Kabarindo24jam.com | Washington — Amerika Serikat dilaporkan meminta Jepang dan Australia untuk secara tegas mendefinisikan peran mereka dalam potensi konflik militer antara AS dan China terkait Taiwan. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Kepala Kebijakan Pentagon, Elbridge Colby, dalam pertemuan tertutup dengan pejabat pertahanan kedua negara sekutu, sebagaimana dilaporkan Financial Times, Sabtu (12/7).
Dalam laporan tersebut, Colby juga mendorong peningkatan pengeluaran militer dari kedua negara, seiring meningkatnya kekhawatiran akan ancaman dari China. “Fokus pembahasan adalah mempercepat dan memperkuat upaya pencegahan yang seimbang dan adil,” kata seorang pejabat Pentagon yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sumber yang mengetahui isi pertemuan, Departemen Pertahanan AS menganggap bahwa Jepang dan Australia perlu mempercepat peningkatan kapabilitas militer mereka sebagai bagian dari strategi pertahanan kolektif di kawasan Indo-Pasifik. Washington percaya bahwa kedua negara Asia-Pasifik itu akan lebih responsif dalam menaikkan anggaran pertahanan ketimbang negara-negara Eropa.
Sumber tersebut menambahkan, Pentagon sudah melihat sinyal positif dari Tokyo dan Canberra soal komitmen mereka terhadap peningkatan belanja militer. Namun, pihak AS menegaskan bahwa komitmen itu perlu dibuktikan dengan langkah nyata.
Dikutip dari Sputnik, permintaan ini muncul di tengah ketegangan yang terus meningkat di Selat Taiwan, wilayah yang dianggap Beijing sebagai bagian dari kedaulatannya. China terus menekankan prinsip “satu China” sebagai syarat bagi negara-negara lain untuk menjalin atau mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Ketegangan itu memuncak pada Agustus 2022, saat Ketua Dewan Perwakilan AS saat itu, Nancy Pelosi, melakukan kunjungan ke Taipei. Kunjungan tersebut memicu kemarahan Beijing yang menilainya sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan separatis Taiwan. Sebagai balasan, China menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar pulau tersebut.
Seperti diketahui, hubungan resmi antara China daratan dan Taiwan telah terputus sejak 1949, usai perang saudara yang dimenangkan oleh Partai Komunis China. Pemerintahan Nasionalis Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek saat itu mundur ke Taiwan. Meski hubungan diplomatik resmi tak terjalin, komunikasi non-pemerintah dan kerja sama bisnis antara kedua belah pihak mulai berlangsung sejak akhir 1980-an.
Kini, dengan meningkatnya potensi konflik terbuka di kawasan, AS berusaha memperkuat jaringan sekutunya demi menghadapi skenario terburuk. Dukungan dari Jepang dan Australia pun dinilai vital dalam menjaga stabilitas kawasan serta mempertahankan posisi strategis Taiwan di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia.