Rabu, 26 Januari 2022

Lecehkan Saksi Kasus Bansos Covid, Penyidik KPK Dinilai Lakukan Perbuatan Tercela

JAKARTA – Dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan penerimaan suap kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dari perusahaan penyedia bansos Covid-19, Mochammad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga, dinyatakan terbukti telah melanggar kode etik.

“Teperiksa Mochammad Praswad Nugraha dan Mohammad Nor Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan serta pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan luar lingkungan kerja,” kata Ketua Majelis Etik Harjono dalam keterangan persnya, Selasa (12/7/2021).

Mereka melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas KPK tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal tersebut berbunyi “Dalam pengimplementasikan nilai dasar keadilan setiap Insan Komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan”.

Majelis Etik terdiri dari Harjono, Syamsuddin Haris, dan Albertina Ho menjatuhkan hukuman sedang dan ringan kepada keduanya. Praswad Nugraha diberi sanksi sedang, berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan. Sedangkan Nor Prayoga dijatuhi sanksi ringan, berupa teguran tertulis 1 dengan masa berlaku hukuman 3 bulan.

Keduanya dinilai terbukti melakukan perundungan atau pelecehan kepada saksi Agutri Yogasmara alias Yogas yang merupakan saksi dalam kasus suap Juliari Batubara dari perusahaan penyedia bansos Covid-19.

Perundungan dilakukan saat penggeledahan rumah Yogas pada 12 Januari 2021 dan pemeriksaan Yogas di gedung KPK pada 13 Januari 2021. “Para pemeriksa duduk dengan mengangkat kaki. Mereka menunjuk-nunjuk saksi Agustri Yogasmara dan menunjuk pelipis kepalanya sendiri sambil mengucapkan kata-kata mikirrrrr,” tutur Syamsuddin.

Baca Juga :  Presiden Perintah Kapolri Habisi Mafia Pertanahan, Ketua MPR Dukung Banget 

Salah satu penyidik juga memegang mobil-mobilan dan menunjukkan kepada saksi Agustri Yogasmara sambil mengucapkan kata-kata, “Sini mulutmu gue masukin ini. Itu terjadi pada 12 Januari 2021,” tambahnya.

Selain itu, pada pemeriksaan 13 Januari 2021, Agustri Yogasmara juga dikonfrontasi dengan saksi Harry van Sidabukke dengan diminta untuk meletakkan tangan di atas Alquran. “Hal itu juga merupakan sikap yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan seorang penyidik dalam melaksanakan tugas,” ucap Syamsuddin.

Dalam sidang pemeriksaan, menurut majelis etik, penyidik Mochamad Praswad Nugraha menyatakan menyadari kelakuannya pada waktu penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Agutri Yogasmara merupakan sikap tidak pantas.

Majelis Etik menilai, ucapan penyidik Praswad kepada Agustri Yogasmara termasuk kata-kata kotor yang tidak seharusnya keluar dari insan KPK. Praswad dinilai sudah melewati batas. Praswad menyadari perilaku buruknya dan mohon maaf. Hal ini akan menjadi pelajaran ke depannya.

“Para penyidik tersebut pada waktu proses penggeledahan dan pemeriksaan di Gedung KPK telah mengucap kata-kata tidak pantas. Mereka juga berbuat tercela,” tandas Syamsuddin.

Latest news

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...
Baca Juga :  Presiden Perintah Kapolri Habisi Mafia Pertanahan, Ketua MPR Dukung Banget 

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...

KPK Curiga Hakim PN Surabaya yang Terciduk OTT Sering Terima Suap

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat yang terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rabu (20/1/2022) lalu, sering...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here