Kabarindo24jam.com | Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengagendakan pemanggilan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan pada Rabu, (27/8/2025).
“Yang bersangkutan (Sudewo) sudah menyatakan bersedia hadir pada tanggal 27 Agustus 2025,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin (25/8/2025). Diketahui sebelumnya, Sudewo dijadwalkan hadir pada 22 Agustus 2025, namun tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan kegiatan lain yang telah dijadwalkan.
Dalam kasus suap yang melibatkan sejumlah pejabat publik dan pengusaha ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka. Para tersangka penerima suap di antaranya adalah Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian Bernard Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah serta sejumlah pejabat lainnya dari Kemenhub. Sementara pihak pemberi suap adalah Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan direktur dari sejumlah perusahaan terkait lainnya.
KPK menduga adanya rekayasa dalam proses administrasi dan penentuan pemenang tender proyek. “Kami menduga suap yang diberikan mencapai 5 hingga 10 persen dari nilai proyek,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan kasus suap yang melibatkan Bupati Pati ini, ribuan warga yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi massal pada Senin (25/8/2025) untuk mendesak KPK meningkatkan status hukum Bupati Sudewo yang saat ini hanya berstatus saksi dalam kasus suap tersebut.
Aksi ini dimulai dengan jalan kaki sejauh satu kilometer dari Alun-alun Pati menuju Kantor Pos Utama Pati, di mana mereka mengirimkan surat secara serentak ke KPK. “Kami meminta KPK segera menangkap dan memproses hukum Sudewo,” ujar Koordinator Aksi, Mulyati, dalam pernyataan persnya.
Warga Pati juga mempersiapkan aksi lebih besar dengan berangkat ke Jakarta dan berunjuk rasa di depan Gedung KPK. Rencananya, 1.000 orang akan berangkat menggunakan 20 bus untuk menyuarakan tuntutan mereka. (Cky/*)