Kabarindo24jam.com | Cibinong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melaporkan, sejak awal Januari hingga 5 Desember 2025, realisasi belanja daerah telah mencapai 71,71 persen atau sebesar Rp8,56 triliun dari skema belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sebelum perubahan, sebesar Rp11,97 triliun.
Meskipun capaian tersebut menunjukkan progres signifikan, namun tetap saja masih memerlukan perhatian khusus dari jajaran Pemkab Bogor agar realisasi belanja daerah setidaknya dapat mencapai angka rasional sebesar 80 – 90 persen dari total anggaran belanja daerah.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menyoroti perlunya percepatan. Beberapa perangkat daerah masih menunjukkan tingkat serapan yang rendah, terutama menjelang penutupan tahun anggaran. Hal ini menjadi fokus utama BPKAD untuk memastikan penggunaan anggaran secara tepat, terukur dan maksimal.
Ia pun menegaskan percepatan ini krusial untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Karenanya, BPKAD akan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap perangkat daerah guna menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran secara menyeluruh. “Belanja kita di angka 71 persen dan beberapa perangkat daerah perlu meningkatkan kecepatan penggunaan anggaran akhir tahun,” kata Wildan dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (12/12/2025).
Salah satu tantangan terbesar, lanjut Wildan, justru dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang domainnya mengurus Pembangunan infrastruktur. Dinas ini tercatat memiliki serapan terendah, yakni hanya 37,43 persen dari total Rp893 miliar. Kondisi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap total belanja modal dan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Proyek-proyek infrastruktur vital kemungkinan besar mengalami keterlambatan. Kondisi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor. “Lambatnya progres fisik dan pengadaan menjadi penyebab dominannya. Karena itu, perencanaan dan pelaksanaan proyek di Dinas PUPR perlu dievaluasi secara menyeluruh dan juga perbaikan manajemen proyek,” tuturnya.
Berbeda dengan PUPR, beberapa komponen belanja lainnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam realisasi belanja Kabupaten Bogor. Belanja operasional, misalnya, telah mencapai 74,4 persen atau Rp6,33 triliun dari alokasi Rp8,50 triliun. Angka ini menunjukkan efisiensi dalam operasional sehari-hari pemerintah daerah dan penggunaan anggaran yang efektif.
Belanja transfer ke desa bahkan menjadi yang tertinggi serapannya, mencapai 94,7 persen atau Rp1,63 triliun. Kinerja ini dianggap sebagai penopang stabilitas fiskal desa, memastikan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa berjalan optimal. Belanja tidak terduga juga mencapai 92 persen, menunjukkan kesiapan dalam penanganan keadaan mendesak sepanjang tahun.
Namun, belanja modal Kabupaten Bogor secara keseluruhan masih tertahan di angka 41,2 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dari PUPR, namun tetap memerlukan perhatian serius dari BPKAD. Lambatnya progres fisik dan pengadaan menjadi penyebab utama rendahnya serapan belanja modal ini, yang perlu segera diatasi.
Meski demikian, Achmad Wildan mengingatkan bahwa percepatan belanja harus tetap menjaga prinsip akuntabilitas. “Hal ini untuk menghindari pengerjaan kegiatan yang terburu-buru di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas dan efektivitas proyek,” imbuh sosok sentral dibalik penyusunan APBD Kabupaten Bogor ini. (Cky/Dul)