Rabu, 26 Januari 2022

Klinik Tangani Pasien Covid, Dinkes Bengkulu Utara Tak Bersikap Tegas

BENGKULU UTARA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Utara – Provinsi Bengkulu, merespons dan bertindak cepat menyusul kegaduhan publik selama beberapa hari terakhir di Bengkulu Utara terkait dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) yang terjadi di GMW, sebuah klinik kesehatan di Kecamatan Giri Mulya.

Kepala Dinkes Bengkulu Utara Syamsul Maarif menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat laporan dari LSM Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) terkait dengan dugaan pelanggaran Prokes dalam menangani pasien terpapar Covid 19 yang berakhir dengan meninggal dunia.

Klinik tersebut dianggap GSPI bertindak nekat melayani pasien Covid 19, padahal klinik tersebut bukanlah pusat kesehatan atau Rumah Sakit rujukan pasien Covid 19 yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini Dinkes.

“Surat dari GSPI sudah saya baca dan telah ditindaklanjuti,” ketika ditemui kabarindo24jam, di ruang kerjanya baru-baru ini. Atas hal itu, Syamsul mengaku pihaknya telah memanggil direktur Klinik GMW untuk diklarifikasi mengenai isi surat laporan GSPI.

Dia menambahkan, direktur klinik tersebut sudah dimintai keterangan dan yang bersangkutan telah diberikan  teguran agar tidak lagi menerima Pasien Covid 19. Sebab penanganan pasien Covid harus ditangani oleh pusat kesehatan atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Terkait dengan tindakan Dinkes yang hanya memberikan teguran kepada manajemen Klinik GMW, pengacara sekaligus aktivis GSPI Julisti Anwar SH mengaku kecewa dan mendesak Satgas Covid Bengkulu Utara maupun Provinsi untuk menindaklanjuti masalah ini.

Julisti mempertanyakan kenapa pihak satgas maupun klinik lalai dalam menangani kasus covid19 yang telah banyak menimbulkan korban. “Belum lagi Satgas Covid tingkat kecamatan yang tidak memantau proses pemakaman yang tidak dilakukan prosedur Covid19 yang merupakan tanggung jawab klinik untuk menerapkan aturan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Kapolda Sumut Nilai Pelaksanaan PPKM Darurat di Medan Sudah Sesuai Harapan

Kelalain lain yang dilakukan satgas covid dan manajemen klinik, ialah tidak segera melakukan pelacakan kontak dini (contac tracking) kepada keluarga korban dan warga yang pernah melakukan kontak dan mengambil tindakan lockdown area selama 14 hari, serta melakukan semprot disinfektan agar Virus ini tidak meluas lagi.

Selain itu, Julisti meminta kepada pihak Dinkes untuk menjelaskan kenapa pasien covid19 masih saja harus membayar biaya pengobatan dan perawatan. Kemudian kepada dokter yang menangani pasien agar dapat  memberikan penjelasan terkait tidak dilakukan rujukan setelah hasil swab positif yang dilakukan terhadap pasien terpapar Covid. 

“Dari informasi, keluarga korban covid 19 ini terpaksa harus membayar biaya perawatan dan pengobatan sebesar lebih kurang Rp 4 juta rupiah walau pun nyawanya tidak tertolong” ujar dia.

Di lain pihak, manajemen Klinik GMW ketika dikonfirmasi kabarindo24jam, Jumat (3/9/2021), membenarkan hal pemanggilan dan teguran dari pihak Dinkes. Namun dr.Diky M yang mewakili manajemen membantah tudingan pemakaman tidak dilakukan dengan prosedur Covid lantaran aktivis GSPI yang menuding tidak melihat langsung.

Selain itu, Diky menegaskan bahwa pihak klinik dengan terpaksa memberikan penanganan medis kepada pasien yang terjangkit Covid tersebut dengan alasan kemanusiaan. “Saat itu, pasien harus ditangani karena kondisinya sudah gawat,” imbuh Diky. (WHS)

Latest news

Baca Juga :  Beroperasi di Masa PPKM, Polsek Percut Sei Tutup Paksa Spa 129

Pernyataan Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda Resahkan Masyarakat

BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Ono Surono telah melapor ke DPP PDIP terkait dinamika di Jawa Barat menyusul pernyataan kontroversial Arteria Dahlan...

Gempa di Laut Goyang Empat Daerah, 17 Kecamatan di Pandeglang Paling Terdampak

PANDEGLANG - Guncangan gempa berkekuatan 6,7 Magnitudo yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, Jum'at (14/1/2022), menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan mengakibatkan kepanikan luar...

Sejumlah Pejabat Pemkot Depok Jadi Tersangka Mafia Tanah

DEPOK --  Kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang pensiunan Jendral bintang dua TNI AD di Kota Depok - Jawa Barat, berhasil diungkap Tim Direktorat...

Puluhan Perwira Polda Lampung Naik Pangkat, Eks Sekpri Kapolri Jadi Komisaris Besar

BANDAR LAMPUNG - Puluhan perwira pertama dan 3 perwira menengah Polda Lampung naik pangkat setingkat lebih tinggi. Salah satunya adalah Direktur Reserse Kriminal Umum...

Kantor Baru PWRI Kabupaten Bogor Megah dan Representatif

BOGOR -- Menyambut pergantian tahun 2021 ke 2022, Jumat (31/12/2021), DPC Persatuan Wartawan Republik IIndonesia (PWRI) Kabupaten Bogor menggelar syukuran dan selamatan kantor baru...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here