Kabarindo24jam.com | Jakarta – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Inspektur Jenderal Pol Anwar mengungkapkan bahwa Mabes Polri kini sedang dan terus berupaya maksimal mengatasi sejumlah persoalan di internal anggota kepolisian mulai dari intoleransi, radikalisme hingga LGBT.
Bahkan Anwar mengakui saat ini ada anggota yang sudah terpapar paham radikal. “Masalah apa yang kita hadapi? Ada masalah intoleransi, masalah radikal, gitu kan? Apakah polri sudah terpapar? Iya, ini kita harus akui,” ujar Anwar dalam tayangan YouTube Divisi Humas Polri, dikutip Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, paham radikal itu berasal dari dunia maya atau media sosial milik para personil Polri. Oleh karena itu, lanjut jenderal bintang dua polisi ini, pihaknya tengah gencar melakukan pembinaan karakter untuk menangkal paham radikal tersebut.
Selanjutnya, persoalan lain yakni berkaitan dengan paham LGBT. Menurut Anwar, pihaknya kesulitan untuk mendeteksi hal berkaitan dengan persoalan orientasi seksual itu. “Belum lagi yang sampai sekarang belum ketemu formulanya. Yaitu rekrutmen anggota polri untuk bisa menilai keterlibatan LGBT,” ujarnya.
Meskipun belum memiliki alat pendeteksi LGBT, Anwar menyatakan bahwa dirinya tidak tinggal diam. Pasalnya, internal Polri juga bakal menelusuri jejak digital, sosial maupun lingkungan anggota yang dicurigai terpapar LGBT.
Substansinya, Jenderal Anwar menekankan bahwa Polri sudah tidak akan memberikan toleransi terhadap persoalan itu. Dengan demikian, anggota yang kedapatan terpapar intoleran hingga radikal maka akan dipecat tidak dengan hormat alias PTDH.
“Polisi sekarang tidak mentoleran hal seperti itu. Akhirnya begitu terjadi, ketahuan ya sudah diproses, lalu PTDH. Tapi tidak ada alat yang untuk mendeteksi, anak ini akan terpapar. Baik itu intoleransi, radikal, maupun yang lain sebagainya,” pungkasnya.
Sementara secara terpisah, Kepala Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi, menyampaikan bahwa Polri sedang menjalankan transformasi menyeluruh untuk menjawab tantangan zaman serta memulihkan kembali kepercayaan publik.
Dikutip dari Instagram @divtikpolri, Senin (27/10/2025), Slamet menjelaskan peta jalan transformasi TIK Polri bukan sekadar dokumen teknis, tetapi peta strategis perubahan menuju Polri yang Presisi dan semakin dipercaya masyarakat.
Dia menekankan bahwa integrasi dan interoperabilitas menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurut dia, setiap sistem, data, dan proses harus saling terhubung, sehingga pelayanan Polri kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Slamet juga menegaskan pentingnya perubahan budaya dan penguatan SDM. Menurut dia, teknologi yang canggih tidak akan berarti tanpa manusia yang berkompeten dan berintegritas.
Karena itu, dia mendorong setiap personel Div TIK untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan rutin, meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial, serta menumbuhkan semangat belajar yang berkelanjutan. (Cky/*)