Kamis, 2 Desember 2021

Presiden Jokowi Tegur Para Kepala Daerah agar Realisasikan Serapan ABPD

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kuasa menahan emosinya mendapati situasi banyaknya Pemerintah Daerah yang masih mengendapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bank Daerah. Presiden pun dengan tegas menegur para Gubernur, Bupati dan Walikota agar merealisasi serapan anggaran di akhir tahun.

Menurut Presiden, ternyata masih ada Rp 226 triliun yang belum terserap atau terealisasi. “Para gubernur, bupati, wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November tinggal sebulan lagi (ternyata) tidak turun angkanya justru naik,” ujarnya.

“Padahal ini sudah saya peringatkan di bulan Oktober, seingat saya Rp 170 triliun, tapi ini justru naik jadi Rp 226 triliun,” kata Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi 2021, Rabu (24/11/2021).

Kepala Negara mengingatkan, semestinya pemerintah daerah menggencarkan penyerapan anggaran sebelum menggenjot pendapatan lain, seperti dari realisasi investasi. “Uang kita sendiri saja tidak digunakan, ini kok ngejar-ngejar uang lain untuk uang masuk. Logikanya enggak kena,” ujarnya.

Presiden menambahkan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 642,6 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sepanjang 2021. Namun dari total dana desa, Kementerian Keuangan menemukan bahwa dana tersebut masih mengendap di bank senilai Rp 226 triliun per 24 November.

Dana di bank bahkan naik dari Oktober 2021 yang sebesar Rp 170 triliun. Jokowi mengatakan gubernur, wali kota, dan bupati memiliki waktu satu bulan sampai akhir tahun untuk meningkatkan penyerapannya. “Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan,” katanya.

Baca Juga :  Dua Mayjen NaikJadi Letjen, Komandan Paspampres dan Wadanjen Kopassus Dipromosi

“Sekali lagi kementerian, daerah dan kita semua harus menanggalkan ego sektoral. Semua harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia,” tambah Jokowi.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, M Ardian mengatakan, dana tersebut bukan dengan sengaja diendapkan Pemda demi mendapatkan keuntungan berupa bunga bank. Melainkan karena tagihan para kontraktor daerah belum ada yang masuk.

Sehingga, ujar dia, sekilas terlihat dana pemerintah lambat dibelanjakan. “Sebenarnya Pemda tidak menahan belanja buat dapat bunga tapi sedang menunggu tagihan belanja dari kontraktor,” kata Ardian.

Dia menjelaskan, mekanisme pembayaran belanja daerah lewat kontraktor biasanya dilakukan setelah proyek selesai. Sementara penandatangan kontrak kerja sama biasanya dilakukan pada pertengahan tahun.

Selain itu penagihan juga dilakukan setelah proyek selesai dilakukan. Hal inilah kata Ardian yang membuat penyerapan di akhir tahun lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya.

Adanya teguran dari Jokowi tersebut membuat pihaknya akan melakukan evaluasi. Kementerian Dalam Negeri pun mendorong agar Pemda melakukan pembayaran sesuai hasil kinerja atau pengajuan komitmen pendanaan dilakukan diawal kontrak. Sehingga penyerapan anggaran daerah dilakukan selama bulan berjalan. (***/CP)

Latest news

Baca Juga :  Terbukti Langgar Prosedur, Empat Polisi Penggeledah Kolonel TNI Ditahan Propam

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

Apdesi Diminta untuk Fokus pada Politik Negara, Jauhi Politik Praktis

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diminta untuk tidak tergoda politik praktis sehingga kedepan Apdesi tidak menjadi tunggangan atau kendaraan politik oknum pengurus...

Gerindra Pertanyakan Soal Formula E, Apa Memang Dibutuhkan Masyarakat?

JAKARTA -- Gerindra selaku partai pengusung pasti terus membela kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga masa jabatannya berakhir. Namun terkait hal penyelenggaraan balap mobil...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here