JAKARTA –DPR RI melalui Komisi I yang membidangi masalah pertahanan keamanan nasional memberikan persetujuan tambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tahun anggaran (TA) 2023 dalam rapat di gedung DPR-Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).
Kepada wartawan usai rapat, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan pembahasan pada rapat kerja hari Senin terbilang teknis. Dimana, Komisi I DPR telah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp 2,4 triliun. “Total Rp 2,4 triliun tambahannya. Sudah diketok semua,” katanya.
Farhan mengatakan, tambahan anggaran tersebut diantaranya untuk program-program prioritas. “Untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di angkatan laut, tapi nggak semuanya ke angkatan laut,” paparnya.
Sebelumnya diketahui, Kemenhan yang dipimpin Letjen Purn TNI Prabowo Subianto dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 131,92 triliun.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022.
“Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp 131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp 8,55 triliun,” kata Herindra beberapa waktu lalu.
Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI. Antara lain, pagu Kemenhan sebesar Rp 22,43 triliun. Lalu, alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar Rp11,33 triliun; anggaran untuk TNI AD sebesar Rp 55,26 triliun; anggaran untuk TNI AL sebesar Rp 23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp 19,25 triliun.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan, pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 54,16 triliun (41,05% dari total anggaran). Lalu, pagu belanja barang sebesar Rp 45,34 triliun (34,37% dari total anggaran) dan pagu belanja modal sebesar Rp 32,41 triliun (24,57% dari total anggaran).
Selanjutnya, jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,63 triliun; program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 12,35 triliun; program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 24,68 miliar. “Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp 35,19 triliun,” ucap Herindra.
Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 338,86 miliar; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 607,89 miliar. “Program dukungan manajemen sebesar Rp 79,77 triliun,” ucap Herindra. (CP)