Kabarindo24jam.com | Bogor – Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, Ajat Rochmat Jatnika mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Pakuan, Bandung, Senin (14/7/2025). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajukan empat usulan strategis
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari lima kabupaten di Jawa Barat, yakni Bogor, Bandung Barat, Bandung, Subang, dan Karawang. Sekda Kabupaten Bogor hadir didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan, fokus utama pembahasan adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan BUMN terkait pengelolaan dan pengembalian fungsi lahan, baik milik Perhutani maupun PTPN. Inisiatif ini sejalan dengan rencana Pemprov Jawa Barat untuk memulihkan kawasan kritis menjadi kawasan hijau produktif seperti hutan, kebun teh, dan kopi.
“Kami menyampaikan keinginan Bupati Bogor untuk melakukan reboisasi di kawasan PTPN 8 yang masuk wilayah Puncak. Kami berharap bisa mendapat alokasi lahan untuk ditanami kembali, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana,” ujar Ajat
Ajat menambahkan, selain usulan reboisasi, Pemkab Bogor juga mengajukan permohonan lahan untuk relokasi warga terdampak banjir di Kampung Pengasinan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua yang terjadi pada Maret lalu. Lokasi yang berada di bawah pengelolaan Jaswita tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan hunian baru sebagai bagian dari program normalisasi sungai dan penataan wilayah rawan bencana.
“Usulan ketiga adalah penyediaan lahan untuk pengolahan sampah di kawasan Puncak. Karena sistem pengangkutan sampah konvensional tidak lagi efektif untuk daerah tersebut, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi di lokasi yang lebih dekat,” kata Ajat.
Ia melanjutkan, usulan keempat menegaskan kembali permintaan lahan di kawasan PTPN 8 Cikasungka yang diajukan sejak 2014. Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi Pusat Pemerintahan Bogor Barat, sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.
“Kami akan segera menyampaikan surat resmi penegasan kepada Kementerian BUMN sesuai arahan Bapak Bupati. Empat hal ini menjadi kebutuhan prioritas daerah yang membutuhkan dukungan dari pusat,” jelas Ajat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Barat juga memaparkan rencana pengembangan sekolah sepak bola berbasis formal yang akan diterapkan di seluruh wilayah. Model pendidikan ini akan mengintegrasikan pembinaan sepak bola dengan kurikulum pendidikan formal, sehingga siswa tetap tercatat sebagai pelajar aktif namun fokus pada pelatihan olahraga.
Dalam hal ini, Ajat menegaskan bahwa Kabupaten Bogor siap mendukung pengembangan sekolah sepak bola ini, terlebih karena Kabupaten Bogor memiliki fasilitas dan potensi atlet usia muda yang cukup besar.
“Kami menyambut baik inisiatif pengembangan sekolah sepak bola formal yang inklusif dan terstruktur. Ini akan menjadi peluang besar bagi pengembangan bakat olahraga di daerah,” tutupnya.
Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir mengungkapkan, terkait pengelolaan hutan, pemerintah tengah menyusun blueprint pemetaan ulang kawasan Perhutani di Jawa Barat. Upaya ini dilakukan guna membedakan kawasan yang harus dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung dengan kawasan yang dapat dikembangkan melalui skema kemitraan dengan masyarakat atau pemerintah daerah.
“Arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI bertumpu pada perlindungan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta investasi yang tetap menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” ungkap Erick Thohir
Erick Thohir menuturkan, selain Perhutani, pemerintah juga akan memetakan ulang aset-aset milik PTPN. Fokus utamanya adalah mendukung program ketahanan pangan nasional, termasuk mengurangi impor gula melalui perluasan kebun tebu rakyat.
“Kita ingin pastikan roadmap PTPN berjalan. Mana lahan yang cocok untuk teh, kopi, tebu, atau buah-buahan, itu harus dipetakan dan digunakan secara produktif,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mengusulkan agar seluruh aset BUMN di Jawa Barat dipetakan kembali guna mendukung program prioritas daerah. Ia mengingatkan, banyak aset negara yang tidak dimanfaatkan optimal bahkan justru menjadi beban ekonomi.
“Jangan sampai aset negara justru kontraproduktif terhadap pembangunan. Kita harus pastikan seluruh aset mendukung visi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” pungkas Erick Thohir. (Cky/*)