Rabu, 26 Januari 2022

Presiden Murka Kerugian Negara 800 M, Kasus Satelit Kemenhan Harus Dituntaskan

JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semasa Jendral Purn TNI Ryamizard Ryacudu menjabat Menteri Pertahanan. Kasus ini disinyalir merugikan negara sekitar Rp 800 miliar lebih, diusut dengan tuntas.

“Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022), yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam.

Mahfud menjelaskan, pemerintah sudah mengadakan rapat beberapa kali untuk membahas masalah tersebut. Bahkan, Mahfud telah berkoordinasi dengan Menhan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Mahfud menguraikan, proyek satelit Kemhan itu terjadi pada tahun 2015, yang kala itu Kemhan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu. Proyek tersebutź berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Dia menjelaskan, pada tanggal 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu, kata Mahfud, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan).

Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit), milik Avanti Communication Limited (Avanti), pada tanggal 6 Desember 2015, meskipun persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016.

Baca Juga :  Setelah Isu Kudeta, Marzuki Alie Tak Yakin Kemampuan AHY Jadi Ketua Partai

Namun, pihak Kemhan pada tanggal 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kominfo. Pada tanggal 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 Derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK).

Namun PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan. Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti tahun 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

“Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada,” kata Mahfud.

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia.

Sedangkan pada tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan. Kemudian, Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

“Pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” jelas Mahfud.

Pemerintah juga baru saja menerima putusan dari Arbitrase Singapura terkait gugatan Navayo. Putusan itu menyatakan bahwa pemerintah diharuskan membayar 20,9 juta Dolar Amerika. “Yang 20 juta dolar Amerika ini nilainya mencapai Rp304 miliar,” jelasnya.

Baca Juga :  Sebagai Eks Panglima TNI, Moeldoko Akan Terus Jaga Demokrasi dan Pancasila

Mahfud pun memperkirakan angka kerugian ini akan bertambah besar karena masih ada perusahaan lain yang meneken kontrak dengan Kemhan dan belum mengajukan gugatan. “Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan,” pungkasnya. (***/Ded)

Latest news

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...

Desak Pecat Jaksa Berbahasa Sunda, Anggota DPR Dikritik Habis-Habisan

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya sesama politisi PDI Perjuangan, Arteria...

PDI Perjuangan Minta Mendagri Tunjuk Penjabat Kepala Daerah Non Partisan

JAKARTA – Menjawab anggapan atau tudingan miring dari sejumlah kalangan, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal...

Megawati Prihatin Ada Pihak yang Mengais Keuntungan dari Pandemi Covid-19

JAKARTA - Masa pandemi Covid-19 ternyata dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mencari keuntungan materi termasuk juga untuk kepentingan politik yang bertujuan memancing di air yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here