Site icon Kabarindo24jam.com

Koperasi Merah Putih Sejalan Arah Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Bogor

Oplus_131072

Kabarindo24jam.com | Bogor – Wakil Bupati (Wabup) Bogor Jaro Ade mengemukakan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digulirkan oleh pemerintah pusat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, tegas Wabup Jaro Ade dalam siaran pers Diskominfo yang dikutip pada Minggu (19/10/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bogor) siap mendukung penuh program nasional tersebut sebagai bagian dari gerakan ekonomi berbasis gotong royong di tingkat desa.

“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar simbol, melainkan fondasi untuk kemandirian ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat bisa saling bantu dan tumbuh bersama,” kata Jaro Ade yang pernah menjabat Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor itu.

Ia menambahkan, bahwa kehadiran koperasi desa sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Bogor dibawah kepemimpinan duet Bupati Rudy Susmanto dan Wabup Jaro Ade Ruhandi yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya, Pemkab Bogor menggelar kegiatan ground breaking pembangunan gerai pergudangan dan sarana pendukung KDMP digelar di Desa Waru, Kecamatan Parung, Jumat (17/10). Acara ini dipimpin secara virtual oleh Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, yang juga menandai dimulainya pembangunan 800 KDKMP serentak di seluruh Indonesia.

Wabup Jaro Ade hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Dandim 0621 Letkol Henggar Tri Wahono, serta unsur Forkopimda. Turut mendampingi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Camat Parung, dan Kepala Desa Waru.

Sementara di Kota Bogor, Pemkot Bogor menggelar groundbreaking sebagai tanda kesiapan beroperasinya Koperasi Merah Putih pada Jumat (17/10/2025). Untuk simbolis groundbreaking KKMP di Kota Bogor sendiri berlokasi di Gang Kelor, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat.

Usai groundbreaking, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa mengatakan pemerintah pusat mensyaratkan penyediaan bangunan KKMP harus berdiri di atas lahan seluas 1.000 meter persegi. “Kota Bogor memiliki keterbatasan lahan, tapi Alhamdulillah, kami dapat lahan yang cukup representatif dengan luas mendekati 1.000 meter, yakni 921 meter persegi,” kata Jenal.

Di lokasi tersebut, sambungnya, sudah berdiri bangunan yang nantinya akan disesuaikan, terutama dari sisi desain konstruksi agar saat operasional bisa lebih representatif. “Dari 68 kelurahan di Kota Bogor, memang baru 19 yang memiliki bangunan gedung KKMP. Beberapa lainnya masih dalam proses,” ujarnya.

Serangkaian proses sudah dilakukan sebelumnya, mulai dari bimbingan teknis kepada pengurus koperasi hingga pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) di masing-masing wilayah. “Maka kita akan melihat apakah Musbangkel yang sudah dilakukan betul-betul mengangkat potensi lokalnya, atau masih copy-paste meniru contoh lain,” jelasnya. (Dul/Man)

Exit mobile version