Kabarindo24jam.com | Jakarta – Pada akhir tahun 2010, Bank Indonesia (BI) mulai menggulirkan wacana redenominasi rupiah sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan sistem keuangan nasional. Redenominasi merupakan proses penyederhanaan nilai mata uang dengan menghapus beberapa angka nol pada nominal uang tanpa mengubah daya beli masyarakat maupun nilai tukarnya terhadap mata uang asing.
Sebagai contoh, uang Rp1.000 yang mengalami redenominasi dengan penghapusan tiga angka nol akan menjadi Rp1. Walau secara nominal tampak berkurang, nilai ekonominya tetap sama. Barang yang sebelumnya dibeli dengan Rp1.000 tetap dapat dibeli dengan Rp1 setelah redenominasi diterapkan.
Tujuan dan Dasar Hukum Redenominasi Rupiah
Langkah ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. BI menegaskan bahwa pelaksanaan redenominasi membutuhkan waktu panjang, tahapan yang terukur, serta payung hukum yang kuat. Untuk itu, pemerintah dan BI telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Rencana ini bukan karena kondisi hiperinflasi seperti yang dialami sejumlah negara lain, melainkan murni bertujuan untuk menyederhanakan sistem keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat citra rupiah di mata internasional.
Belajar dari Keberhasilan Negara Lain
Sejumlah negara telah sukses melaksanakan redenominasi. Salah satu contoh yang sering dijadikan acuan adalah Turki. Negara tersebut berhasil memangkas enam angka nol dari mata uangnya pada tahun 2005, menjadikan 1.000.000 lira lama setara dengan 1 lira baru. Langkah ini terbukti efektif dalam menekan inflasi yang melambung sejak dekade 1970-an dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap nilai mata uang nasional.
Selain Turki, beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Rusia, dan Ghana juga pernah melakukan langkah serupa dengan hasil positif. Kesuksesan mereka menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, kebijakan redenominasi dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan sistem keuangan suatu negara.
Pentingnya Persiapan dan Sosialisasi
Bagi Indonesia, redenominasi bukan sekadar perubahan angka, tetapi juga transformasi sistem ekonomi yang memerlukan kesiapan infrastruktur, teknologi, dan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah bersama BI perlu memastikan semua sektor — mulai dari perbankan, bisnis, hingga masyarakat umum — memahami perubahan ini agar tidak terjadi kebingungan saat implementasi.
Dukungan dan pengawasan dari DPR juga berperan penting. Proses sosialisasi harus dilakukan secara luas, bertahap, dan menyeluruh, agar masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi sehari-hari.
Langkah Menuju Mata Uang yang Lebih Efisien
Redenominasi rupiah merupakan upaya strategis untuk menata ulang sistem keuangan nasional menuju kondisi yang lebih efisien, modern, dan sejalan dengan praktik global. Dengan perencanaan yang matang serta komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah besar menuju stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.
(**)