiklatau dari Pati Bintang Dua ke Pati Bintang Tiga, maka kedepan Komandan Kodiklatau yang sebelumnya berpangkat Marsekal Muda (Marsda) kini menjadi Marsekal Madya (Marsdya).

Peresmian validasi organisasi Kodiklatau ini digelar bersamaan dengan acara serah terima jabatan jabatan strategis TNI AU dan kenaikan status Pangkalan Udara (Lanud) Tipe A serta Serah Terima Tanggung Jawab Komando Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Auditorium Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/3/21).

Empat jabatan yang diserahterimakan yaitu Asisten Operasi (Asops) KSAU, Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) I, Pangkoopsau III, dan Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Udara (Kadispamsanau).

Adapun pejabat yang menerima jabatan yaitu Asops Kasau Marsda TNI M. Khairil Lubis, serah terima jabatan Pangkoopsau I dari Marsda TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, kepada Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S, Pangkoopsau III dari Marsda TNI Ir. Novyan Samyoga kepada Marsma TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, dan Kadispamsanau dari Marsma TNI Donald Kasenda kepada Kolonel Pnb Bambang Juniar Djatmiko.

Seusai memimpin Sertijab Marsekal Fadjar juga meresmikan Validasi Organisasi Kodiklatau, Lanud Adi Soemarmo (SMO), Lanud Sam Ratulangi (SRI), dan Lanud El Tari (ELI) dari Lanud Tipe B menjadi Lanud Tipe A, serta serah terima tanggung jawab wilayah Lanud Jenderal Besar Sudirman, Lanud Iskandar, dan Lanud El Tari.

Peresmian tersebut serta Peraturan KSAU Nomor 56 dan 57 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan organisasi Lanud Adi Soemarmo (SMO), Lanud Sam Ratulangi (SRI), dan Lanud El Tari (ELI) dari Lanud Tipe B menjadi Lanud Tipe A.

Selanjutnya Instruksi KSAU Nomor Ins/1/II/2021 dan Ins/2/II/2021 tentang pelaksanaan penataan kedudukan Lanud El Tari dari Kotama Lama Koopsau III menjadi Koopsau II, Lanud Jenderal Besar Sudirman Koopsau I menjadi Koopsau II dan Lanud Iskandar Koopsau II menjadi Koopsau I.

Rangkaian upacara diawali dengan pengambilan sumpah jabatan pejabat yang baru, penyematan tanda jabatan, dan penandatanganan pakta integritas, serta pernyataan peresmian Validasi Organisasi Kodiklatau dan Lanud Tipe A oleh Kasau.

Hadir pada acara tersebut, Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.D.S., Irjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, Pangkohanudnas, Pangkoopsau I, II, dan III, Dankodiklatau, Kapuslaiklambangjaau, Danpuspomau, para Kadis di jajaran Mabesau, Danlanud El Tari, Danlanud Adi Soemarmo, dan Danlanud Sam Ratulangi. (***/Husni)

Komandan Marinir dan Komando Armada TNI-AL Segera Dijabat Bintang Tiga

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Mabes TNI Angkatan Laut akan melakukan validasi organisasi Komando Utama (Kotama), yaitu Korps Marinir dan Komando Armada Wilayah RI. Dengan validasi tersebut, Komandan Korps Marinir dan Panglima Komando Armada Wilayah dijabat perwira tinggi (Pati) bintang tiga.

Untuk Korps Marinir pati bintang tiga setara Letnan Jendral Marinir, dan Komando Armada Wilayah dijabat pati berpangkat Laksamana Madya. Selain kedua Kotama tersebut, TNI AL juga telah memvalidasi organisasi Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).

“Tentunya Ini menjadi tanggung jawab yang besar terutama dari Kotama bintang dua menjadi Kotama bintang tiga, sehingga dari sisi sarana dan prasarana maupun tugas tanggungjawab yang akan diemban harus menjadi lebih besar dari sebelumnya”, tutur Laksamana Yudo dalam siaran pers Dispen TNI AL, Selasa (2/3/2021).

