Kabarindo24jam.com | Bogor Kota – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara gencar atau terus-menerus menguatkan upaya pencegahan korupsi lewat berbagai strategi berbasis sistem dan partisipasi publik, salah satunya kampanye antikorupsi dengan menyasar seluruh perangkat daerah dan masyarakat sebagai penerima layanan pemerintah daerah.
Alasan penggencaran kampanye tersebut dengan melibatkan tim khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, tak lain akibat korupsi saat ini sudah menjadi bahaya laten, karenanya semua pihak di Kota Bogor harus ikut serta memerangi korupsi, baik dari sisi pencegahan atau preventif maupun sanksi tegas bagi pelaku korupsi atau represif.
Pemkot Bogor dalam upaya pencegahan korupsi melalui kampanye besar-besaran ini tentu saja melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas, badan dan satuan maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan dari jajaran Pemkot Bogor.
Inspektur Pembantu Khusus Kota Bogor, Jimmy Hutapea, mengatakan dinas-dinas menerima kucuran anggaran yang berasal dari pajak masyarakat yang mana tentunya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kemudahan pelayanan. “Jadi tidak ada satupun dinas di Kota Bogor yang tidak punya risiko korupsi,” ujar Jimmy dalam keterangannya dikutip, Senin (30/6/2025).
Menurut dia, seluruh dinas mengelola anggaran, melakukan pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pelayanan yang semuanya merupakan titik rawan korupsi. Oleh sebab itu, Jimmy menegaskan Pemkot Bogor mendorong setiap perangkat daerah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan analisis risiko korupsi.
Setelah itu kata Jimmy harus disusun rencana tindak pengendalian di masing-masing dinas di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan menjadi bagian dari program pencegahan korupsi terintegrasi di Kota Bogor yang diinisiasi KPK yakni Monitoring Center for Prevention (MCP).
Program tersebut menuntut perbaikan tata kelola di delapan area di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, serta pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan. Tak hanya itu Inspektorat Kota Bogor juga melibatkan warga secara aktif melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK.
Jimmy juga menyebut bahwa Pemkot Bogor kini telah mengimplementasikan sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO sebagai bagian dari standar antikorupsi institusional dan hal ini merupakan bagian dari memastikan program berjalan dengan baik khususnya di internal Inspektorat. “Kami sudah bersertifikasi ISO, penyuapan itu kan bentuk dari korupsi juga,” ucapnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa pada 2024 lalu, Kota Bogor mencatat skor 77,54 dalam SPI dan menjadi kota dengan nilai integritas tertinggi kedua di Jawa Barat. Meski demikian, Pemkot Bogor tidak mau berpuas diri dan menargetkan bahwa tahun depan skor mencapai angka 80. “Kami ingin tingkat kepercayaan publik semakin tinggi,” pungkas Jimmy. (Man/*)