Kabarindo24jam.com | Yogyakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras terhadap Pemerintahan Daerah (Pemda) terkait praktik manipulasi survey penilaian integritas (SPI). KPK mengungkap temuan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sebuah kabupaten secara sistematis mengondisikan jawaban responden agar mendapatkan skor tinggi.
“Ada instruksi, barang siapa mendapat WhatsApp dari KPK tolong lapor. Kemudian dikumpulkan di satu tempat, di-brief. Kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Akhirnya skornya bagus,” ungkap Setyo pada acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Komplek Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Setyo pun menegaskan bahwa KPK memiliki alat canggih untuk memverifikasi kebenaran data tersebut. “Kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan. Setelah didalami ternyata betul, ada cipta kondisi untuk membuat skor dalam satu wilayah menjadi baik,” tegas dia.
Setyo Budiyanto menekankan bahwa skor SPI bukan hanya sekadar deretan angka statistik, melainkan indikator nyata bahwa perilaku korupsi di berbagai instansi masih eksis. “Skornya memang meningkat, ada (kenaikan) sekitar 0,8 sampai 0,9 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi secara rata-rata skor ini masih rentan,” kata dia.
Ia menekankan bahwa skor SPI bukan hanya sekadar deretan angka statistik, melainkan indikator nyata bahwa perilaku korupsi di berbagai instansi masih eksis. Setyo juga meminta inspektorat daerah untuk tidak berpuas diri dan segera berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan KPK untuk membedah titik-titik rawan korupsi, mulai dari risiko gratifikasi hingga suap.
KPK sebelumnya telah merilis skor Indeks Integritas Nasional (IIN) dari Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang berada di angka 72,32. Meski angka tersebut naik dibandingkan tahun 2024, skor tersebut masih berada dalam kategori rentan.
Sementara itu, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, selaku ketua panitia melaporkan bahwa SPI 2025 dilaksanakan pada periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Survei ini mencakup skala yang masif, menjangkau 657 instansi dan melibatkan 837.693 responden dari berbagai elemen masyarakat dan pegawai instansi.
Puncak peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta ini turut dihadiri oleh tuan rumah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (Cky/*)