Kabarindo24jam.com | Bogor – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim akhirnya memutuskan Sri Nowo Retno, saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), untuk menempati posisi Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menggantikan dr Ilham Chaidir yang telah mengundurkan diri pada awal bulan November ini.
“Sudah resmi. Pengajuan pengunduran diri dokter Ilham Chaidir sudah di ACC (disetujui, Red). Saat ini jabatan pimpinan RSUD diisi oleh Kadinkes Sri Nowo sebagai Plt Dirut,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi saat dihubungi wartawan, Selasa (18/11/2025).
Denny menyebut, masa jabatan Plt Dirut terhitung mulai dari Jumat (14/11/2025) lalu. “Sudah mulai bekerja sejak tanggal 14 lalu,” ujarnya. Namun begitu, Sekda Denny mengaku belum bisa memberikan informasi terkait jabatan definitif Dirut RSUD ini nantinya akan diisi oleh siapa.
Sekda Denny juga mengungkap alasan Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir mengundurkan diri, yaitu Ilham ingin lebih fokus mengurus orang tua. “Orangtua beliau (Dirut) sedang sakit. Jadi, ingin lebih fokus merawatnya,” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.
Saat ini, lanjut dia, pengajuan mundur Ilhan itu sudah sampai proses di Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Secara administrasi pa Dirut sudah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan RSUD. Kita sedang proses, kan ada tahapan sesuai aturan,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Pemkot Bogor melakukan evaluasi total terhadap RSUD setelah Inspektorat Kota Bogor mengeluarkan hasil pemeriksaan. Denny menyebut pihaknya telah memanggil jajaran RSUD lebih dari 10 kali untuk mengidentifikasi masalah secara detail dan mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.
Rumah sakit tersebut beberapa waktu terakhir dikabarkan mengalami kekurangan pendapatan hingga menyebabkan ketersediaan obat-obatan menjadi terbatas. Kondisi ini mendorong Inspektorat daerah turun tangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan perlunya penanganan manajemen dan keuangan RSUD secara hati-hati. “Secara manajemen dan keuangan butuh penanganan intervensi APBD, tapi tidak bisa langsung begitu saja memberikan subsidi tanpa mengkaji, mengidentifikasi, serta mendiagnosa,” jelas Jenal.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi yang terjadi bukan kerugian, melainkan kekurangan pendapatan yang harus dicari sumber masalahnya sebelum subsidi diberikan. “Tapi demi pelayanan yang prima dan maksimal, karena RSUD menjadi rujukan regional, maka harus ada langkah cepat. Kami tidak mau berbicara nominal, penyakitnya dahulu kita obati,” pungkasnya. (Man)