JAKARTA –– Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tegas melarang prajurit membicarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, Dudung menegaskan bahwa seluruh personil TNI wajib memiliki loyalitas tegak lurus kepada Presiden dan Panglima TNI.
Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan pengarahan kepada jajaran TNI AD di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (14/3/2022). “TNI AD saya minta tidak ikut-ikutan. Demokrasi TNI AD hanya loyalitas dan tegak lurus kepada pimpinan kita. TNI AD harus loyal kepada Presiden Republik Indonesia,” ucap Dudung.
Oleh karena itu, mantan Panglima Kostrad dan Gubernur Akademi Militer ini meminta kepada seluruh prajurit agar tidak membicarakan hal yang berbau Pemilu 2024. Dirinya juga meminta agar seluruh prajurit untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Tidak ada bicara tentang masalah demokrasi, bicara tentang 2024, dan sebagainya. Lakukan tugas pokok TNI AD dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan disiplin militer, tidak ada kegiatan kegiatan yang lainnya yang mencoba menggangu demokrasi,” ucapnya.
Di tahun politik ini, Dudung meminta jajarannya untuk menjaga soliditas dengan Polri dalam hal pengamanan. Selain itu, bila ditemukan masalah yang berupaya mengganggu keutuhan negara, TNI AD dan Polri harus berani mengambil tindakan.
“Tahun 2022-2023 ini adalah tahun politik, TNI AD saya minta harus tegak lurus loyalitas. Lakukan pengamanan dengan kepolisian, apabila ada benih yang mencoba akan mengganggu proses demokrasi, TNI AD dan Kepolisian harus tampil,” tuturnya.
Tak cuma itu, Dudung juga meminta jajaran Kodam Jaya, mulai dari Kodim hingga Korem tidak mengundang sosok penceramah yang terpapar radikalisme. Menurutnya penceramah yang sudah miring atau pemahamannya di luar ayat suci Al-Quran patut diwaspadai.
“Kalau yang ceramahnya sudah miring, kalau ceramahnya sudah mengarah pada pemberian pemahaman yang sudah di luar ayat suci Al-Quran, di luar ajaran dan ketentuan agama Islam, sudah jangan diundang, justru harus diwaspadai,” katanya.
Menurut Dudung, para komandan Kodim dan Korem harus berani dalam mengambil keputusan. Terutama dalam menghadapi hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Salah satu medium yang dinilai sebagai pemecah belah bangsa dan disinggung Dudung adalah baliho bernada provokatif.
“Kodam Jaya harus tampil, harus berani, Dandim, Danrem, harus berani terhadap perkembangan situasi yang menonjol. Jangan sampai baliho masih bergelimpangan, langsung tindak tegas saja,” ucap Dudung.
Namun, dia mengingatkan tetap berkoordinasi dengan kepolisian maupun pemerintah daerah. “Pokoknya muncul, tindak saja, nggak usah takut. Kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Kalau ada orang yang mencoba menggangu kesatuan dan persatuan bangsa jangan pernah ragu,” pungkasnya. (CP/**)