Untuk jabatan Komandan Kodiklatal dan Kepala Pushidrosal telah diresmikan oleh KSAL di Gedung Auditorium Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Senin (1/3/2021). Upacara peresmian jabatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan SK KSAL Nomor 613 dan 615/III/2021 tentang peresmian Kodiklatal dan Pushidrosal.

Adapun Pati TNI AL yang mendapat promosi ke jabatan tersebut adalah Laksamana Muda (Laksda) TNI Nurhidayat dari Dankodiklatal menjadi Dankodiklatal (validasi organisasi) dan Laksda TNI Agung Prasetiawan dari Kapushidrosal menjadi Danpushidrosal (validasi organisasi).

Dalam waktu yang bersamaan juga berlangsung serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) dari Laksma TNI Ahmad Samsulhadi kepada Kolonel Laut (K) Agus Guntoro yang sebelumnya menjabat Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut (Karumkital) dr. Mintohardjo.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil KSAL Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, Irjenal, Koorsahli KSAL, para Asisten KSAL, Pimpinan Kotama TNI AL wilayah Jakarta dan para Kadis Mabes TNI, ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, dan penyerahan tongkat komando serta penandatanganan pakta integritas. (***/CP)

Dipimpin Keponakan Mantan Kapolri, KBPP Polri Harus Modern, Kuat dan Berwibawa

Penulis
admin
-
0

JAKARTA  — Anggota DPR RI Evita Nursanty, yang juga keponakan mantan Kapolri pada periode 1978-1982, almarhum Jenderal Polisi (Purn) Awaloeddin Djamin, mendapatkan amanah menjadi Ketua Umum DPP Keluarga Besar Putra Putri (KBPP Polri) periode 2021-2026 dalam Musyawarah Nasional (Munas) V KBPP Polri di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Luar biasa, Evita dipilih aklamasi atau sebanyak 34 Pengurus Provinsi sepakat untuk memilihnya. Evita yang sudah tiga periode duduk di DPR RI mengaku merasa terhormat atas keyakinan dan kepercayaan para pengurus daerah yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih atas amanah yang besar ini. Insyaallah, kita akan membawa organisasi keluarga besar Polri yang kita cintai ini menjadi organisasi modern yang besar, kuat, solid dan berwibawa,” kata Evita dalam orasi pengukuhannya di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Di awal kepemimpinannya, politikus PDI Perjuangan ini akan menguatkan soliditas para pengurus dari pusat hingga daerah dalam menghadapi pandemi covid-19. Terutama, dalam upaya keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi.

Evita juga berkomitmen, KBPP Polri akan menyongsong transformasi yang lebih baik. Menjadi organisasi yang mandiri, yang bermanfaat bagi anggota KBPP Polri. “Serta mendukung visi misi dan program Polri, masyarakat, bangsa dan negara.”

Evita kemudian berjanji akan membenahi keanggotaan, mengakomodasi berbagai kekuatan keluarga Polri. “Kita juga akan melakukan penguatan SDM keluarga besar Polri, mengembangkan kewirausahaan, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan internal maupun eksternal,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap KBPP Polri menjadi role model bagi organisasi massa yang ada di Indonesia. “KBPP Polri diharapkan mendukung pemerintah menghadapi pandemi covid dan upaya percepatan pemulihan ekonomi,” kata Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengutip amanat Kapolri.

Sebagai informasi, Evita Nursanty yang menikah dengan Iqbal Abdullah, pengusaha asal Padang Pariaman, adalah putri dari Kolonel (Purn) Muhammad Ridwan Hippy yang terakhir menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Lampung pada 1980-1984. (***/CP)

Presiden Jokowi Cabut Investasi Miras, Ulama Senang dan Puji Negarawan

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Setelah mendengar masukan, saran dan kritik dari para tokoh bangsa, para ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, Presiden Joko Widodp (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut Peraturan Presiden (Peroses) nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat item melegalkan minuman keras.

