Kabarindo24jam.com | Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto harus dapat bekerja dengan baik dan mewujudkan harapan masyarakat luas.
Dia mengatakan masyarakat telah menyuarakan tentang pentingnya reformasi Polri menyusul sejumlah kejadian yang disorot publik selama bertahun-tahun, terutama setelah terjadinya aksi demo besar-besaran di tanah air pada akhir Agustus 2025 lalu.
“Harapannya kan masyarakat sudah cukup jelas dan terang, yaitu adanya perubahan dan perbaikan di tubuh Polri agar kedepan tidak lagi terulang kembali seperti peristiwa di akhir bulan Agustus lalu dan Polri kedepan lebih baik dan terus menjaga keamanan masyarakat,” kata Muzani kepada wartawan di komplek parlemen Senayan – Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski demikian, mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ini mengaku ingin melihat siapa saja yang tergabung dalam komite tersebut. “Saya sedang menunggu jumlah orangnya, personelnya untuk yang ditunjukkan oleh Presiden, nanti dari situ kita akan lihat,” kata Muzani.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, Komite Reformasi Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian yang selama ini banyak mendapat sorotan publik terkait transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Sudding menilai, kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie akan memberikan bobot akademis dan independensi yang dibutuhkan dalam proses reformasi.
“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” kata Sudding kepada wartawan, Selasa (7/10).
Lebih lanjut Sudding menyampaikan sejumlah catatan prioritas bagi tim reformasi Polri tersebut. Mengingat, terkait transparansi dan akuntabilitas internal, perlu memiliki akses terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, serta mekanisme penindakan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan eksternal, termasuk optimalisasi peran Kompolnas, lembaga independen, serta pengawasan yudisial dalam KUHAP baru. “Kemudian perubahan budaya organisasi. Reformasi harus menyasar pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan,” imbuhnya. (Cky/*)