Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menegaskan, pentingnya pembangunan yang berbasis konservasi dan kolaborasi lintas sektor. Beliau menjelaskan bahwa kawasan Halimun Salak telah lama dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru di sektor pariwisata, selain kawasan Pangrango.
“Sejak awal tahun 2000-an, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya mengalihkan beban wisata dari Pangrango ke Halimun Salak dengan pendekatan yang lebih lestari,” ungkap Ajat dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (5/9/2025).
Sekda menekankan bahwa konsep Geopark Halimun Salak bukan hanya pelestarian alam, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat sekitar. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dari Malasari ke perbatasan wilayah diharapkan mampu membuka akses tanpa merusak ekosistem yang ada.
Ajat Jatnika juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, khususnya dalam hal konservasi satwa seperti elang jawa, yang saat ini sedang dalam proses pelepasliaran sebagai bagian dari program pelestarian.
“Program ini tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga menjadi komitmen nyata dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup,” bebernya.
Sekda Kabupaten Bogor menekankan bahwa pembangunan kawasan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi bagaimana menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat konservasi alam, demi generasi mendatang.
Kemudian, Direktur Perencanaan Konservasi, Ahmad Munawir menjelaskan, bahwa rencana kerja sama pembangunan sembilan ruas jalan yang melintasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini merupakan langkah penting dan strategis.
“Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar ruas jalan tersebut sudah eksisting sejak sebelum perluasan kawasan taman nasional pada tahun 2003–2004. Saat itu, kawasan Halimun yang awalnya seluas 40.000 hektare diperluas menjadi 116.000 hektare, hingga akhirnya ditetapkan menjadi sekitar 87.000 hektare,” lanjut Ahmad.
Ia menambahkan, banyak infrastruktur publik yang sudah ada sebelumnya kini berada dalam kawasan konservasi, termasuk jalan-jalan yang diusulkan untuk kerja sama ini. Sesuai regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya seperti PP Nomor 24, infrastruktur milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan publik dapat difasilitasi melalui skema kerja sama dan tidak dikenakan biaya kompensasi.
“Ini tentu berbeda dengan aset milik swasta. Karena itu, sangat penting untuk segera memayungi secara hukum keberadaan dan peningkatan jalan-jalan ini melalui skema kerja sama, agar tidak terjadi konflik di lapangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” jelas Ahmad.
Pihaknya juga mengapresiasi inisiatif dan keseriusan dari Pemkab Bogor dalam mengajukan permohonan kerja sama secara resmi, dan kami dari Direktorat siap menindaklanjuti proses ini, dengan catatan masih dibutuhkan beberapa informasi tambahan dari pihak teknis terkait sejarah pembangunan jalan dan status aset.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tidak hanya memudahkan proses perencanaan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat upaya konservasi di kawasan Halimun Salak.
“Kerja sama ini bersifat jangka panjang (10 tahun) dan dapat diperpanjang, sehingga dapat menjadi fondasi kuat bagi sinergi pembangunan dan pelestarian lingkungan ke depan,” imbuhnya. (Adul/*