“Setelah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam video keterangan persnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

Presiden Jokowi sepertinya sangat memahami situasi dan kondisi yang sedang dan akan terjadi jika legalisasi miras tersebut dipertahankan. Apalagi reaksi masyarakat luas, bahkan warga di daerah yang tercakup dalam legalisasi miras, cukup keras dan tegas-tegas menolaknya. Bahkan, tak sedikit ormas yang sudah menyatakan akan berunjuk rasa menentang kebijakan investasi miras itu.

Menanggapi hal itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dia menilai keputusan tersebut membuktikan bahwa Jokowi itu tidak tebal telinga.

“Beliau (Jokowi) telah memutuskan lampiran Perpres terkait industri miras yang mengandung alkohol telah dinyatakan dicabut. Ini bukti bahwa Presiden memang serius dan bersungguh- sungguh dengan pernyataannya baru-baru ini, di mana beliau menyilahkan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah, dan beliau siap untuk menerimanya,” kata Anwar.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menganggap sikap Jokowi itu menggembirakan dan patut dipuji. Sebab, tindakan yang Jokowi lakukan tersebut mencerminkan sikap arif dan bijaksana.

“Di mana pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya, serta tidak mau mendengar suara rakyat. Hari ini telah beliau bantah dan terbantahkan,” kata Anwar.

Secara pribadi, Anwar memandang Jokowi sebagai politikus. Namun, dengan keputusan mencabut Perpres miras, anggapan sebagai politikus pudar, menjadi sosok negarawan. (***/Cok)

Prajurit TNI Harus Menjadi Teladan Bagi Masyarakat Umum di Masa Pandemi

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) Letnan Jendral (Letjen) Ganip Warsito mengatakan hingga saat ini berdasarkan hasil survei, TNI masih tetap menjadi institusi yang paling dipercaya publik. Oleh karenanya, partisipasi aktif personel TNI dinilai sangat penting untuk berperan dan terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, personel TNI diharapkan dapat menjadi role model atau teladan bagi masyarakat umum dalam mematuhi dan menaati protokol kesehatan (Prokes) di masa Pandemi,” kata Letjen Ganip dalam keterangan pers yang dirilis Puspen TNI, Selasa (2/3/2021).

Ganip menambahkan, bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berupaya menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. “Fokus pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Khususnya dalam berdisiplin menegakkan Prokes,” imbuhnya.

Letjend Ganip mengatakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Personel (Rakorpers) TNI yang diikuti 50 peserta dan sejumlah jenderal. Para jenderal yang hadir dalam rapat antara lain, Irjen TNI Letjen (Mar) Bambang Suswantono, Kabais TNI Letjen Joni Supriyanto, Danjen Akademi TNI Marsdya Tamsil Gustari Malik, para Asisten Panglima TNI dan Angkatan serta Kabalakpus TNI.

Dalam kesempatan itu, Letjend Ganip juga menyinggung pembinaan personel dan tenaga manusia TNI. Dia menyebutkan hal itu adalah bagian integral dari sistem pembinaan TNI. Pembinaan yang ideal perlu mencerminkan tata fungsional dari pembinaan personel perorangan yang terdiri atas Prajurit dan PNS TNI serta dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengendalian terhadap aspek-aspek subjek, objek, dan metode.

“Penyelenggaraan pembinaan personel dan tenaga manusia hendaknya mampu menjalankan fungsi di masing-masing pembinaan, dimana pembinaan personel mampu menjalankan lima fungsi mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan hingga pemisahan,” katanya.

Sedangkan pembinaan tenaga manusia, kata Letjen Ganip, diharapkan mampu menjalankan fungsi mulai dari pengkajian, pendayagunaan tenaga manusia hingga pengendalian penyediaan tenaga manusia. Penugasan di bidang personel memiliki tantangan dan tuntutan tugas yang dinamis dan kompleks. 

Terlebih lagi di era 4.0 yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pejabat personel dituntut harus cepat beradaptasi, lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi masalah di bidang personel.

“Ambil dan tempuh cara-cara baru yang lebih efektif dan efisen, karena pada dasarnya TNI menganut manajemen modern yang diselaraskan pada sistem dan metode pembinaan,” pungkasnya. (***/CP)

1...272273274...308Halaman 273 dari 308

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca