Kabarindo24jam.com | Cibinong – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup aktivitas tambang batu dan tanah di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parungpanjang – Kabupaten Bogor, ternyata berakibat terjadinya kelangkaan pasokan atau suplai bahan baku konstruksi ke proyek-proyek yang tengah berjalan dan dikerjakan oleh kontraktor rekanan Pemkab Bogor.
Hal itu pun disikapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dengan menggelar rapat bersama 97 kontraktor pelaksana proyek pembangunan guna membahas dan membuat kebijakan khusus sekaligus mencarikan jalan keluar atas masalah kelangkaan pasokan bahan baku konstruksi tersebut.
Rapat digelar pada Senin (6/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR, Suryanto Putra. “Kami sengaja mengundang rekan-rekan penyedia jasa untuk membahas dampak penutupan aktivitas tambang di tiga kecamatan ini. Ada surat aduan dari penyedia jasa terkait terhambatnya suplai bahan baku konstruksi,” ujar Suryanto dalam keterangannya dikutip, Selasa (7/10/2025).
Sebelumnya, Dinas PUPR juga telah berdialog dengan pelaku batching plant yang melaporkan adanya kenaikan harga agregat dan pasir hingga Rp120 ribu per kubik akibat penutupan tambang tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya proyek yang nilainya telah terikat kontrak.
Karena itu, tambah Suryanto, Dinas PUPR akan segera melakukan kajian cepat untuk menentukan apakah situasi ini dapat dikategorikan sebagai force majeure (keadaan kahar) atau perlu kompensasi pembiayaan proyek.
“Maka dari itu, kami ingin mendengar keluhan penyedia. Dari batching plant dari rapat kemarin ada keinginan agar tambang dapat dibuka lagi. Baru selesai lelang dan mulai kerja ternyata ada kondisinya seperti ini. Ini luar biasa buat kita semua,” jelas mantan Kepala Bappedalitbang itu.
Menurut Suryanto, alternatif suplai material dari wilayah lain juga terkendala. Material dari Cariu digunakan untuk kebutuhan lokal, kualitas di Sudamanik tidak memenuhi standar, sementara jalur distribusi dari Bojonegara, Banten sudah padat.
Beberapa kontraktor juga mengeluhkan kebijakan yang dianggap terlalu kaku karena menghambat aktivitas konstruksi. “Kalau ada kebijakan jangan terlalu kaku. Sekarang kami mau kerja apa yang mau dipakai kerja. Masa tanah mau pakai beton? Kami minta kebijakan dari Pemkab Bogor, apakah jika pekerjaan kami terlambat ini dibebankan kepada kami?” keluh Jonarudin, salah satu penyedia jasa.
Kritik senada disampaikan oleh Ricardo Hermes Batlolone, yang menilai PUPR seharusnya berpihak kepada kontraktor yang ikut membangun daerah. “Saat ini suplai bahan baku terhambat. Kami minta PUPR bela kami yang bangun kabupaten Bogor. Jangan sampai kami ditinggalkan. Tolong sampaikan ke provinsi ini solusinya bagaimana,” ujarnya.
Suryanto menegaskan bahwa Dinas PUPR akan segera melakukan kajian hukum dan administratif untuk memastikan langkah yang diambil sesuai dengan peraturan. “Termasuk peristiwa kompensasi apakah ini bisa diterapkan. Kami akan mengambil langkah cepat dan tepat sesuai kondisi saat ini,” pungkasnya. (Cky/*)