Minggu, 17 Oktober 2021

Sandi dan Pengacaranya Bawa Bukti Korupsi DPKP ke Polisi, Minta Walikota Depok Diperiksa

DEPOK — Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sang pelapor kasus korupsi, Sandi Butar Butar, didampingi pengacara Razman Arif Nasution mendatangi markas Polres Metro Depok. Razman datang sambil membawa sejumlah bukti terkait dugaan korupsi yang terjadi di DPKP Kota Depok.

“Kami datang memenuhi undangan dari penyidik Polres. Di mana, kasus DPKP ini sekarang sudah diproses dan kami diminta hari ini melengkapi dokumen yang diperlukan penyidik. Insya Allah, dokumen dan data yang kami miliki akan kami serahkan semuanya agar kasus ini terang benderang,” kata Razman kepada wartawan, Senin (26/4).

Dugaan korupsi DPKP Depok sudah menyeruak sejak tiga pekan lalu. Kasusnya juga digarap oleh Kejaksaan Negeri setempat dan juga mendapat perhatian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Dalam Negeri Tito karnavian.

Diduga tindakan korupsi itu dilakukan oleh pejabat di DPKP. “Kemarin disebut bendaharanya sudah ngaku, inisial A. Nah nanti di dalam akan kami beritahu, nanti perkembangannya saya beritahu lebih lanjut. Prinsipnya Polres dan Kejaksaan bersinergi memproses kasus ini, dan kami bantu mengungkapnya,” urainya.

Baca Juga :  Kerja Cepat, Kajati NTT Tahan 13 Tersangka Kasus Korupsi Lahan Labuan Bajo

Menariknya, Razman meminta agar Wali Kota Depok Mohammad Idris ikut diperiksa. Alasannya kata dia bahwa wali kota kota sebagai penanggung jawab anggaran internal dan eksternal. “Saya katakan bahwa harus diperiksa wali kota. Kenapa? Karena penanggung jawab anggaran internal dan eksternal itu adalah wali kota,” ujarnya.

Menurut dia, sebagai pejabat publik, wali kota seharusnya mengetahui anggaran di lingkup pemerintahannya. Karena itu, Razman menantang wali kota untuk ikut membantu proses pengungkapan kasus.

“Kita patut menduga dia mengetahui, kita tidak menuduh. Tapi sebagai pejabat publik dia idealnya. Bukan ngomong sudah diserahkan ke inspektorat jenderal dalam negeri, itu bukan. Harusnya dia katakan silakan polisi dan jaksa proses kepala dinas damkar dan lain lain,” ucapnya.

“Karena kalau inspektorat jenderal itu pengawasan internal, kita tidak menuduh, kita menduga. Apalagi wali kota itu berasal dari parpol yang berslogan sangat anti terhadap korupsi. Jadi saya minta wali kota datang ke polres, jaksa, KPK, minta diperiksa beserta anak buahnya,” pungkas Razman. (**/Nurali)

- Advertisement -

Latest news

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....
Baca Juga :  Kerja Cepat, Kajati NTT Tahan 13 Tersangka Kasus Korupsi Lahan Labuan Bajo

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Data Temuan Transaksi Keuangan Rp 120 Triliun, PPATK Tak Berikan ke Polri

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya batal menangani atau menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi keuangan yang...

Kepala Suku Jadi Aktor Kerusuhan di Yahukimo Dibekuk Polisi

YAHUKIMO -- Kematian Mantan Bupati Yahukimo sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua, Abock Busup, di sebuah hotel di Jakarta pada Minggu (3/10/2021)...

Selamatkan Aset Negara, KPK Minta Pemerintah Daerah Tertibkan Pengembang Perumahan

SERANG -- Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menertibkan sejumlah aset milik negara yang ada di kawasan pengembang. Aset yang dimaksud seperti Fasilitas Umum...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here