Minggu, 17 Oktober 2021

Menko Perekonomian Apresiasi Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mendukung langkah dan upaya pihak BPJS Ketenagakerjaan yang intens melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga negara guna mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), yang sebulan lalu disahkan.

Komitmen dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di sela kegiatan audiensi bersama dengan Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek di Gedung Kementerian Perekonomian, baru-baru ini.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sebab dengan terjaminnya perlindungan para pekerja, produktivitas mereka meningkat, sehingga perekonomian dapat segera pulih,” ungkap Airlangga dalam siara persnya, Jumat (7/5/2021).

Airlangga uga mengapresiasi langkah BPJamsostek yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di antaranya melalui program Bantuan Subsidi Upah dan Relaksasi Iuran. “Dua program tersebut dianggap mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan,” ujarnya.

Airlangga menuturkan, bahwa pada rapat komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), beberapa waktu lalu, telah diputuskan beberapa perubahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Salah satunya, adalah para penerima KUR kecil dapat menjadi peserta aktif program Jamsostek. “Saya harap besaran iurannya tidak memberatkan para pelaku usaha kecil tersebut,” jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca Juga :  Berpotensi Besar, Kemendag Dorong Optimalisasi Mata Uang Kripto

Sementara itu, Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah, terutama Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Inpres 2/2021 ini.

“Bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah selain dengan mendaftarkan pegawai Non-ASN juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2/2021,” ujarnya.

Sesuai dengan Inpres tersebut, Menko Perekonomian secara spesifik diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan upaya agar peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi peserta aktif program Jamsostek dan juga menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan KUR.

“Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 13 juta pekerja yang masih belum terlindungi, terdiri dari penerima KUR Bank Himbara dan non-Himbara tahun 2020 hingga 2021, serta penerima Kartu Pra kerja tahun 2020 dan kuartal I 2021,” jelasnya.

Dengan masih banyaknya penerima KUR yang belum terlindungi, pihaknya berharap dukungan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian terkait di jajarannya, untuk secara aktif bersama-sama dengan BPJamsostek agar Inpres tersebut dapat berjalan dengan baik. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

Pembangunan Smelter di Dalam Negeri Perkuat Hilirisasi Industri

GRESIK -- Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk...
Baca Juga :  Meski Masih Mengalami Resesi, Ekonomi di 10 Provinsi Tumbuh Positif

Lantik Direksi PDAM, Bupati Bogor Targetkan Peningkatan Kualitas dan Cakupan Wilayah Layanan

BOGOR -- Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan periode 2021-2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan keinginannya kepada...

Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif, Bupati Bogor Rekrut Kaum Muda

BOGOR -- Dalam upaya menggairahkan dan menyemarakkan kembali kegiatan dan aktivitas serta promosi ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual di Kabupaten Bogor, Bupati Ade Yasin...

Satu Bulan Lebih, Aplikasi OSS Mengakomodir 200 Ribu Nomor Induk Berusaha

JAKARTA -- Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021, aplikasi Sistem Online Single Submission (OSS) telah menerbitkan lebih dari 200 ribu izin usaha atau Nomor Induk...

Dukung Program UMKM, Relawan Sahabat Ganjar Bengkulu Borong Produk Usaha Mikro

BENGKULU - Relawan Sahabat Ganja Pranowo di wilayah Bengkulu kembali membuat gebrakan dengan mengadakan aksi borong dagangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Sabtu...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here