Selasa, 24 Mei 2022

KPK Maju Tak Gentar, Pegawai Tak Lolos TWK Tetap Dipecat

JAKARTA – Walaupun terus didera serangan politik dan gugatan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap akan memecat 56 pegawainya yang tak lolos Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir Oktober mendatang.

Langkah pemecatan ini tetap diambil meski Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) belum memberikan putusan terhadap gugatan pelaksanaan tes tersebut.

“Kami tegaskan KPK itu penegak hukum yang menjalankan perintah hukum. Perintahnya adalah dua tahun sejak diundangkan, Oktober 2019 maka berakhir 2021. Itu perintah hukum,” jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, akhir pekan kemarin (21/8/2021).

Dia juga menjelaskan pemecatan tersebut dilakukan sesuai aturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 69c UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di mana seluruh pegawai diharuskan menjadi ASN dalam kurun waktu 2 tahun.

Artinya, 31 Oktober mendatang akan jadi hari terakhir bagi pegawai yang tak lolos TWK termasuk penyidik senior yang selama ini jadi motor perlawanan terhadap kebijakan TWK, Novel Baswedan, untuk bekerja di KPK.

Baca Juga :  Era Satu Data, Masyarakat Harus Biasakan Hafal Nomor Induk Kependudukan

Meski begitu, Nurul memastikan pengangkatan 56 pegawai sebagai ASN akan dilaksanakan jika putusan di MA maupun MK menyatan Novel Baswedan dan kawan-kawan bisa bekerja kembali.

Akan tetapi, selama putusan tersebut belum keluar maka puluhan pegawai gagal TWK tetap akan dipecat. “Jadi sekali lagi, KPK tunduk pada aturan itu. Kalau ada perubahan kami ikuti,” tegasnya.

Sebagai informasi, ada 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK sebagai syarat alih status pegawai. Hanya, dari jumlah tersebut terdapat 24 pegawai yang masih bisa dibina dan diangkat sebagai ASN dengan syarat harus mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.

Sehingga, total pegawai yang sebenarnya akan dipecat menjadi 51 orang. Namun, karena ada bagian dari 24 pegawai menolak ikut diklat jadi jumlah pegawai yang akan dipecat menjadi 56 orang.

Adapun 56 pegawai ini di antaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. (***/CP)

Latest news

Perbaiki Tata Kelola Keuangan Negara, BKN Luncurkan Spektra

JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) meluncurkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan Terintegrasi (Spektra) untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien dan...
Baca Juga :  Kemendagri Setujui Alokasi Tambahan Penghasilan ASN Daerah

Wamenag Minta UAS Mengambil Hikmah dari Peristiwa yang Dialaminya

JAKARTA -- Penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh pihak imigrasi Singapura masih menjadi topik hangat dan bahkan mengarah pada polemik di tanah air...

Matangkan Target, Airlangga Kumpulkan Ketua DPD Golkar Provinsi se Indonesia

JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia berkumpul di Jakarta pada Rabu (18/5/2022) malam. Ketua-ketua DPD Golkar Provinsi tiba di...

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dukung UKM Perempuan Sangat Penting

YOGYAKARTA -- Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, menekankan kolaborasi dengan pihak swasta dan investor sangat penting dalam upaya mendukung pengusaha usaha kecil menengah/UKM...

MUI Diingatkan untuk Luruskan Arah, Langkah dan Gerakan

JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin memberikan pesan khusus kepada jajaran pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar kembali meluruskan arah...
- Advertisement -

Related news

Gus Yahya Tantang Muhaimin Buktikan Didukung Warga NU

JAKARTA -- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf akhirnya merespon pernyataan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang...

Statement Sutiyoso Terkait Etnis China Dipersoalkan Publik

JAKARTA - -Wakil Ketua Umum DPP sekaligus Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi mengkritisi eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso yang...

KPK Tengarai Uang Suap Auditor BPK dari Kontraktor Bogor

JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini fokus pendalaman atas dugaan adanya perintah Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin (AY) untuk mengumpulkan uang...

Elektabilitasnya Tinggi, Pengamat Sebut Jokowi akan Dukung Ganjar

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan analisisnya terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakernas V kelompok relawan Projo terkait...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here