Selasa, 26 Oktober 2021

Kiai Sepuh Nadhlatul Ulama Minta Muktamar ke-34 Diselenggarakan pada 2021

KEDIRI — Para ulama atau kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul dan bermusyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri -Jawa Timur, pada Senin (20/9/2021). Puluhan kiai sepuh pimpinan ponpes di Jawa Timur itu sepakat untuk mendorong agar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) dapat digelar pada tahun ini.

Para ulama yang selama ini menjadi rujukan pengurus besar dan para tokoh NU itu, berpendapat bahwa penyelenggaraan muktamar NU sangat memungkinkan dihelat karena pertimbangan mendesaknya agenda organisasi sekaligus melihat kondisi pandemi yang semakin terkendali.

Para ulama sepuh yang hadir dalam pertemuan ini antara lain KH Anwar Mansyur dan KH Kafabihi Mahrus (Pesantren Lirboyo), KH Mutawakil Allallah (Pesantren Genggong Probolinggo), KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim), KH Ubaidillah Faqih (Pesantren Langitan), dan KH Safruddin Sarif (Probolinggo).

Hadir pula sejumlah Gus di antaranya Gus Kautsar (Pesantren Ploso), Gus Fahrurrozi (Malang), Gus Fahim (Ploso), Gus Abdus Salam Shohib (Jombang), dan Gus Athoillah Anwar (Lirboyo). Termasuk juga hadir mantan Wagub Jatim yang kini menjabat ketua di PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul

Forum musyawarah ulama sepuh yang yang dihormati dan disegani warga NU tersebut, juga mengundang Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Gus Ipul selaku juru bicara forum pertemuan itu mengungkapkan, berkumpulnya puluhan kiai di Jawa Timur ini untuk membahas sejumlah isu seputar Muktamar ke-34 NU yang rencananya digelar di Provinsi Lampung pada 2021.

Baca Juga :  Menteri Keuangan Terbitkan Aturan Main Biaya Perjalanan Dinas PNS

Menurut Gus Ipul, dari pertemuan tersebut, para kiai Jatim memberikan beberapa masukan untuk ditindaklanjuti PBNU. “Kiai-kiai sepuh ingin muktamar bisa dilakukan 2021. Untuk itu, PBNU diminta mempersiapkan sebaik-baiknya Muktamar. Ini semacam perintah bagi PBNU,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul yang saat ini menjabat Wali Kota Pasuruan ini, Muktamar NU harus digelar tahun ini untuk menjaga agar kegiatan organisasi tetap berjalan normal dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas program untuk kemaslahatan umat.

Dalam sejarahnya, NU sudah pernah melakukan muktamar pada keadaan normal maupun genting. Pengalaman inilah yang bisa menjadi pijakan bagi PBNU untuk menggelar muktamar,. “Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggelar muktamar dalam keadaan apa pun, dan tentunya disesuaikan juga dengan situasi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, hasil pertemuan para kiai di Lirboyo kali ini akan disampaikan segera ke Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, sehingga harapannya dapat menjadi rumusan kuat agar Muktamar NU nanti benar-benar bisa digelar tahun ini.

Muktamar ke-34 NU sedianya digelar pada 22-27 Oktober 2020 di Provinsi Lampung. Namun karena pandemi maka Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) pada 2020 lalu memutuskan perubahan waktu Muktamar ke-34 NU yakni pada Oktober 2021. (***/Iwan)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Ratusan Ribu Personil Polri, TNI bersama Instansi Terkait Dikerahkan untuk Pengamanan Perayaan Idul Fitri

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema...

Majelis Ulama Berikan Penilaian Positif pada Kinerja Pemerintahan Joko Widodo

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) terang-terangan mengapresiasi kinerja dua tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dilantik...

LAKSI Minta KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Dp 0%

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan perumahan DP 0 persen di kawasan Munjul, Jakarta Timur,...

Merubah Pola Pikir Birokrat Melalui Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, jabatan struktural umumnya menjadi incaran bagi para birokrat, karena dianggap memiliki...

Raup Fee Miliaran Rupiah dari Empat Proyek, Bupati Muba Jadi Tersangka

JAKARTA -- Setelah melakukan pemeriksaaan intensif usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam 15 Oktober 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here