Kamis, 17 Juni 2021

Kepala Desa Harus Dibekali Pengetahuan Manajemen Pemerintahan dan Keuangan

JAKARTA — Kepala desa (Kades) adalah pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kebanyakan tidak pernah mengenyam pendidikan khusus ilmu pemerintahan. Sehingga tak heran, banyak Kades yang acapkali kesulitan dalam mengelola manajemen pemerintahan desa sesudah resmi dilantik kepala.daerah.

Oleh karena itu, ke depan para Kades terpilih harus dibekali dengan pendidikan khusus manajemen pemerintahan dan berbagai pengetahuan untuk mengelola penyelenggaraan desa. Dengan demikian, tentunya pengelolaan pemerintah desa dapat dijalankan sesuai konsep manajemen pemerintahan yang profesional.

“Ilmu-ilmu dasar tentang pemerintahan, pengelolaan keuangan yang benar, pengawasan dan mengevaluasi, memerlukan ilmu tersendiri. Termasuk juga bagaimana bisa menangkap peluang di desanya dan potensi apa yang bisa dikembangkan,” ujar Menteri Dalam Negeri Jendral Pol Purn Tito Karnavian dalam keterangan persnya, Sabtu (13/2/2021).

Dikatakannya lagi, dengan pembinaan yang memadai diharapkan aparatur desa mampu berpikir dan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni. Sehingga dapat mengelola pemerintahan di desa, termasuk mengelola anggaran untuk pembangunan di desa.

“Kita harapkan mereka (Kades, Red) juga memiliki kemampuan olah pikir sebagai intelektual, cara berpikir ilmiah. Mengubah cara pikir yang non scientific menjadi pola pikir yang scientific. Untuk itulah maka penting untuk merangkul perguruan tinggi,” kata mantan Kapolri ini.

Terkait dengan peningkatan kapasitas Kades itu, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kesinergisan Program Pembinaan Penyelenggaraan Desa serta Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan.

Baca Juga :  Pimpin Apkasi, Bupati Dharmasraya Inginkan Sinergi Dengan Semangat Keberagaman Budaya

Penandatanganan MoU itu dilakukan di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Rabu (10/2/2021) lalu. MoU ini menjadi payung hukum bagi Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemendikbud dan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) untuk ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.

“Perlu grand design yang bagus, dengan timelinenya, kemudian dibentuk tim bersama antara Kemendes, Ditjen Dikti dan Kemendagri melakukan monitoring,” ucap purnawirawan Jendral Polisi ini.

Tito menjelaskan, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, sebagai payung hukum dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (Kemendes PDTT), serta dialokasikannya Dana Desa dalam jumlah yang besar, adalah bukti keseriusan Pemerintah dalam mengelola Desa atau sebutan lainnya, demi upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.

“Salah satu yang kita pilih untuk meningkatkan ketahanan nasional, termasuk dibidang ekonomi itu adalah memperkuat desa-desa. Kalau desa-desa bisa mandiri dan membuat sentra-sentra ekonomi baru, maka kita tidak akan kolaps ketika ada satu daerah menghadapi tekanan,” imbuhnya. (CP/***)

- Advertisement -

Latest news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
Baca Juga :  Kembali Gairahkan Pelaku Usaha Parekraf, Pemerintah Suntik Bantuan Uang

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Zona Merah Covid-19!! Wilayah Bandung Raya Tertutup untuk Kunjungan Wisatawan

BANDUNG -- Lonjakan kasus postif Covid-19 pasca liburan lebaran dan musim liburan sekolah terjadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, trend kenaikan...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here