Kabarindo24jam.com | Jakarta – Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara kembali menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih terasa tajam di kawasan perbatasan Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu lalu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa percepatan pembangunan perbatasan membutuhkan keberpihakan politik yang kuat serta strategi yang dirancang secara menyeluruh.
Mardani menyampaikan tiga poin utama yang menjadi perhatian Panja. Pertama, pentingnya political will yang tegas untuk memprioritaskan kawasan perbatasan. Ia mengatakan warga perbatasan dapat melihat jelas jurang kesejahteraan dengan negara tetangga, terutama Malaysia. “Untuk beli gas dan berobat saja, masih banyak yang ke Malaysia. Maka harus ada political will yang jelas,” ujar Mardani, mengutip rilis resmi DPR RI, Kamis.
Poin kedua adalah perlunya strategi komprehensif dan kolaboratif—mulai dari BUMN, pemerintah daerah, NGO, hingga masyarakat. Menurut Mardani, peningkatan kesejahteraan di perbatasan tidak mungkin dicapai hanya dengan kerja pemerintah pusat. “Kalau kita miskin dan sekitar kita miskin mungkin tidak terlalu berat. Tapi kalau kita miskin dan tetangga sangat kaya, itu sangat terasa. Ini butuh kerja bareng-bareng,” katanya.
Masukan ketiga yang dicatat Panja ialah aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan Kalimantan. Mardani menilai wacana ini layak dipertimbangkan, merujuk keberhasilan pembentukan DOB di Papua yang dinilai memperkuat layanan publik. “Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan, sangat layak mendapatkan DOB baru,” ujarnya.
Untuk itu, Panja akan melibatkan Kemendagri, BNPP, Kemenkeu, Bappenas, kepolisian, hingga kementerian teknis lain guna menyusun pemetaan akurat dan langkah kebijakan. Mardani mengingatkan bahwa kondisi fiskal pemerintah sedang terbatas, sehingga kolaborasi multipihak menjadi keharusan. “Ini Panja yang rumit. Fiskal tipis, tetapi tidak bisa ditunda. Kita butuh kolaborasi dengan sektor privat, masyarakat, pemda, kampus, dan semua pihak. Pengelolaan perbatasan harus kuat teknokratis, ekonomis, sekaligus ekologis,” tuturnya. (Man*/)
