Kabarindo24jam.com | Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bisa membuat program makan bergizi gratis (MBG) transparan. Hal itu menyusul kejadian keracunan MBG yang semakin marak di Indonesia.
Meski kata Charles tingkat keracunan MBG hanya 0,00017 persen seperti yang disampaikan pemerintah namun hal itu cukup membuat masyarakat yang menerimanya was-was. Terlebih kata Charles, hampir setiap hari buka media sosial dan berita maka masyarakat akan mendapati berita keracunan MBG terbaru.
Hal itu disampaikan Charles Honoris saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan pejabat BGN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (1/10/2025). Menurut politisi PDIb Perjuangan itu, salah satu yang membuat program MBG berantakan ialah karena kurangnya transparansi.
Misalnya saja transparansi pelaporan makanan tidak layak atau basi yang bisa diakses oleh warga. Namun demikian, Charles Honoris tetap mengapresiasi langkah BGN yang akhirnya membuat Hotline untuk permasalahan MBG.
Hotline adalah salah satu saluran komunikasi langsung melalui telepon yang disediakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi, bantuan, dan dukungan kepada pelanggan maupun pihak lain yang membutuhkan
“Namun Hotline saja tidak cukup. BGN juga harus menyediakan aplikasi atau akses via daring untuk pelaporan MBG yang tidak layak konsumsi. Di mana setiap informasi adanya MBG tidak layak konsumsi bisa diselesaikan kurang dari satu jam,” kata Charles.
Lewat inovasi itu kata Charles, dirinya meyakini bahwa BGN perlahan mulai bisa memperbaiki kekurangan di pengadaan MBG. Sebab, menurut dia, perlu adanya keterlibatan publik yang cukup aktif untuk bisa sama-sama memantau penyaluran MBG.
“Jadi artinya saya harap kita semua bisa lebih terbuka dan transparan, karena keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat akan membantu BGN untuk memperbaiki MBG ini,” jelasnya wakil rakyat asal daerah pemilihan Jakarta Barat itu.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto sehingga perlu dilakukan evaluasi.
“Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025). (Cky/*)