Rabu, 26 Januari 2022

Ketua DPR Soroti Kelemahan Industri Pertahanan Nasional

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengemukakan betapa pentingnya penguatan industri pertahanan dalam negeri. Sebab hal itu sebagai salah satu cara memenuhi ketersediaan alat-alat pertahanan nasional.

Puan yang juga Ketua Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyebutkan, penguatan industri pertahanan Indonesia merupakan komitmen yang harus diwujudkan sesuai Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Dia menambahkan, UU tentang Industri Pertahanan dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri didukung dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusianya.

Puan menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada Selasa (29/6/2021) di Gedung Mabes TNI AD, Jakarta.

“Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun detterence effect terhadap negara lain,” katanya.

Seperti dilansir situs resmi DPR RI, Rabu (30/5/2021), Puan menuturkan bahwa negara yang memiliki industri pertahanan kuat dan maju, tentunya memiliki keuntungan lebih dalam mengendalikan arah politik yang dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik.

Baca Juga :  Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

Namun kenyataannya, industri pertahanan nasional saat ini masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi militer. Oleh karena itu, pembangunan industri pertahanan nasional diperlukan strategi diplomasi yang kuat.

Cucu Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno itu menegaskan, diplomasi Indonesia harus teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. “Kita berhak menentukan arah kebijakan, sikap, kedaulatan, dan tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik negara lain,” katanya.

Kekuatan pertahanan nasional membutuhkan strategi geopolitik, kekuatan alutsista, serta industri pertahanan yang sangat ditentukan dari sumber daya manusia yang unggul, yaitu prajurit TNI yang handal, dan cinta Tanah Air.

Selain itu, setia terhadap Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka tunggal Ika sebagai rasa kebersamaan rakyat Indonesia.

“Membangun prajurit TNI AD yang andal perlu terus dilakukan melalui pendidikan, penugasan lapangan maupun kegiatan khusus untuk dapat meningkatkan profesionalitas, menguasai teknologi, mampu berpikir strategis, dan berjiwa Indonesia,” pungkasnya. (***/CP)

Latest news

KPK Cari Tahu Peran eks Wakil Menteri terkait Kasus Formula E

JAKARTA -- Diam-diam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal sebagai saksi dalam...
Baca Juga :  Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung Tak Mau Sentuh Militer

Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung Tak Mau Sentuh Militer

JAKARTA -- Guna memperjelas sekaligus meredam beragam spekulasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa dalam kasus...

Terkait Kasus Satelit, Ryamizard Tegaskan Dirinya Selamatkan Kepentingan Negara

JAKARTA -- Dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dibawa ke ranah pidana sesuai instruksi Presiden Jolie Widodo...

Dugaan Aliran Uang Bupati PPU ke Pemilihan Ketua Demokrat Kaltim Ditelusuri KPK

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, bahwa penyidik akan mengusut dugaan aliran suap yang diterima Bupati Penajam Paser Utara (PPU),...

Transaksi di Mall Jakarta, Bupati Penajam Paser Utara Disergap KPK

JAKARTA -- Satuan Tugas Penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. Kali ini, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gofur, dan 10...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here