Kabarindo24jam.com | Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan bahwa anggota DPR RI harus berani menjawab kritik dari masyarakat. Bahkan, cucu dari Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno ini, menekankan pentingnya anggota DPR RI untuk menjawab kritik, baik yang bernada halus maupun kasar, dengan kerja nyata.
“Kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, halus, keras, bahkan kasar. Kritik rakyat kepada DPR bisa disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti demonstrasi di depan gedung DPR RI, di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai postingan di platform media sosial,” ujar Puan dalam keterangan resminya yang dikutip, Senin (6/10/2025).
Ia meminta anggota DPR jangan alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Apapun cara dan bentuknya, DPR harus tetap harus mendengarnya sebagai suara rakyat. Sebab, lanjut Puan, DPR berkewajiban menyediakan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita, apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri,” ujar putri bungsu Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri bersama mendiang Taufik Kiemas, mantan Ketua MPR RI periode 2009 – 2014.
Puan menegaskan, sejarah tidak mencatat jumlah undang-undang (UU) yang disahkan DPR atau besarnya anggaran yang dikelola parlemen. Namun, sejarah akan mencatat kinerja-kinerja DPR yang pro-rakyat untuk kesejahteraan rakyat.
Ia pun mengingatkan bahwa amanat yang diemban anggota DPR bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang menuntut dedikasi untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. “Kita semua adalah wakil rakyat yang menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Kita lahir dari rakyat, hadir untuk rakyat, dan harus kembali ke rakyat,” ucap Puan.
Menanggapi hal itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hairunnas menilai pernyataan Puan mencerminkan pemahaman anggota dewan terhadap dinamika masyarakat saat ini.
“Pengakuan bahwa mekanisme kritik rakyat bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi di jalanan hingga memberikan komentar di media sosial, secara tidak langsung memperlihatkan pemahaman DPR terhadap dinamika masyarakat hari ini,” jelasnya seraya menegaskan bahwa kritik yang beragam justru tanda mekanisme demokrasi berjalan.
Menurut Hairunnas, pernyataan Puan menunjukkan kerendahan hati seorang pimpinan lembaga dewan. “Secara formal, konstitusi sudah sangat jelas menegaskan bahwa DPR menjalan tiga fungsi utama: membuat UU, menyusun, dan mengawasi kebijakan anggaran, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan,” jelasnya.
Hairunnas mengungkapkan, semua tugas DPR RI idealnya memang harus diarahkan untuk kepentingan rakyat semata. “Namun perlu kita akui, pernyataan Puan tersebut sekaligus menyadarkan publik bahwa realitas politik di DPR tidak selalu berjalan dengan harapan publik,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Hairunnas, wajar jika publik menunggu, “apakah pernyataan itu hanya sekedar pesan normatif kenegaraan saja atau memang dapat diwujudkan dalam praktik politik praktis di Indonesia”. (Cky/*)