JAKARTA – Seperti ingin menyendiri pihak-pihak yang mengangkat Habib Rizieq Shihab menjadi Imam Besar Umat Islam Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH.Ma’ruf Amin menegaskan bahwa sampai saat ini di Indonesia belum ada satu orang pun yang mampu tampil sebagai imam besar umat Islam.

Ia pun memastikan, sejauh ini yang ada adalah imam atau pimpinan dari organisasi masyarakat (ormas) seperti FPI, NU, maupun Muhammadiyah.

“Belum ada orang yang mampu tampil sebagai Imamah saksiyah (imam kepribadian) menjadi imam umat Islam. Yang ada itu baru imamah mahdliyyah, imamnya NU; imamah Muhammadiyah, imamah FPI-yah, imamah Persisiyah, dan lain-lain,” ungkapnya dalam sambutan penutupan Munas X MUI, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Untuk itu, perlu ada lembaga besar yang dapat menaungi umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Ia pun menilai lembaga besar tersebut adalah MUI.

Ma’ruf melanjutkan, MUI diharapkan memberikan contoh dan teladan dalam karakter organisasi terutama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan sebagai tenda besar.

“Kita sebut sebagai tenda besar karena melindungi dan menggerakkan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan umat kebutuhan bangsa yang berbhineka tunggal ika,” ungkap Ma’ruf yang kini menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan MUI. (CPS)

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, menggantikan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Menurut Kompolnas, konsep kepolisian yang demokratis sangatlah strategis dalam pemilihan calon Kapolri baru ini.

“Untuk mencapainya, ada kriteria yang strategis yang coba kita angkat dan gali yaitu melalui pendapat dan opini masyarakat, pendapat para purnawirawan dan mantan-mantan Kapolri,” kata Komisioner Kompolnas Yusuf  Warsyim dalam diskusi yang dihelat Setjen DPR RI di Gedung DPR, Kamis (26/11/2020). Lebih lanjut lagi, Yusuf merinci apa saja yang harus diperhatikan dalam seleksi pemilihan Kapolri.

Yang pertama yaitu terkait pelayanan yang ia lakukan sebagai anggota kepolisian kepada publik, yang kedua, kata Yusuf, para calon Kapolri harus melakukan tugas sesuai dengan kehendak hukum. “Jika ada yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan hukum. Nah yang ketiga harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan karirnya,” katanya.

Poin keempat yang harus dipenuhi yaitu mengenai Hak Asasi Manusia serta perlindungan ekonomi sosial dan budaya. Untuk memenuhi kriteria ini, Polri harus bersinergi dengan masyarakat, tidak boleh ada jarak, apalagi ada konflik. Harus bersinergi. “Untuk mencapai sasaran yang strategis berbasis pelayanan, Polri harus berada lebih dekat lagi dengan masyarakat bahkan tidak boleh berjarak. Nah itu semua yang menjadi kriteria strategis untuk calon Kapolri kita kedepannya,” ujarnya.

Yusuf menegaskan bahwa calon-calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas sudah terjamin. Sebab, kata dia, pihaknya telah mengumpulkan informasi yang lengkap dari lingkungan kepolisian maupun masyarakat tentang kehidupan para calon Kapolri.

Meskipun begitu, dia mengatakan bahwa Kompolnas tetap mengikuti aturan atau hukum yang berlaku. Konstruksi hukum pemilihan Kapolri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang selain Tap MPR RI nomor 7/2020.

Pertimbangan pemilihan Kapolri juga menjadi hak DPR. Setelah Kompolnas merekomendasikan nama kepada presiden, presiden akan mengusulkan nama yang dipilih presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR. Yusuf pun mengatakan bahwa Kompolnas akan mempelajari seperti apa keinginan presiden. Dia berharap, keinginan presiden dan Kompolnas tidak bertentangan.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa calon Kapolri memang harus memenuhi syarat yang tertera dalam peraturan perundangan, seperti kepangkatan, senioritas, dan prestasi. Namun menurutnya, calon Kapolri akan lebih baik jika memiliki kedekatan dengan presiden agar bisa memiliki satu frekuensi mengenai kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh Presiden.

“Di antara mereka, yang memiliki kedekatan dengan presiden, yang punya hubungan yang harmonis,” kata Jazilul di Gedung DPR. Selain itu, lanjut dia, Indonesia membutuhkan Kapolri yang cepat dan tepat dalam bertindak, serta berpikiran matang dan bijaksana dalam menentukan keputusan saat menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban.

Politikus PKB yang juga Wakil Ketua MPR ini menuturkan, ada 15 nama yang masuk dalam bursa Kapolri. Hal ini bisa dilihat dari kepangkatan dan jenjang kariernya. Mengacu pada undang-undang, kata dia, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif. Lantas siapa paling berpeluang?

Di bintang tiga antara lain ada Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto.

Ada juga nama Komjen Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian nama Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Irjen Kemenkumham dan Komjen Pol Antam Novambar yang sekarang menjabat Sekjen KKP. Namun peluang Antam dinilai kecil karena baru saja dia dimutasi dalam rangka pensiun.

Di deretan bintang dua muncul nama Kakorbrimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Nama lainnya adalah Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri dan mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang kini menjabat Korsahli Kapolri. (ATA)

JAKARTA – Luar biasa, TNI memberikan satu posisi penting kepada putra asli Papua yang menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab. Dia mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad). Hal itu tertuang dalam mutasi jabatan di lingkungan TNI sesuai dengan Skep Panglima TNI Nomor 911/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Dengan jabatan barunya ini, Herman Asaribab yang merupakan Perwira Abituren Akabri Angkatan 1988 pertama mendapatkan kenaikan pangkat bintang tiga atau Letnan Jendral TNI AD. Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih selanjutnya akan diserahterimakan kepada Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono yang saat ini menjabat sebagai Dansecapaad di Bandung, Jawa Barat.

Bintang terang juga menerangi menantu Menko Luhut Binsar Pandjaitan, yaitu Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang mendapat amanah baru menjadi Pangdam IX/Udayana. Mayjen Maruli sebelumnya adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Dia juga pernah menjabat sebagai Danrem Surakarta, Wadan Paspampres dan Kepala Staf Kodam Diponegoro Jawa Tengah.

Mayjen TNI Maruli Simanjuntak lahir di Bandung, 27 Februari 1970. Dia mulai aktif berdinas di TNI Angkatan Darat sejak tahun 1992. Ia diketahui berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus) serta Detasemen Tempur Cakra.

Terdapat beberapa jabatan yang pernah diamanahkan padanya, antara lain Wadan Grup 1 Kopassus (Tahun 2010-2013), Dan Grup 2 Kopassus (Tahun 2013-2014), Asops Danjen Kopassus (Tahun 2014) dan Dan Grup A Paspampres (Tahun 2014-2016).