Rabu, 26 Januari 2022

Kalah Terus di Sidang Pra peradilan Kasus Korupsi, Kejari Kuansing Merasa Aneh

PEKANBARU – Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kejari Kuansing) kembali mengalami kekalahan dalam sidang pra peradilan yang diajukan tersangka dugaan kasus korupsi. Kekalahan Jaksa yang ketiga kalinya ini, tentu saja memalukan dan memunculkan persepsi korps Adhyaksa tidak profesional.

Kekalahan Kejari Kuansing dalam sidang praperadilan Kamis (28/10/2021) ini, terjadi setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Taluk Kuantan, Kuansing, mengabulkan semua gugatan diajukan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman.

Menanggapi putusan hakim kali ini, Kajari Kuansing, Hadiman, mengaku sekaligus merasa ada keanehan dalam proses sidang praperadilan. Ia menjelaskan, persidangan praperadilan dilakukan dalam waktu empat hari.

Pada sidang di hari ketiga, tutur Hadiman, majelis hakim langsung memutuskan pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan sidang. “Intinya sidang kemarin (Rabu malam) pembuktian dokumen. Hakim langsung memutuskan kesimpulan pada malam hari sekitar pukul 9 malam,” katanya.

Pada saat itu, jelas Hadiman, dari pemohon Indra Agus Lukman sudah memberikan kesimpulan. Namun dari Kejari Kuansing belum. Alasannya, saksi dan ahli dari mereka belum dihadirkan untuk dimintai keterangannya.

Seharusnya, jelas Hadiman, saksi dari Kejaksaan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dihadirkan pada hari ini, Kamis. Sedangkan ahli dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) diagendakan pada Jumat (29/10/2021).

Hakim, jelas Kajari Kuansing, meminta para saksi termohon segera diajukan malam itu juga sebelum kesimpulan. Permintaan hakim tunggal Yosep Butar Butar tidak bisa dipenuhi. Pasalnya, semua saksi tidak berada di Kuansing, dan telah dijadwalkan Kamis dan Jumat.

Baca Juga :  Ditengarai Berselisih Dengan Bupati, Wabup Kuningan Kembalikan Fasilitas Jabatan

“Artinya, hakim mengabaikan saksi dari termohon (kejari). Kita kalau memanggil saksi tidak bisa secara lisan. Kalau mau memanggil saksi harus menyurati pimpinannya. Saksi itu PNS, ada di Pekanbaru dan Kuansing. Ada ketentuan harus dilakukan memanggil saksi dari kami ini,” jelasnya.

Para saksi tersebut, tuturnya, sudah disurati untuk hadir hari ini, dan saksi ahli dari BPKP sudah disurati untuk hadir esok hari. Namun, Rabu malam sidang sudah diminta kesimpulan, jaksa menyatakan keberatannya.

“Jaksa tentu saja tidak mau menandatangani berita acara sidang kesimpulan yang digelar malam hari. Ini ada apa, kok kesannya seperti terburu-buru. Padahal waktu praperadilan itu kan 7 hari,” jelas Hadiman.

Keanehan lainnya, ungkap Kajari Kuansing, persidangan pokok perkara melibatkan Indra Agus Lukman sudah dijadwalkan digelar Kamis ini di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan agenda pembacaan dakwaan. Ternyata sidang itu ditunda oleh majelis hakim, tanpa disampaikan dalam persidangan.

Kejari Kuansing mencoba mencari informasi ke panitera persidangan, mengapa sidang pokok tersebut tidak dibuka. “Kalau nanti dalam sidang putusan sela dakwaan kami dinilai cacat demi hukum, ya kami terbitkan lagi Sprindik (Surat Perintah Penyidikan,” jelas Hadiman.

Sebagai informasi, Indra Agus Lukman ditetapkan tersangka terkait dugaan korupsi dana Kegiatan Bimtek dan Pembinaan Bidang Pertambangan Serta Akselerasi di Dinas ESDM Kuansing Ke Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2013-2014. (***/Tian)

Latest news

Baca Juga :  Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu Utara Gelar Kegiatan Kumham Berbagi Kumham Peduli

Pernyataan Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda Resahkan Masyarakat

BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Ono Surono telah melapor ke DPP PDIP terkait dinamika di Jawa Barat menyusul pernyataan kontroversial Arteria Dahlan...

Gempa di Laut Goyang Empat Daerah, 17 Kecamatan di Pandeglang Paling Terdampak

PANDEGLANG - Guncangan gempa berkekuatan 6,7 Magnitudo yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, Jum'at (14/1/2022), menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan mengakibatkan kepanikan luar...

Sejumlah Pejabat Pemkot Depok Jadi Tersangka Mafia Tanah

DEPOK --  Kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang pensiunan Jendral bintang dua TNI AD di Kota Depok - Jawa Barat, berhasil diungkap Tim Direktorat...

Puluhan Perwira Polda Lampung Naik Pangkat, Eks Sekpri Kapolri Jadi Komisaris Besar

BANDAR LAMPUNG - Puluhan perwira pertama dan 3 perwira menengah Polda Lampung naik pangkat setingkat lebih tinggi. Salah satunya adalah Direktur Reserse Kriminal Umum...

Kantor Baru PWRI Kabupaten Bogor Megah dan Representatif

BOGOR -- Menyambut pergantian tahun 2021 ke 2022, Jumat (31/12/2021), DPC Persatuan Wartawan Republik IIndonesia (PWRI) Kabupaten Bogor menggelar syukuran dan selamatan kantor baru...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here