Kabarindo24jam.com | Bogor – Gelombang kritik terhadap kebijakan nasional terus menguat. Kali ini, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bogor menyatakan sikap keras, terutama atas tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan yang dinilai mencerminkan ketidakpekaan elite politik di tengah krisis rakyat.
Muhamad Zikri Cahyadi, Sekretaris LMND Bogor, menyebut kebijakan itu sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
“Di saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan hidup, wakil rakyat justru mengamankan kenyamanan pribadi mereka dengan dalih tunjangan. Ini bentuk pengkhianatan,” ujar Zikri dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8).
LMND menegaskan bahwa masalah tidak berhenti pada tunjangan DPR. Sejumlah kebijakan lain dinilai merugikan rakyat kecil, di antaranya:
- Minimnya anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2025.
Kenaikan tarif energi tanpa subsidi memadai. - Kurangnya perlindungan bagi buruh, petani, dan pelajar.
- Pembiaran PHK massal serta perampasan tanah.
- Kriminalisasi terhadap aktivis dan pembungkaman suara kritis.
“Negara ini seolah dijalankan untuk segelintir elit. Apa gunanya demokrasi jika kebijakan yang dihasilkan justru memiskinkan rakyat?” tegas Zikri.
LMND Bogor juga mengecam keras brutalitas aparat keamanan. Mereka menyinggung peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang dilindas kendaraan taktis barakuda saat pengamanan aksi.
“Ini bukan sekadar kecelakaan, ini tragedi kemanusiaan yang menyisakan luka kolektif. Jangan sampai ada lagi nyawa rakyat kecil melayang karena aparat gagal mengedepankan kemanusiaan. Evaluasi total Polri adalah keharusan!” kata Zikri.
Empat Tuntutan Utama LMND Bogor
Merespons situasi nasional, LMND Bogor merumuskan empat tuntutan:
1. Menolak kebijakan yang memanjakan elit dan menyengsarakan rakyat.
2. Mendesak DPR dan pemerintah mengevaluasi serta membatalkan kebijakan tidak adil secara sosial.
3. Mengajak mahasiswa dan masyarakat bersatu menuntut keadilan anggaran serta keberpihakan pada rakyat kecil.
4. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Polri, termasuk penghentian kekerasan, penindakan aparat pelanggar HAM, dan penataan kembali peran Polri agar lebih melayani rakyat.
LMND Bogor menutup sikap politiknya dengan seruan moral kepada seluruh elemen bangsa.
“Selama negara ini dijalankan tanpa nurani dan aparat menjadi alat kekuasaan, mahasiswa tidak akan diam. LMND Bogor akan terus berdiri bersama rakyat. Ini bukan hanya soal tunjangan DPR, tapi tentang arah bangsa dan keselamatan rakyat,” pungkas Zikri.(Cky*/)